Jakarta
- Ada beberapa modus yang digunakan mafia anggaran untuk mendapat
cipratan proyek dari sejumlah anggaran yang dibahas di Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Laporan Utama majalah Tempo edisi
3 September 2012 berjudul "Para Calo dari Belakang Lapo" mengungkap hal tersebut.
Menurut
mantan Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar, permainan mafia anggaran
biasanya terjadi di pembahasan dana optimalisasi yang alokasinya
ditentukan Badan Anggaran. Besar dana optimalisasi bergantung kepada
Panitia Kerja Pendapatan dalam menekan pengeluaran pemerintah.
Anggota
Badan Anggaran lalu dibagi dua. Panitia Kerja Transfer Pusat mengurusi
anggaran kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi
dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang akan dibagikan ke
daerah-daerah. Pada tahap ini, perwakilan kementerian telah melobi para
politikus melalui komisi-komisi Dewan. "Imbalannya beragam, bisa dalam
bentuk proyek atau tunai," kata politikus senior dari Partai Golkar ini.
Sumber Tempo
menyebut modus lain. Mafia anggaran juga kerap menggandeng pengusaha
daerah dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya. Caranya, persyaratan
tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha
tersebut.
Permainan diatur melibatkan banyak pihak. Pengusaha
memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan di kementerian atau
lembaga. Di sinilah perlu “sinergi” dengan orang dalam di lembaga
pemerintahan agar proyek itu masuk rencana prioritas. "Jika sudah masuk,
tinggal menunggu persetujuan DPR," katanya.
Tak hanya di
pemerintahan, pengusaha daerah juga menjalin “sinergi” dengan anggota
Dewan agar proyek cepat gol. Di sini, anggaran juga dibengkakkan. Ini
perlu dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontorkan
pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang. Di sini
pentingnya peran anggota Badan Anggaran.
Makelar juga
bermunculan dalam pembahasan anggaran. Sumber lain mengatakan beberapa
anggota Badan Anggaran mendirikan perusahaan abal-abal dengan kedok jasa
konsultan. Mereka membantu membuatkan proposal proyek hingga menghitung
“fee” anggaran. “Mereka memiliki hubungan langsung dengan
anggota DPR. Tugasnya memfasilitasi kepentingan klien dengan anggota
Dewan,” ujarnya.
Modus yang satu ini biasanya terkait dengan
jatah partai. Seorang mantan anggota Dewan menuturkan anggota Badan
Anggaran punya kewajiban mengisi kas partai. Karena itu, pemain Badan
Anggaran kerap di bawah satu kendali yang ditunjuk setiap fraksi atau
partai. “Biasanya mereka sudah piawai,” kata sumber itu. “Para
pengendali biasanya juga dibebani target partai untuk setoran
operasional.”
Para pengendali mengatur anggota lain juga
memastikan jatah partai mereka aman. Pengendali juga memagari anggotanya
agar tak menyentuh kaveling partai lain. Ada sanksi bagi mereka yang
melanggar batas antarpartai. “Anggaran jatah mereka bisa tak diloloskan
atau dipotong,” ujar sumber lain.
TIM TEMPO | MUNAWWAROH
Sumber: www.Tempo.co, Senin, 3 September 2012 | 19:59 WIB
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Valentine Day dan Jebakan Ruang Hampa
Oleh SUHARTOKO TIAP kali memasuki bulan Februari, perhatian dan pikiran sebagian publik di negeri ini, tersedot pada momentum tahunan yang...
Popular Posts
-
Oleh SUHARTOKO Suasana Ngaji Jurnalistik. Saya sengaja memilih diksi atau frase ‘Ngaji Jurnalistik’ ketimbang ‘Diklat’ (Pendidikan da...
-
Di saat banyak pihak, khususnya perbankan memandang sebelah mata kalangan muda atau akrab dengan sapaan kaum milenial, --karena dinilai t...
-
Penulis bersama Prof Budi Darma (kemeja putih) dan para pegiat literasi di Surabaya. ( Catatan Ringan Murid Kultural Mengenang Pro...
No comments:
Post a Comment