Selamat Datang, Pilkada Bonek!

 

Catatan Pinggiran SUHARTOKO

Judul di atas kiranya pas untuk disematkan pada penyelenggaraan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan berlangsung, Rabu, 9 Desember 2020. Bonek merupakan diksi yang melekat dan senyawa pada supporter kesebelasan kesayangan arek-arek Suroboyo, Persebaya.

Pada Bonek (akronim bondo nekat) tersimpan pesan bermodal tekat yang kuat tanpa sedikit pun rasa takut untuk men-support dan membela kemenangan klub sepak bola kesayangannya. Bahkan, Bonekmania memiliki idiom atau jargon yang telah mendarah-daging, “Satu nyali: WANI”. ‘Wani’ merupakan kata dalam bahasa Jawa yang berarti ‘berani’. Berani mengerahkan dukungan dan semangat, sekaligus berani mengambil segala bentuk risiko, termasuk hilangnya nyawa sekalipun.

Dan, itu pula semangat yang kini melekat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku institusi bentukan pemerintah untuk menyelenggarakan Pilkada serentak. Di tengah merebaknya pandemi virus corona (coronavirus disease) atau dikenal dengan Covid-19, KPU menunjukkan sikap maju tak gentar, meski sudah banyak pihak yang mengingatkan dan minta agar pelaksanaan Pilkada ditunda.

Mengapa mesti ditunda? Cuma satu pertimbangan rasionalnya: menyelamatkan nyawa rakyat bangsa ini dari sergapan ganasnya virus corona yang hingga kini belum ada obat yang cespleng dan paten. Sejumlah pihak, jauh-jauh sebelumnya telah memberikan warning agar pemerintah, melalui KPU, tidak memaksakan diri dan menunda pelaksanaan Pilkada serentak ini. Sebab, ada potensi kuat, penyebaran dan penularan virus corona terjadi pada tahapan-tahapan Pilkada yang tak bisa lepas dari kerumunan massa. Bahkan, terbentuknya klaster baru dari pelaksanaan Pilkada, sempat memantik kekhawatiran banyak pihak.  

Di antara para pihak yang pernah meminta agar Pilkada serentak ditunda bukanlah orang sembarangan, baik secara personal maupun institusi. Ada mantan Wakil Presiden yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, ada juga Gubernur Banten Wahidin. Dari akademisi, ada pakar politik Universitas Gajah Mada (UGM), Abdul Gaffar Karim yang minta agar Pilkada serentak ditunda.

Sementara dari institusi yang care pada penyelamatan nyawa rakyat dari serangan Covid-19, sehingga minta Pilkada ditunda, datang dari Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tak kalah getolnya dalam menyuarakan penundaan Pilkada serentak adalah dua Ormas terbesar di Indonesia, yakni Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Tanpa ada komando, mereka kompak minta KPU menunda pelaksanaan Pilkada serentak, hingga pandemi Covid-19 reda dan secara medis situasi dinyatakan benar-benar aman oleh pihak yang berkompeten. Meski begitu, toh pendirian pemerintah sedikit pun tak goyah dan tetap mengagendakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, dengan komitmen menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada setiap tahapannya.

Domain Kesehatan vs Politik

Apa yang membuat pemerintah bersikeras tetap menggelar Pilkada serentak yang pelaksanaannya tinggal menghitung hari? Inilah argumentasi yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud M.D. Katanya:

“Pilkada serentak tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum yang tegas.”

Pernyataan tegas itu ia kemukakan saat menyampaikan pengantar secara virtual Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Jakarta, 22 September 2020 lalu. Argumentasi yanag disampaikan Menko Polhukam untuk tetap menggelar Pilkada serentak di antaranya, pertama, menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang telah diatur di dalam undang-undang dan atau di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Alasan kedua, kalaupun Pilkada ditunda, misalnya sampai selesainya bencana Covid-19, hal tersebut juga tidak memberikan kepastian kapan pandemi itu akan berakhir. Ia juga merujuk pada negara-negara yang serangan pandemi Covidnya lebih besar, seperti Amerika dan beberapa negara lainnya, ternyata Pemilu tidak ditunda.

Pertimbangan berikutnya, sebenarnya Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 itu sudah ditunda dari jadwal semula, yakni 23 September 2020. Artinya, kata Mahfud, penundaan Pilkada sebenarnya sudah pernah dilakukan untuk menjawab suara-suara masyarakat yang menginginkan penundaan.

Selain itu, pemerintah tidak ingin menunda (lagi) pelaksanaan Pilkada serentak, karena tidak ingin di 270 daerah dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu bersamaan. Sebab, Plt itu tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Padahal, dalam situasi di tengah pandemi Covid-19, kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain, seperti dana, memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis.

Itulah sederat pertimbangan argumentatif pemerintah, mengapa Pilkada serentak tetap akan dilaksanakan Rabu, 9 Desember 2020. Dan, inilah sejatinya pertarungan dua kutub kepentingan, yakni aspek kesehatan dengan misi menyelamatkan rakyat dari sergapan pandemi Covid-19 dan kepentingan politik yang bersandar pada perundang-undangan sebagai bentuk pemenuhan hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih.

