Bergerak Bersama PKL

Pagi ini, Sabtu 29 Desember 2012, saya mengikuti acara pelantikan dan pengukuhan DPD Kerukunan Usahawan Kecil Menengah Indonesia (KUKMI) empat kabupaten sekaligus, yakni kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, dan Sidoarjo. Semula DPD KUKMI Kota Surabaya juga diagendakan dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua DPD KUKMI Jatim, H Tamam Mubarok, yang sempat menjadi "guru" politik saya. Namun, pada H-1 ada informasi, bahwa teman-teman DPD KUKMI Kota Surabaya menyatakan belum siap mengikuti pelantikan dan pengukuhan bersama empat DPD lainnya yang dihelat di gedung Wahana Ekspresi Seni dan Olah Raga Poesponegoro, Jl Jaksa Agung Soeprapto, Gresik ini.

Dalam pelantikan dan pengukuhan DPD KUKMI masa bakti 2012 - 2017 ini, masing-masing daerah "dikawal" oleh masing-masing bupati/wakil bupati atau pejabat terkait. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama Wakil Bupati Moch. Qosim plus jajaran Muspida tampak antusias dan berkali-memberikan support agar KUKMI terus mengembangkan kontribusinya dalam mengembangkan perekonomian di Gresik. Demikian juga KUKMI Sidoarjo, Lamongan, dan Tuban, diharapkan juga mampu menopang perkembangan perekonomian di daerah masing-masing.

Gresik di penghujung tahun 2012 ini mampu mencatat pertumbuhan ekonomi luar biasa, 7,63 persen, jauh di atas rata-rata capaian nasional dan bahkan Jatim sekali pun. KUKMI, dari anggotanya yang kini menempati Pasar Baru di Jl Gubernur Suryo, mampu menyumbangkan kontribusinya ke pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 640 juta per tahun. Itu baru yang terhimpun di Pasar Baru, belum termasuk yang tersebar di sejumlah sentra kuliner PKL, seperti "pasar senggol" Jl Arif Rahman Hakim, timur alun-alun, bundaran Gresik Kota Baru (GKB).

Bagi saya, hadir dan terlibat dalam perhelatan ini merupakan momentum istimewa. Sebab, acara ini sekaligus saya manfaatkan untuk “reuni” dengan teman-teman dan sahabat lama seperjuangan dalam mendampingi KUKMI yang identik dengan komunitas pedagang kaki lima (PKL). Di forum ini saya ternyata dipertemukan dengan beberapa sahabat lama yang sudah terpisah selama belasan tahun.

Ingatan saya langsung melesat ke tahun 1986, ketika saya baru kuliah di IKIP Surabaya hingga 1990-an. Betapa waktu itu PKL selalu jadi objek kejar-kejaran oleh aparat Satpol Pamong Praja (Satpol PP). Para pelaku usaha kelas PKL yang di antaranya berjualan aneka baju, kaos, dawet, rokok, krupuk upil, nasi pecel, nasi krawu, tahu campur, tahu tek, dan aneka menu lainnya, juga aneka mainan anak-anak dan lain-lain dianggap sebagai sampah dan bikin semrawut wajah kota. Karena itu, keberadaan mereka selalu dikejar-kejar dan diusir, karena biasanya mereka memang menempati lahan yang peruntukannya bukan untuk berjualan bagi PKL. Sebagian besar PKL kota Gresik waktu itu menempati sebagian lahan di terminal Sentolang (Sidomoro). Meski mereka hanya berjualan pada sore hingga malam hari, Pemkab Gresik tampaknya tidak rela dan memaksa para PKL harus hengkang dari lokasi terminal penghubung Surabaya dan Lamongan atau kawasan pantura itu.

Negosiasi antara PKL yang diwadahi KUKMI dan bupati, waktu itu dijabat Kol (L) Amiseno, terus dilakukan meski tak jarang diwarnai ketegangan, karena adanya perbedaan kepentingan. Pemkab menginginkan wajah dan suasana perkotaan tampak bersih-rapi. DI sisi lain, para PKL ingin mengais rezeki yang hanya bisa mereka lakukan dengan berjualan. Maklum, bagi PKL, berjualan adalah nafas mereka. Dengan demikian, sehari saja dilarang berjualan, akan berdampak serius bagi kelangsungan hidup keluarga mereka.

Beberapa bulan setelah negosiasi, akhirnya Pemkab Gresik  "bermurah hati" dengan memberikan alternatif berjualan, yakni di Jl Arif Rahman Hakim sisi timur, tepat di depan SMAN 1 dan SMPN 3 Gresik. Inilah cikal bakal sentra PKL di jalan tersebut yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan pasar senggol. Mengapa pasar senggol?

Ketika direlokasi dari area terminal Sentolang ke Jl Arif Rahman Hakim (berjarak sekitar 600 meter), ternyata jumlah PKL terus membludak, mencapai ratusan, sehingga badan jalan penuh sesak oleh arus manusia. Tak jarang, jika berpapasan, para pengujung kerap saling bersenggolan, baik bahu, (maaf) pantat, atau bagian tubuh lainnya. Ini terjadi akibat saking ramainya pengunjung. Para PKL merasa senang menggelar dagangan mereka di lokasi terbuka (di sepanjang jalan) karena arus pengunjung cukup padat dan dagangan mereka rata-rata laris manis.

Masa keemasan PKL setelah meninggalkan area terminal Sentolang dan menempati Jl Arif Rahman Hakim ternyata tak berumur panjang. Masalah baru kemudian muncul, yakni protes sebagian warga kota, karena para PKL berada di jalan, tepat di depan dua sekolah, yakni SMAN 1 dan SMPN 3 Gresik. Warga mengeluh karena aktivitas sekolah yang terkadang berlangsung hingga sore, jadi tidak nyaman dan sumpek oleh ramainya pasar senggol tersebut. KUKMI yang waktu itu mulai bersinergi dengan Pemkab putar otak. Akhirnya dipilihlah lokasi, tetap di Jl Arif Rahman Hakim, tetapi sedikit bergeser ke barat, mulai ujung barat hotel Saptanawa hingga simpang tiga dengan Jl Proklamasi. Panjangnya area yang diplot sekitar 800 meter.

Di lokasi ini, PKL tidak lagi menempati badan jalan, tetapi di pinggir jalan, hingga berimpitan (hanya 1 meter) dengan rel kereta api yang biasa dipakai untuk mengangkut pupuk dari pabrik Petrokimia Gresik. Ketegangan kembali muncul. Kali ini bukan dengan Pemkab Gresik, tetapi dengan manajemen PT Semen Gresik dan PT Petrokimia Gresik. Kedua BUMN itu merupakan pemilik lahan yang dipergunakan para PKL anggota KUKMI. Singkat cerita, para PKL tetap diperbolehkan berjualan di lahan itu dengan mendapat back up dari Pemkab Gresik. Hingga kini sentra PKL dengan dagangan mayoritas aneka menu makanan/minuman tetap eksis dan menjadi andalan sebagai sentra kuliner di Gresik.

Kini, bersama sahabat-sahabat lama saya, seperti mas Nurhamim, ketua DPD KUKMI Gresik yang juga wakil ketua DPRD setempat, mas Suwono yang pengusaha, mas Parman yang mengomandani koperasi dengan omzet miliaran rupiah, beberapa sahabat lainnya, dan tentu saja para PKL yang makin eksis berwira usaha. Inilah era baru, tantangan baru dalam mengambangkan peran serta masyarakat lapis bawah untuk berkontribusi terhadap  pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan usaha dan kerja baru.


Gresik, 29 Desember 2012