Sulitnya Berbuat Baik

oleh JAYA SUPRANA


Dahlan Iskan, bos Jawa Pos yang kini dibebani tugas sebagai Direktur
Utama PT PLN, menyatakan hasrat menggratiskan biaya listrik bagi rumah
tangga miskin di Indonesia. Alih-alih dipuji, apalagi didukung, hasrat
kemanusiaan Dirut PT PLN itu malah dicemooh oleh berbagai pihak, mulai
dari wartawan sampai anggota DPR. Bentuk cemooh juga beraneka ragam,
mulai dari muluk-muluk, mustahil, rekayasa politik, cari popularitas,
udang di balik batu, sampai tidak mendidik, bahkan merusak mental
kemandirian rakyat.

Lantaran kekuasaan Dahlan Iskan di PLN tidak semutlak seperti di Jawa
Pos, ia pun tak kuasa memaksakan kehendaknya yang sebenarnya cukup
selaras dengan harapan orang banyak, dengan kemanusiaan dan Pancasila.

Di bagian dunia yang lain, Nelson Mandela dikritik, bahkan diancam
akan kehilangan dukungan politik masyarakat kulit hitam, ketika ingin
mengajak masyarakat kulit putih ikut terlibat secara langsung dalam
pembangunan negara dan bangsa Afrika Selatan. Namun, Nelson Mandela
mampu memaksakan kehendaknya karena saat itu ia kepala negara Afrika
Selatan.

Demikian pula Ibu Theresa karena independensinya mampu memaksakan
kehendaknya untuk menolong kaum miskin dan papa di Kolkata, India,
meski ditentang oleh mereka yang mencurigai pengabdian kemanusiaan Ibu
Theresa. Ada yang mengatakan, apa yang dilakukan wanita itu hanyalah
kedok penyebaran agama Katolik. Ada pula sebaliknya, kritik yang
menyayangkan kenapa Ibu Theresa tidak mengatolikkan kaum miskin dan
papa yang sudah susah payah ditolongnya.

Kebaikan yang Dilawan

Lain halnya dengan nasib Bupati Banyuwangi periode 2005-2010 Ratna Ani
Lestari yang ingin memaksakan kehendaknya menggratiskan biaya
pendidikan. Sebuah niat baik mengikuti keberhasilan yang sama dari
Bupati Jembrana Prof Dr I Gde Winasa yang kebetulan suaminya. Namun,
ternyata hasrat atau niat baik itu justru menjadi bahan serangan
oposisi lawan-lawan politik Ratna.

Begitu pun sang suami, Bupati Jembrana Prof I Gde Winasa, gagal
memenangi pemilu menjadi Gubernur Bali. Tidak lain karena program
penggratisan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Jembrana
yang tentu disambut baik oleh rakyat banyak, tetapi ternyata
habis-habisan ditentang oleh mereka yang kehilangan sumber nafkah.

Tampaknya memang sebuah keniscayaan, selalu ada kreativitas untuk
menolak tindakan mulia yang berangkat dari sebuah niat baik. Dalam
soal niat menggratiskan biaya pendidikan di atas, muncul argumen
penentang bahwa usaha tersebut tidaklah mendidik rakyat untuk memiliki
mental mandiri. Jika demikian, semestinya kita mengasihani anak-anak
Jerman yang tidak perlu membayar biaya sekolah atau dipaksa membeli
pakaian seragam. Anak-anak Jerman semestinya sangat dependen atau
selalu tergantung.

Tidak Mudah

Dalam skala lebih kecil, saya pun memiliki pengalaman serupa di bidang
pelayanan kesehatan. Ketika masih menjadi ketua umum sebuah yayasan
rumah sakit swasta di Jawa Tengah pada 1980-an, saya berniat dan
mengusulkan program untuk menggratiskan pelayanan kesehatan bagi kaum
miskin di rumah sakit yang saya pimpin itu. Namun, alih-alih didukung,
saya malah dituduh tidak realistis, tidak mendidik, tidak profesional,
cari popularitas, bahkan korup.

Karena kebetulan memiliki kekuasaan dan kebetulan juga didukung oleh
keluarga, teman, para dokter, perawat, dan pabrik obat yang masih
memiliki nurani kemanusiaan, saya berhasil. Kelas Bakti di rumah sakit
tersebut akhirnya didirikan untuk memberikan pelayanan dan perawatan
rumah sakit gratis bagi para pasien yang lemah ekonomi. Sayang, ketika
masa jabatan tersebut selesai, Kelas Bakti langsung dibubarkan oleh
pengurus yayasan berikutnya. Katanya, kelas itu tidak mendidik, tidak
sesuai dengan profesionalisme manajemen rumah sakit yang baik dan
benar.

Terus terang saya merasa iri dan malu kepada Muhammadiyah yang kini di
Jakarta terbukti berhasil mendirikan bukan hanya kelas di dalam sebuah
rumah sakit, tetapi justru sebuah rumah sakit yang memberikan
pelayanan kesehatan gratis kepada kaum miskin dan papa.

Tentunya tidak mudah mendapatkan penjelasan sosio-kultural untuk
situasi mental publik yang menyulitkan terlaksananya niat baik,
sebaliknya memudahkan terselenggaranya niat jahat. Boleh jadi karena
semakin masifnya perbuatan jahat atau tidak baik kita lakukan, membuat
kita kemudian menjadi lebih mudah menerimanya sebagai kelumrahan.
Jangan-jangan juga sebagai bagian dari kebaikan.

Mental itu berkembang, kemudian menjadi semacam defends mechanism
untuk melindungi ketidakbaikan dan kejahatan kita sendiri. Karena itu,
dibutuhkan sebuah sikap mental baru yang terarah dan terpimpin untuk
membalik kecenderungan di atas. Karena peradaban yang memelihara
manusia, dan mengembangkannya, sesungguhnya adalah peradaban yang
digerakkan oleh niat baik. Sudahkah kita?


Penulis adalah Komponis, Pendiri Muri, dan Pemerhati
Masalah Kemasyarakatan
Sumber: Kompas 7 Agustus 2010