Dilematis, memang. Ini semacam pertarungan dan pertaruhan antara nyawa rakyat karena kekhawatiran akan ganasnya pandemi virus corona di satu sisi, dan konsistensi melaksanakan agenda politik sebagai perwujudan pesta demokrasi dan pemenuhan hak politik rakyat, di sisi lain. Mana yang harus mendapat penanganan lebih dulu, di sinilah pemerintah dihadapkan pada pilihan serbasulit.

Meski begitu, toh akhirnya pemerintah telah menjatuhkan pilihan final yang dinilai moderat dan akomodatif terhadap dua kutub tersebut (baca: nyawa rakyat dan agenda politik). Pemerintah tetap menghelat Pilkada serentak dengan catatan, penyelenggaraannya harus mematuhi disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum yang tegas.

Sebagaimana diketahui, Pilkada serentak yang dijadwalkan 9 Desember 2020 akan digelar di 270 daerah di Indonesia. Seperti dilansir Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 270 daerah dimaksud, rincinya: di sembilan daerah provinsi akan digelar Pilkada untuk memilih gubernur/wakil gubernur, di 224 kabupaten untuk memilih bupati/wakil bupati, dan sisanya di 37 kota akan memilih walikota/wakil walikota baru.

Untuk pemilihan gubernur, meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.Terdapat dua provinsi yang seluruh daerah kabupaten/kotanya sama sekali tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 2020. Keduanya, yakni Provinsi DKI Jakarta dan Aceh.

Sementara di Jawa Timur (Jatim), pemilihan bupati/walikota akan berlangsung di 19 daerah kabupaten/kota. Rincinya adalah: Kota Surabaya, Pasuruan, Blitar, Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Tuban, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Kediri, Blitar, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, dan Sumenep.

Ancaman Golput

Kontroversi penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tentu berdampak secara signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat untuk turut ambil bagian dalam hak politik mereka. Diperkirakan, Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini, tingkat partisipasi masyarakat menurun, bahkan mencapai titik terendah dibanding Pilkada-Pilkada sebelumnya.

Sejumlah lembaga survey melansir hasil penelitiannya, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada kali ini tidak sampai menyentuh angka 70%. Ini artinya, lebih dari 30%  mayarakat akan memilih untuk tidak memilih alias Golput (golongan putih). Besarnya prediksi angka Golput ini memang tidak serta-merta akibat kekhawatiran atau ketakutan terhadap serangan Covid-19, sehingga pemilik suara tidak mau mendatangi tempat-tempat pemungutan suara (TPS).

Ada juga yang sejak awal (ada atau tidak adanya pandemi Covid-19) memang sengaja memilih sikap Golput. Kalau kelompok ini mau datang ke TPS, mereka akan mengondisikan agar surat suara jadi tidak sah ketika memasuki tahap penghitungan. Alasannya bisa macam-macam. Di antaranya, tidak ada pasangan calon (Paslon) dari kontestan Pilkada yang layak untuk dipilih dengan berbagai pertimbangan, atau juga terkait ideologi yang mengharuskan mereka untuk tidak memilih siapa pun.

Nah, dengan demikian, potensi Golput makin menguat. Golput akan mendapat "tambahan amunisi" dan dukungan dari sebagaian masyarakat yang takut mendatangi tempat-tempat pemungutan (TPS), karena khawatir tertular Covid-19.

Genderang akan dilangsungkannya Pilkada serentak telah ditabuh. Dan, hari H pelaksanaannya pun juga telah ditentukan, yakni Rabu, 9 Desember 2020. Dalam Pilkada di masa pandemi Covid-19 ini tentu kita, rakyat Indonesia, berharap agar korban meninggal akibat terbentuk klaster baru saat Pilkada tidak terjadi.

Cukuplah data korban meninggal yang sudah mencapai belasan ribu orang itu tak bertambah lagi. Cukuplah nyawa anak bangsa yang terenggut sejak awal Maret hingga 5 Desember 2020 akibat ganasnya virus corona itu, terhenti pada angka 17.589 jiwa, tidak lagi bertambah dan terus bertambah, hanya karena memperturutkan syahwat politik.

Semoga Pilkada serentak kali ini berjalan aman dan lancar, tanpa diiringi korban yang terus berjatuhan akibat sergapan Covid-19. Wallahu a’lam bisshawab. (*) 

        

 

 

 

Sikap Bijak Muhammadiyah

           Suasana nobar resepsi virtual Milad ke-108 Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah Gresik, Rabu (18/11/2020)

Catatan Pinggiran Oleh SUHARTOKO

Rabu Pon, 18 November 2020 hari ini, Muhammadiyah, salah satu organisasi besar di negeri ini --bahkan di dunia--, genap berusia 108 tahun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perayaan milad ke-108 Muhammadiyah tahun ini boleh di-bilang cukup “senyap”. Tidak ada prosesi ingar-bingar yang menyertainya.

