MALANG – Pemerintah belum mengeluarkan keputusan jadi atau tidaknya para guru PNS ditarik dari sekolah-sekolah swasta. Namun, jika kebijakan itu nantinya dikeluarkan, tampaknya akan sulit diterapkan di lapangan.
Di Kota Batu, Jatim, misalnya, Kepala Dinas Pendidikan setempat, Mistin, terang-terangan menyatakan bukan hal yang gampang menarik guru PNS dari sekolah-sekolah swasta.
"Kalau memang ada kebijakan itu, akan sulit dilakukan di Kota Batu,” kata Mistin kepada Malang Post (grup JPNN), Selasa, 4 Januari 2011.
Sulitnya menarik guru PNS dari sekolah swasta, menurut Mistin, karena sekolah swasta merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan. Mereka, lanjut Mistin, membantu tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan yang ada di daerah-daerah.
"Tidak semua masyarakat Kota Batu dapat ditampung di sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Batu," ujar Mistin.
Dijelaskan pula, jika ada penarikan guru PNS dari sekolah swasta, problem selanjutnya adalah akan ditempatkan di mana para guru PNS itu. Dikatakan, sekolah-sekolah negeri di Kota Batu tidak mampu menampung semua guru PNS yang ada di swasta.
“Kalau mereka semua ditarik pasti ada yang nganggur karena tidak dapat sekolah untuk mereka mengajar. Justru akan menimbulkan permasalahan baru,” terangnya.
Alasan lain, kebijakan pemerintah yang akan menarik guru PNS dari sekolah swasta bakal menyulitkan sekolah-sekolah swasta yang minim anggaran. Seperti diberitakan, pemerintah berencana menarik guru-guru berstatus PNS yang mengajar di sekolah swasta melalui Surat Edaran (SE) Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Kementrian yang dipimpin EE Mangindaan itu, saat ini sedang melakukan kajian mengenai rencana tersebut. (aim/sam/jpnn)
Sumber: jpnn, Rabu, 5 Januari 2011
No comments:
Post a Comment