Modus Mafia Anggaran Garap Proyek Banggar

Jakarta - Ada beberapa modus yang digunakan mafia anggaran untuk mendapat cipratan proyek dari sejumlah anggaran yang dibahas di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Laporan Utama majalah Tempo edisi 3 September 2012 berjudul "Para Calo dari Belakang Lapo" mengungkap hal tersebut.
Menurut mantan Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar, permainan mafia anggaran biasanya terjadi di pembahasan dana optimalisasi yang alokasinya ditentukan Badan Anggaran. Besar dana optimalisasi bergantung kepada Panitia Kerja Pendapatan dalam menekan pengeluaran pemerintah.
Anggota Badan Anggaran lalu dibagi dua. Panitia Kerja Transfer Pusat mengurusi anggaran kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang akan dibagikan ke daerah-daerah. Pada tahap ini, perwakilan kementerian telah melobi para politikus melalui komisi-komisi Dewan. "Imbalannya beragam, bisa dalam bentuk proyek atau tunai," kata politikus senior dari Partai Golkar ini.

Sumber Tempo menyebut modus lain. Mafia anggaran juga kerap menggandeng pengusaha daerah dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya. Caranya, persyaratan tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut.

Permainan diatur melibatkan banyak pihak. Pengusaha memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan di kementerian atau lembaga. Di sinilah perlu “sinergi” dengan orang dalam di lembaga pemerintahan agar proyek itu masuk rencana prioritas. "Jika sudah masuk, tinggal menunggu persetujuan DPR," katanya.

Tak hanya di pemerintahan, pengusaha daerah juga menjalin “sinergi” dengan anggota Dewan agar proyek cepat gol. Di sini, anggaran juga dibengkakkan. Ini perlu dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontorkan pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang. Di sini pentingnya peran anggota Badan Anggaran.

Makelar juga bermunculan dalam pembahasan anggaran. Sumber lain mengatakan beberapa anggota Badan Anggaran mendirikan perusahaan abal-abal dengan kedok jasa konsultan. Mereka membantu membuatkan proposal proyek hingga menghitung “fee” anggaran. “Mereka memiliki hubungan langsung dengan anggota DPR. Tugasnya memfasilitasi kepentingan klien dengan anggota Dewan,” ujarnya.

Modus yang satu ini biasanya terkait dengan jatah partai. Seorang mantan anggota Dewan menuturkan anggota Badan Anggaran punya kewajiban mengisi kas partai. Karena itu, pemain Badan Anggaran kerap di bawah satu kendali yang ditunjuk setiap fraksi atau partai. “Biasanya mereka sudah piawai,” kata sumber itu. “Para pengendali biasanya juga dibebani target partai untuk setoran operasional.”

Para pengendali mengatur anggota lain juga memastikan jatah partai mereka aman. Pengendali juga memagari anggotanya agar tak menyentuh kaveling partai lain. Ada sanksi bagi mereka yang melanggar batas antarpartai. “Anggaran jatah mereka bisa tak diloloskan atau dipotong,” ujar sumber lain.

TIM TEMPO | MUNAWWAROH

 Sumber: www.Tempo.co, Senin, 3 September 2012 | 19:59 WIB