Bahkan puncak perayaan bertema “Meneguhkan Gerakan Keagamaan Hadapi Pandemi dan Masalah Negeri”, Rabu hari ini, hanya menyuguhkan resepsi virtual secara live zoom, yang diikuti oleh keluarga besar persyarikatan ini, mulai jajaran pimpinan pusat, wilayah, daerah, hingga ranting, plus pengelola amal usaha Muhammadiyah (AUM).

Tak dihelatnya perayaan secara meriah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, karena hingga kini pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir. Muhammadiyah yang mematri komitmen tinggi dalam menangani pandemi, memilih resepsi virtual sebagai ajang merayakan milad ke-108 sebagai ihtiar mencegah penyebaran virus mematikan itu. Inilah pilihan bijak dan rasional yang ditempuh Muhammadiyah.

 

Kontribusi Konkret

Meski tak tersaji suasana meriah dan ingar-bingar dalam perayaan milad tahun ini, tidaklah memupus semangat Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara ini. Kiranya tak cukup hanya menggunakan jari-jemari untuk menghitung betapa banyak amal usaha yang dikelola persyarikatan yang didirikan Kyai Ahmad Dahlan ini. Apakah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-kemanusiaan, termasuk ekonomi, yang manfaat dan peran konkretnya tak terbantahkan.

Di sektor pendidikan, misalnya, data yang terhimpun hingga 2019, tercatat lebih dari 10 ribu lembaga pendidikan telah berdiri dan eksis yang dikelola Muhammadiyah, mulai TK hingga perguruan tinggi yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Jumlah itu belum termasuk hampir 100 pondok pesantren dan 318 panti asuhan, 136 panti jompo dan rehabilitasi cacat, serta 318 unit rumah sakit dan tempat ibadah berupa masjid/mushalla yang mencapai 11.198 unit.

Tak heran, banyaknya amal usaha yang dikelola persyarikatan yang juga membawahkan 23 cabang istimewa di sejumlah negara di luar negeri itu –di antaranya di Taiwan, Australia, Inggris, juga Amerika Serikat—valuasi aset yang dimiliki terus meningkat. Hingga  2019 nilai valuasi aset milik Muhammadiyah mencapai sekitar Rp 320 triliun. Nilai itu belum termasuk dana likuid (jangka pendek) yang tersimpan di rekening persyarikatan yang tercatat sekitar Rp 15 triliun.

Seiring dengan terus meningkatnya layanan yang harus dipersembahkan kepada masyarakat, Muhammadiyah terus mengembangkan amal-amal usaha yang dikelola, baik di kawasan perkotaan hingga ke pelosok-polosok dan daerah-daerah terpencil di negeri ini. Kiprah Muhammadiyah yang dikawal melalui peneguhan gerakan keagamaan ini akan terus berlanjut dalam berhidmat melayani masyarakat dengan kompleksitas permasalahannya.

Sikap Bijak

Besarnya kontribusi positif yang telah dipersembahkan Muhammadiyah hingga memasuki usia yang ke-108 ini, membuat para punggawa persyarikatan ini makin matang dan bijak dalam menyikapi berbagai permasalahan masyarakat dan bangsa. Permasalahan-permasalahan kemasyaraktan dan kebangsaan disikapi secara arif, bijaksana, dan penuh kedewasaan, dengan hasil yang terukur dan tidak asal-asalan. Seperti tecermin dalam menyikapi kontroversial diundangkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (omnibus law) belum lama ini. Muhammadiyah memilih sikap tenang, tidak ikut larut dalam pusaran euforia demonstrasi, namun tetap tegas dalam mengambil sikap, yakni meminta pemerintah menunda pengundangan RUU itu.

Meski pada akhirnya pemerintah tetap mengesahkan RUU itu dan menjadikan sebagai UU No. 14/2020 tentang Cipta Kerja, Muhammadiyah tidak mau larut dalam penolakan yang membabi buta. Itulah yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi lainnya di negeri ini. Usia persyarikatan yang memasuki abad kedua, kiranya sudah sepatutnya jika dibarengi dengan kedewasaan dalam merespon dan menyikapi berbagai permasalahan masyarakat dan bangsa.

Sekali lagi, Muhammadiyah tidak menunjukkan sikap “berseberangannya” secara frontal terhadap kekuasaan (baca: pemerintah) dalam bentuk aksi demonstrasi, tetapi memilih tawakal kepada Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, seraya menjajaki ihtiar konstitusional, lewat gugatan ke Mahkamah Konstisusi (MK).

Meminjam istilah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, H M. Saad Ibrahim, apa yang dilakukan Muhammadiyah terhadap pemerintah merupakan pengejawantahan atau wujud dari kemitraan cerdas dan korektif etis. Mengambil sikap berhadap-hadapan (vis a vis) dengan penguasa, dalam pandangan Saad Ibrahim, cost-nya terlalu tinggi, sehingga harus dihindari. Sebaliknya, perlu dikembangkan pola kemitraan yang mencerminkan kecerdasan dan koreksi dengan tetap menjunjung tinggi etika dan kesantunan.

Dua frase, yakni ‘kemitraan cerdas dan korektif etis’ jika dikembangkan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diharapkan mampu membawa Muhammadiyah makin berkibar dalam berkarya dan berkontribusi konkret, tanpa menyisakan gesekan baik dengan penguasa maupun sesama Ormas keagamaan.

