Komposisi Unas 60:40 itu Format Usang

JAKARTA - Bukan hal aneh melihat sikap pemerintah yang susah menerima masukan dan kritik dari masyarakat terhadap kebijakan-kebijakannya, khususnya ujian nasional (UN) dan format kelulusan siswa. Hal itu sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, mulai dari sosialisasi yang buruk ke sekolah hingga minimnya rasa tidak berkeadilan, khususnya terkait format nilai kelulusan dengan komposisi 60:40.

"Ini memperlihatkan kerja Kemendiknas yang selalu tidak mau tahu kondisi riil di lapangan. Apalagi sistem penilaian 60:40 ini belum tersosialisasi dengan efektif, maka memajukan jadwal UN pada bulan April akan mengganggu kerja-kerja sekolah dan konsentrasi murid," ungkap Koordinator Education Forum (EF) Suparman kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa, 11 Januari 2011.

Suparman, yang juga Ketua Forum Guru Independen Indonesia (FGII) ini, menambahkan, banyak guru yang belum megetahui dan memahami tentang perubahan sistem kelulusan 2011 ini. Kalaupun sudah mendengar, lanjut dia, bentuk real perubahan itu masih belum jelas diketahui para guru.

"Semestinya bukan hanya guru, karena murid dan orang tua pun harus tahu perubahan ini. Kenyataannya mereka juga belum tahu. Padahal setiap kebijakan pendidikan itu seharusnya bukan hanya diketahui oleh komunitas sekolah, tetapi komunitas sekolah yang terdiri dari guru, orangtua dan murid untuk diajak berpartisipasi," lanjut Suparman.

Sementara itu, menurut Retno Listyarti, Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta, bukan hal aneh melihat sikap pemerintah yang susah menerima masukan dan kritik dari masyarakat terhadap kebijakan ujian nasional (UN) dan format kelulusan siswa.

"Jangan heran, formula kelulusan 60 untuk nilai UN dan 40 untuk nilai sekolah pasti harga yang sulit ditawar oleh sekolah, apalagi guru dan siswa. Meskipun sebetulnya, buat saya pribadi, formula itu juga bukan hal baru, itu formula usang," ungkapnya.

Retno sepakat dengan Suparman, kebijakan UN dan kelulusan siswa pada 2011 semakin menunjukkan, bahwa kebijakan pendidikan masih dianggap milik para penguasa birokrasi pendidikan semata. Padahal, peraturan-perundangan pendidikan sudah mengharuskan adanya partisipasi stakeholders pendidikan dalam setiap penentuan kebijakan pendidikan, terutama jika dikaitkan dengan manajemen berbasis sekolah (MBS).

"Inilah bentuk inkonsistensi dalam kebijakan pendidikan," timpal Suparman.

Diberitakan sebelumnya, ujian nasional (UN) yang digelar pada April 2011 mendatang kian memperlihatkan kerja Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang selalu tidak mau tahu kondisi riil di lapangan. Akibat kebijakan itu, siswa dan guru harus bersama-sama ngebut menyelesaikan muatan kurikulum yang belum tuntas lantaran kebiasaan penuntasan kurikulum terjadi setiap Mei.

Adapun UN tahun pelajaran 2010/2011 untuk jenjang sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan (SMA/MA/SMK) akan diselenggarakan pada 18-21 April 2011. Sementara jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) akan dilaksanakan 25-28 April 2011. (*)


Laporan wartawan Kompas.com M. Latief
Selasa, 11 Januari 2011