Kemitraan dijalin dengan pertimbangan rasional sebagai perwujudan pola berpikir cerdas. Dengan demikian, dengan siapa pun Muhammadiyah siap bekerja sama saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Demikian pula ketika harus mengoreksi kebijakan penguasa yang dinilai melenceng, Muhammadiyah tetap mengedepankan etika  (korektif etis) penuh kesantunan alias tidak brangasan.

Demikian juga tatkala menyikapai perbedaan dengan organisasi lain dalam banyak aspek kehidupan di masyarakat, baik terkait keagamaan, politik, sosial-budaya dan lain-lain, sikap sejuk dan dialog rasional mesti dikedepankan. Dengan demikian, sampai kapan pun, seiring terus bertambahnya usia, Muhammadiyah tetap berterima.

Selamat Milad ke-108, Muhammadiyah (*)

 

    

 

     

Sumpah Pemuda

 Hari ini,

Seperti kau tanam berpuluh-puluh tahun

Benih sumpah itu masih saja menggaung

Terpatri mati, terkunci dalam hati, mengabadi

Seperti kau mau dalam sumpahmu:

Satu utuhnya negeriku

Satu utuhnya bangsaku

Terbalut mesra dalam bahasa yang satu

 

Hari ini,

Setelah berpuluh-puluh tahun

Benih sumpahmu tak lagi bertumbuh seperti kau mau

Anak-anak muda tak lagi bangga dengan negerinya

Anak-anak muda tak lagi tahu di mana harus berpijak

Terbius fakta yang tak lagi menginjak tanah

Seperti keranjingan setan

Tak peduli dia polisi hingga para pengadil

Tak peduli dia bupati hingga para menteri

Terseret arus badai, asyik bercerai dalam partai-partai

Beramai-ramai berkerumun dalam kenduri korupsi

Tak pernah grogi karena merasa terlindungi

 

Hari ini,

Aku dengar menggema sumpah serapa

Bukan lagi sumpah agungmu yang mendunia

Dari semua yang jelata dan melata

Di bumiku, di bumimu yang diporakporandakan (*)

 

Ketika Cukong Politik Menyandera Pemerintahan

Catatan Pinggiran SUHARTOKO

Pertengahan September lalu, tepatnya 11 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap data cukup mencengangkan. Betapa tidak, menurut dia, 92% calon kontestan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dibiayai oleh para cukong politik. Dampakanya, jika terpilih dan memenangkan Pilkada, kepala daerah berpotensi melakukan korupsi kebijakan.

Dan, masih menurut Mahfud, korupsi kebijakan itu lebih bahaya ketimbang korupsi uang. Ya, jika yang dikuropsi berupa uang atau anggaran daerah, dampak ikutannya tak terlalu banyak dan skala cakupan masalah terdampaknya juga tak terlalu luas. Sebaliknya, jika yang dikorupsi ihwal kebijakan, dampaknya bisa ke mana-mana. Sebab, dalam satu kebijakan bisa menyangkut beberapa atau bahkan banyak sektor, bergantung pada bobotnya.   

Jika data yang diungkap Menko Polhukam dalam diskusi virtual bertajuk ‘Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi’ itu benar, maka ciut dan pupuslah harapan untuk mendapatkan kepala daerah (bupati/walikota dan gubernur) --dari hasil Pilkada langsung dan serentak Desember 2020-- yang kredibel dan bermartabat tanpa korupsi di dalamnya.

Jaring-jaring korupsi pun siap menjerat dan nyrimpeti roda pemerintahan yang terbentuk dari hasil kontestasi Pilkada. Pada gilirannya, kepala daerah tak bisa menghindar dari tekanan yang mengharuskannya menjalankan roda pemerintahan secara “apa adanya”, karena tersandera oleh kepentingan para pihak yang telah membantu memuluskan jalannya kontestasi Pilkada menuju kursi kemenangan.

Angka 92% yang diungkap Menko Pulhukam itu memang miris dan waow banget. Sebab, dari 100 Pilkada, misalnya, hanya akan didapatkan delapan saja kepala daerah yang berpotensi tidak melakukan korupsi kebijakan. Sisanya yang 92 kepala daerah, tersandera oleh para cukong politik yang telah mendanai Pilkada dan kemudi pemerintahan pun akan mengikuti “kemauan” mereka sebagai konsekuensi balas budi.

Ya, rezim politik balas budi akan mewarnai, bahkan mendominasi pengelolaan pemerintahan hasil Pilkada langsung yang dalam proses pelaksanaannya banyak bergantung pada para cukong politik. Para cukong politik umumnya berasal dari pemilik modal atau pengusaha besar yang telah mendanai kontestan Pilkada yang dijagokan. Maka, ketika jagonya menang, tentu ia akan minta konsesi berupa paket kebijakan yang mendukung dan menguntungkan bisnis mereka. 

Sinyal kuat berperannya cukong politik dalam Pilkada di banyak daerah, sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron. Menurut hasil kajian KPK, calon kepala daerah yang didanai oleh pihak tertentu berjumlah 82%, sedikit di bawah tengarai Menko Polhukam yang mencapai 92%. Pihak tertentu itu tak lain dan tak bukan adalah para cukong politik yang telah menebar jaring perangkap lewat skema sponsorship atau back up pendanaan.

Sebaran Pilkada

Seperti dilansir Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Pilkada serentak yang dijawalkan 9 Desember 2020, akan berlangsung di 270 daerah. Dari 270 daerah dimaksud, rincinya: di sembilan daerah provinsi akan digelar Pilkada untuk memilih gubernur/wakil gubernur, 224 kabupaten akan memilih bupati/wakil bupati, dan sisanya di 37 kota untuk memilih walikota/wakil walikota baru.

Untuk pemilihan gubernur, meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.Terdapat dua provinsi yang seluruh daerah kabupaten/kotanya sama sekali tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 2020. Keduanya, yakni Provinsi Aceh dan DKI Jakarta.

Sementara di Jawa Timur (Jatim), pemilihan bupati/walikota akan berlangsung di 19 daerah kabupaten/kota. Ke-19 daerah itu adalah: Kota Surabaya, Pasuruan, Blitar, Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Tuban, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Kediri, Blitar, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, dan Sumenep.

Ketika peran cukong politik sudah mewarnai calon kepala daerah dan terjadi kesepakatan awal sejak pra-Pilkada, di sinilah peluit penggadaian kekuasaan mulai ditiup. Secara bertahap dan masif “koalisi” ini akan menggerogoti marwah pemerintahan yang bermartabat dan berwibawa. Dampaknya, kontestan yang memenangi Pilkada tidak bisa leluasa menjalankan roda pemerintahan.

Jasa yang telah diberikan oleh para cukong politik, khususnya terkait pendanaan, membuat sang kepala daerah serba ewuh pakewuh, karena terjerat dan tersandera oleh politik balas budi.Sang kepala daerah merasa harus membalas budi baik para cukongnya yang telah menjadi donor dengan konsekuensi memasung sebagian kekuasaannya sebagai manifestasi "hadiah" atau konsesi politik yang harus diberikan.

Kalau sudah demikian, ujung-ujungnya rakyat akan menjadi korban. Sebab, tersanderanya proses penyelenggaraan pemerintahan akibat deal-deal politik dengan cukong politik, mau tidak mau kepala daerah harus mengembalikan modal atau mahar politis yang sudah diterima saat proses Pilkada berlangsung. Sampai di sini, sesungguhnya pengelolaan pemerintahan sudah tergadai. Out put pemerintahan yang seharusnya dinikmati oleh rakyat, harus beraih dan dipersembahkan kepada para cukong politik.

Lalu, masih layakkah kita berharap adanya pemerintahan yang kredibel dan bermartabat dengan mengagungkan kepentingan rakyat, sementara peran para cukong politik begitu kuat selama proses Pilkada berlangsung? Ini pekerjaan rumah besar bangsa ini yang secepatnya harus dibedah dan dicarikan jalan keluar.

Jika hati nurani para kepala daerah sulit diketuk, jika para kepala daerah sulit keluar dari jaring perangkap cukong politik, maka yang bisa dilakukan adalah mengerahkan kekuatan massa (people power). Tentu ini tidak dimaksudkan sebagai pengerahan massa untuk melakukan aksi demonstrasi anarkis, tetapi memaksimalkan partisipasi publik atau berbagai elemen masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan.

Partisipasi ini bisa berasal dari peran aktif anggota DPRD untuk melakukan kontrol ketat terbitnya setiap kebijakan oleh kepala daerah dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Partisipasi juga bisa dihimpun dari peran media massa dan pengguna media sosial, serta berbagai organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan kemajuan dan terciptanya pemerintahan yang kredibel, bermartabat, dan memilah kepentingan rakyat.  

Upaya-upaya menggali partisipasi publik sebagai pengontrol dan pencegah lahirnya potensi korupsi kebijakan kepala daerah harus terus dilakukan. Kalau tidak, maka jangan menyesal dan meratapi nasib akibat cengkeraman para cukong politik yang memasung dan menjadi pengendali jalannya roda pemerintahan di daerah. (*)

Muhammadiyah, Cuma Penonton atau Justru Penentu Kemenangan

Catatan Pinggiran SUHARTOKO

Bahwa Muhammadiyah, secara organisatoris tidak akan terlibat dalam politik praktis-pragmatis, itu sudah menjadi sikap dan kebijakan politik persyarikatan. Bahwa secara institusi Muhammadiyah tidak melibatkan diri dalam aksi dukung-mendukung kontestan pemilihan umum (Pemilu), baik pada pemilihan bupati/walikota, gubernur, hingga presiden, itu juga tegas dilakukan. Bahwa secara kelembagaan, Muhammadiyah tidak akan memfasilitasi untuk kemudian berharap imbalan atau konsesi politik, itu juga sudah menjadi rambu-rambu yang tegas dan tabiat politik yang bisa dipahami.

Tetapi, bahwa Muhammadiyah memberikan hak politik dan memberikan kebebasan personal untuk memilih dan dipilih –dalam pesta demokrasi/Pemilu-- kepada anggotanya, itu keniscayaan yang tak terbantahkan. Karenanya, di lapangan, terutama di level akar rumput (grass roots) Muhammadiyah, adanya perbedaan sikap dan pilihan politik itu merupakan hal lumrah dan sah-sah saja.

Kedewasaan dan kematangan berpolitik warga Muhammadiyah umumnya relatif sudah teruji. Karena itu, agak susah menggiring dan menyatukan suara warga persyarikatan ini tanpa adanya argumentasi yang kuat dan rasional. Tradisi berpikir “merdeka” dan kebiasan komunikasi dialogis di semua level, membuat “merdeka” pula dalam hal menentukan pilihan, termasuk kemungkinan berbeda pilihan antara pimpinan dan warga di level akar rumput, sekalipun.

Bagaimana jika dalam sebuah hajatan politik, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada), semua calonnya adalah kader atau figur Muhammadiyah? Sudah barang tentu sokongan suara akan terbelah dan terdistribusi dalam kantong-kantong suara yang berbeda. Dalam konteks ini, situasi di lapangan tidak akan terlalu gaduh, dan kalaupun terjadi itu cuma berlangsung sesaat sebagai ekses pelaksanaan Pilkada.

Atau sebaliknya, bagaimana jika semua calon yang maju sebagai kontestan adalah kader atau figur yang nyel non-Muhammadiyah? Tentu ini akan menjadi fenomena menarik dan memunculkan dua kemungkinan. Pertama, warga Muhammadiyah cuma menjadi penonton dan tidak mengambil posisi tertentu. Kemungkinan kedua, suara warga Muhammadiyah justru menjadi penentu kemenangan kontestan.

Hal ini mengingat secara kuantitatif warga dan simptisan Muhammadiyah jumlahnya tak bisa dipandang sebelah mata. Artinya, jika suaranya bisa disatukan (wungkul) tentu sangat berpengaruh terhadap proses pemenangan peserta Pilkada. Dan, Pilkada Gresik yang akan memilih paket bupati-wakil bupati, nampaknya akan menjadi ujian bagi warga persyarikatan di Kota Santri ini.   

Sebabnya, dari dua pasang calon kontestan Pilkada Gresik yang resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Moh. Qosim-Asluchul Alif (QA) dan Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah (NIAT), keempat-empanya adalah lahir dan besar dari “rahim” dan kultur Nahdlatul Ulama (NU). Tak satu pun dari keempat kontestan Pilkada Gresik ini adalah kader, aktivis, atau berlatar belakang Muhammadiyah.

Mencermati serentetan pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah, baik untuk pemilihan bupati/walikota, gubernur, atau presiden sekalipun, konsekuensi atas pembebasan (secara personal) Muhammadiyah kepada warganya untuk menentukan pilihan politik, adalah menyebarnya suara ke para kontestan Pilkada.

Berapa komposisi penyebarannya, bergantung kepiawaian kontestan dan timnya untuk merayu dan mengambil hati warga Muhammadiyah. Inilah yang akan terjadi dalam Pilkada Gresik yang dua pasang kontestannya adalah benar-benar figur non-Muhammadiyah. Mereka lahir dari entitas dan kultur NU.

Bagaimana warga Muhammadiyah mesti mengambil sikap dan politik dalam Pilkada Gresik? Tentu ini berpulang pada pilihan pribadi masing-masing. Sebab, secara organisatoris Muhammadiyah telah menggaristegasi untuk tidak melibatkan diri dalam dukung-mendukung calon bupati/wakil bupati peserta Pilkada.

Sekali lagi, dalam Pilkada Gresik, warga Muhammadiyah kemungkinan cuma menjadi penonton dan tidak mengambil posisi sebagai pendukung pada kedua pasangan calon bupati/wakil bupati tersebut. Potensi suara mereka seperti bola liar yang bisa menggelinding ke mana saja, bergantung pemiliknya. Kalaupun pada akhirnya harus menjatuhkan pilihan ke salah satu kontestan, itu dilakukan dengan pertimbangan rasional dan nothing to lose.

Atau lebih ekstrem lagi, mereka sama sekali tidak melibatkan diri dan tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Konsekuensinya, mereka juga tidak memberikan suara kepada siapa pun calon bupati/wakil bupati alias mengambil posisi Golput, memilih untuk memilih.

Kemungkinan lain adalah, suara warga Muhammadiyah justru akan menjadi penentu kemenangan salah satu pasangan kontestan Pilkada. Ini bisa terjadi jika ada gerakan yang mampu menggiring opini untuk mengambil sikap dan persepsi yang sama terhadap pasangan calon bupati/wakil bupati yang diproyeksikan bisa berkontribusi dan akomodatif kepada Muhammadiyah dan warganya.

Tentu ini butuh kecermatan dalam menimbang-nimbang pilihan dengan berbagai aspek yang bisa dijadikan variabel penilaian, termasuk peran “insting langit” terhadap peri laku politik para calon, baik pasangan QA maupun NIAT. Jika itu bisa dilakukan secara maksimal, maka positioning warga Muhammadiyah tentu tidak cuma sekadar jadi penonton tanpa tiket politik, tetapi lebih dari itu, justru menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan bupati/wakil bupati Desember 2020.

Nah, dengan kemungkinan tersebut, maka pasangan QA maupun NIAT bisa bersiap-siap meramu dan memeragakan jurus andalan mereka. Untuk apa? Ya, untuk menaklukkan dan merebut hati dan simpati para kader, simpatisan, dan keluarga besar Muhammadiyah sebagai penyokong suara kemenangan, untuk Gresik yang lebih berdaulat dan bermartabat. (*)

 

 

 

 

 

     

Berebut Berkat dalam Kenduri Politik Gresik

 

Catatan Pinggiran SUHARTOKO

Membincang proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Gresik, Desember mendatang, perhatian publik tentu tak bisa lepas dari peran Nahdliyin, baik secara struktural maupun kultural, baik secara organisatoris maupun personal. Hal ini terkait dominasi warga Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah Kabupaten Gresik, meski secara statistik belum ada data riil yang ter-publish terkait kontribusinya terhadap perolehan suara kontestan Pilkada.

Tetapi, stigma yang terpatri selama ini, siapa yang mampu merebut suara NU dialah yang berpotensi jadi pemenang. Ibarat kenduri, warga NU adalah tumpeng lezat yang layak jadi rebutan pengenduri (peserta hajatan). Warga NU adalah laksana gadis seksi nan menawan, yang mengundang decak gagum para pemuda yang ingin menyuntingnya. Sebaliknya, warga NU sebagai pemilik suara dalam Pilkada, tentu realistis jika menjatuhkan pilihannya kepada calon bupati dan atau calon wakil bupati yang lahir dari “rahim” jam’iyyah itu.

Deskripsi itu merupakan takaran atau pertimbangan-pertimbangan normatif yang lazim berlaku dalam kenduri politik dalam menentukan pilihan terhadap peserta Pilkda. Dalam perspektif tersebut, menjatuhkan pilihan politik tentu akan lebih gampang dilakukan jika calon atau kontestan Pilkadanya jelas “warnanya”, tidak bias atau abu-abu. Dalam konteks Pilkada Gresik, itu akan memberikan guide bagi warga pemilik suara tentang kadar ke-NU-an atau bahkan jika ada warna lain dari sang calon.

Masalahnya, dalam Pilkada di Gresik hanya menghadirkan kader NU sebagai peserta. Hingga catatan ini ditulis, cuma terdapat dua pasang bakal calon bupati/wakil bupati, yang nota bene semuanya berasal dari entitas NU. Kedua pasang bakal calon kontestan itu adalah Moch. Qosim – Asluchul Alif (QA) yang  diusung oleh PKB dan Gerindra dan pasangan Fandi Akhmad Yani – Aminatun Habibah (NIAT) yang akan diberangkatkan oleh multipartai: Golkar, PDIP, Demokrat, Nasdem, PPP, dan PAN. Kedua pasang bakal calon itu secara resmi sudah mendaftar ke KPUD Gresik sebagai kontestan Pilkada yang akan bertarung Desember 2020 mendatang.

Jika dikalkulasi dengan kekuatan masing-masing calon kontestan tersebut di kursi parlemen di DPRD Gresik periode 2029-2024, maka pasangan NIAT mendominasi dengan menguasai 29 kursi, sementara QA memiliki 21 kursi. Kursi koalisi NIAT dihimpun dari Golkar sebanyak 8 kursi, PDIP (6), Nasdem (5), Demokrat (4), serta PPP dan PAN masing-masing 3 kursi. Sementara 21 kursi dewan yang milik koalisi QA berasal dari PKB (13) dan Gerindra (8).

Memang, dalam pemilihan bupati/wakil bupati secara langsung, posisi atau komposisi perolehan kursi oleh partai-partai pengusung dan atau pendukung di parlemen belum menjadi parameter baku dan satu-satunya penentu kemenangan. Masih ada variabel lain yang bisa menjadi pilar penopang keterpilihan, di antaranya keterkenalan (popularitas) dan elektatabilitas para calon.

Namun, paling tidak dengan melihat komposisi perolehan kursi di parlemen oleh partai-partai pengusung/pendukung, ada gambaran awal untuk mengestimasi kekuatan. Tentu saja, jika mesin politik pada masing-masing partai berjalan maksimal. Sekali lagi, faktor popularitas dan elektabilitas dari masing-masing figur kontestan juga punya andil dalam pemenangan. Faktor lain, support para pendukung di luar partai yang juga memiliki basis massa. Yang terakhir ini bisa berasal dari organisasi masyarakat (Ormas), juga komunitas yang secara riil memiliki “warga negara”.

Jika menilik pada aspek popularitas dan elektabilitas para bakal calon, dari keempat kandidat tersebut, hanya Qosim yang memiliki rekam jejak politik paling kuat. Maklum, Ketua DPC PKB ini termasuk calon petahana (incumbent). Selama dua periode kepemimpinan (10 tahun) terakhir di Pemerintah Kabupaten Gresik, Qosim adalah wakil bupati, mendampingi Bupati Sambari Halim Radianto.  

Sementara tiga figur lainnya, yakni Asluchul Alif, Fandi Akhmad Yani, dan Aminatun Habibah, relatif baru dalam belantara politik. Bahkan, bakal calon Wakil Bupati Aminatun Habibah sama sekali tidak memiliki jejak politik. Perempuan yang masih keluarga ndalem di Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan, Bungah ini “hanyalah” guru di salah satu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah pesantren sepuh itu.

Tetapi, dunia politik itu penuh misteri. Terkadang keberadaannya susah ditebak dan pergerakannya sangat dinamis, bisa berubah dalam sekejap. Nah, siapa yang bakal tampil menjadi pemenang dalam hajatan politik, 9 Desember 2020 nanti, tentu ini masih dalam tanda tanya besar. Sebab, berbagai kemungkinan masih bisa terjadi.

Tentu ini menjadi pekerjaan berat tim pemenangan atau tim sukses kedua bakal calon tersebut. Kepiawaian dalam mengonsulidasi kekuatan, strategi dan taktik berperang untuk merebut simpati massa pemilik suara, termasuk kekuatan amunisi berupa penyediaan biaya untuk sosialisasi dan komunikasi publik, tentu akan diuji di panggung politik yang masih tersisa sekitar 2,5 bulan ini.

Terlepas dari siapa pun yang bakal menjadi pemenang dalam Pilkada langsung nanti, satu harapan tentu terpatri dari lubuk hati terdalam, agar Gresik ke depan mampu menjadi lebih baik yang akan membawa keberkahan, tidak saja bagi pemerintah dan para pejabatnya, terlebih untuk seluruh warga masyarakatnya. (*)

 

 

 

 

Elegi Ranting dan Debu

Ilustrasi: Wikipedia

Ketika reranting kering dalam pelukan api yang bergejolak
Maka, debu adalah puncak kemesraan

Reranting tak kuasa lagi melukiskan luka
Sementara sang api pun tak mampu menyengat dan membakar dengan murkanya

Keduanya seperti pertapa yang mengalirkan kesejukan penuh kelembutan
Dalam debu cinta abadi

Gresik, 14 Maret 2020

Balada Masjidku

Suasanya masjid yang sepi karena ditinggalkan oleh takmir dan jamaahnya.

Hari ini:
Shalat berjamaah di masjid mulai langka
Lewat takmir, penguasa menebar dalih meyakinkan dan setengah dipaksakan:
Jangan lagi ada shalat berjamaah di masjid
Lalu mengalihkannya ke rumah masing-masing
Yang diperbolehkan cuma kumandang adzan sebagai penanda datangnya waktu shalat
Meski seruan dan kumandang adzan itu
Bukanlah ajakan untuk shalat di masjid
Bukanlah ajakan berdzikir dan bermunajat kepada Tuhan
Bukan pula bermajelis taklim dan ihtiar memakmurkan rumah ibadah
Masjid dan jamaahnya pun diawasi, dibatasi gerakannya
Meski hanya untuk beribada kepada Tuhan
Seperti makhluk menakutkan yang perlu disingkirkan
Jamaah dan anak-anak pewaris dan kendali masa depan makin dijauhkan dari masjid  
Sungguh, ini pemandangan yang tak pernah terbayangkan

Rezim Koalisi dan Pemerintahan yang Tersandera

Oleh SUHARTOKO*)

Salah satu tahapan Pilgub di Jatim. (Ilustrasi foto: Google)

TAHUN 2020 ini Indonesia bakal punya gawe besar dalam menjalankan roda demokrasi. Agendanya adalah memilih pucuk pimpinan di berbagai daerah. Tercatat ada 270 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan itu akan berlangsung secara serentak. Jika tidak ada aral melintang Pilkada serentak di 270 daerah itu berlangsung pada Rabu, 23 September 2020.

Seperti dilansir Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dari 270 daerah dimaksud, rincinya: di sembilan daerah provinsi akan digelar Pilkada untuk memilih gubernur/wakil gubernur, 224 kabupaten memilih bupati/wakil bupati, dan sisanya di 37 kota untuk memilih walikota/wakil walikota baru.

BUMD Pangan, Siapa Penikmat Hasilnya?

Oleh SUHARTOKO

Lelang komoditas agro, salah satu sarana pemasaran hasil panen petani.

BERDIRINYA Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara khusus concern pada pengelolaan sektor pangan di Jawa Timur (Jatim) mulai memasuki ranah publik. Paling tidak, diskusi tentang pentingnya perusahaan (baca: BUMD Pangan) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mulai dihelat dan menghangat sejak dua tahun terakhir. Konon , fisibility study dari kampus ternama di Jatim kabarnya juga telah dilakukan dan rekomendasinya sudah diserahkan kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Kontrak Kerja dengan Tuhan

Mengawali masuk kerja pascaliburan tahun baru, 2 Januari 2020, saya berkesempatan mengikuti rapat yang melibatkan para manajer dan pimpinan perusahaan. Rapat tidak berlangsung di kantor perusahaan tempat saya bekerja sehari-hari, tetapi di kantor induk perusahaan (holding company), yakni PT Jatim Grha Utama (JGU), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).