Blog

Blog

Thursday, December 6, 2018

Bom Waktu Larangan Pekik Takbir

 

Pak Haedar Nashir ketika hadir dalam forum diskusi di The UQ Brisbane, Australia.


Berawal dari postingan sahabat saya, Achmad Supardi di Facebook, pikiran saya jadi berkecamuk, antara percaya dan tidak. Dari Brisbane, Australia, Om Pardi, demikian saya biasa menyapanya, meng-up load link berita terbitan http://www.tirto.id, Senin, 26 Februari 2018 dengan judul berita “Ketum PP Muhammadiyah Larang Pekik ‘Allahu Akbar’ di Acara Internal”(https://tirto.id/ketum-pp-muhammadiyah-larang-pekik-allahu-akbar-di-acara-internal-cE8P).
Judul berita itu langsung menyandera mata dan memaksa jemari saya untuk meng-klik link tersebut. Kata demi kata, kalimat demi kalimat saya baca dan cermati. Semula saya tidak percaya dengan berita itu dan sempat menganggapnya hoax. Tetapi, melihat reputasi laman (website) pemuat berita yang awal tahun ini menerima penghargaan sebagai media daring (on line) terinovatif di Indonesia, saya segera membuang prasangka hoax itu.

Namun, lagi-lagi saya terjebak dalam kubangan pemikiran antara percaya dan tidak terhadap konten berita yang memuat pernyatan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Pak Haedar dalam berita itu, melarang pekik takbir: ‘Allahu Akbar’ dalam acara-acara internal Muhammadiyah. Pertimbangannya, pekik tersebut kerap disalahgunakan untuk kepentingan politis.

Allahu akbar adalah kalimat toyyibah, kalimat yang tinggi dan agung, bukan untuk dikorupsi menjadi alat politik atau alat untuk meraih kepentingan sendiri dan kelompok.”

Itu kutipan pernyataan Pak Haedar yang disampaikan di Forum Diskusi Persatuan Mahasiswa Indonesia di The University of Queensland (UQ) Brisbane, Australia. Pesertanya adalah para mahasiswa dan dosen kampus itu. Ahmad Supardi, penulis/kontributor berita yang dimuat tirto.id adalah mahasiswa asal Surabaya yang tengah menempuh jenjang pendidikan doktoral (PhD) di kampus tersebut.  

Sesaat setelah membaca berita itu, spontan pikiran saya menyatakan, apa yang disampaikan Pak Haedar sepertinya tak lazim. Tidak biasanya pimpinan selevel Pak Haedar melansir statemen yang menurut saya tidak perlu dilakukan, karena tidak ada manfaat yang signifikan bagi Muhammadiyah. Sebaliknya, pernyataan itu justru berpotensi memantik gesekan sosial dengan kelompok Islam lain, bahkan di internal persyarikatan ini.

Saya sempat meneruskan link berita itu kepada Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Gresik, Ustadz Anas Thohir, untuk meminta tanggapan demi meyakinkan diri saya apakah berita itu benar atau sebaliknya. Dalam waktu 22 menit setelah saya minta pendapatnya via WatsApp (WA), dengan singkat Ustadz Anas menjawab: hoax. Saya juga meneruskan link berita itu ke beberapa gurp WA dan teman yang biasa berinteraksi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.

Terpicu rasa penasaran saya akan kebenaran itu, saya lalu japri sahabat saya yang Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab tirto.id, A. Sapto Anggoro via WA. Saya tanyakan, apa benar berita tersebut? Dengan cepat ia memastikan kevalidan berita tersebut dan telah mengonfirmasikan ke editor dan kontributornya.

Belum puas dengan jawaban itu, saya lalu chating dengan Om Pardi via Facebook untuk (sekali lagi) memastikan apakah yang dimuat di laman itu benar pernyataan Pak Haedar? Seperti jawaban Mas Sapto Anggoro, Om Pardi yang lagi mengambil S3 bidang Komunikasi itu membenarkan, bahwa apa yang dimuat di tirto.id itu benar statemen Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Benar (pernyataan Pak Haedar).Tadinya itu info off the record, namun saya datangi Pak Haedar dan memintanya on the record dan beliau setuju. Mungkin bukan kalimat Allohu Akbar yang dilarang, tapi pekik yang seperti mau perang itu lo,” tulis Supardi menjawab pertanyaan saya.
Dari jawaban kedua sahabat saya itu, saya menyimpulkan, apa yang dimuat tirto.id itu tidak ada yang salah dalam perspektif jurnalistik dan konteks konten serta jelas narasumbernya. Demikian juga objek even yang menjadi tempat lahirnya berita itu juga faktual, tidak fiktif.
Sejumlah pertanyaan lalu berkecamuk dalam pikiran saya. Mengapa Pak Haedar sampai mengeluarkan pernyataan larangan pekik takbir itu dengan pertimbangan karena sering disalahgunakan secara politis? Bukankah penilaian yang menyimpulkan pekik ‘Allahu akbar’ sebagai alat politis itu terlalu tergesa-gesa dan sumir, sementara pada kesempatan lain pekik itu bisa jadi sarana penggugah semangat atau bahkan heroik? Lalu bagaimana mengantisipasi kemungkinan gesekan sosial dengan kelompok Islam lain yang sudah familiar dengan pekik takbir itu, bahkan di internal warga Muhammadiyah sendiri?  

 

Bom Waktu

Menurut saya, mestinya larangan melakukan pekik takbir tidak perlu dilakukan secara eksplisit dan terbuka ke publik. Selain tidak efektif, ada potensi dampak negatifnya.Tidak efektif karena sepanjang pengetahuan dan pendengaran saya, warga dan simpatisan Muhammadiyah tidak terbiasa dengan kultur atau budaya melakukan pekik takbir: ‘Allahu Akbar’ dalam acara apa pun yang dilakukan. Dengan demikian, tanpa dilarang pun, tradisi atau budaya melakukan pekik takbir dalam acara-acara Muhammadiyah tidak akan terjadi.

Sementara di sisi lain, larangan yang dilakukan figur pucuk pimpinan Muhammadiyah mengesankan sikap   organisasi yang siap berhadapan dan menghadang pengamal pekik tersebut. Khawatirnya, jika peluang gesekan horizontal ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang ingin memecah belah atau bahkan mengadu domba umat, tentu hal ini akan lebih parah dampaknya. Ini seperti bom waktu yang siap meledak sewaktu-waktu jika tidak diantisipasi secara cermat.

Penilaian yang terkesan tergesa-gesa dan menggeneralisasi pekik takbir: ‘Allahu Akbar’ sebagai alat politik demi keuntungan kelompok tertentu sebaiknya dipertimbangkan kembali. Terlepas apakah penilaian itu benar atau sebaliknya, kita juga kerap menyaksikan acara anak-anak sekolah atau parenting yang di dalamnya ada pekik takbir: ‘Allahu Akbar’ yang jauh dari kesan dan muatan politis. Itu dilakukan tak lebih dari penggugah semangat atau kekompakan kelompok.

Karena itu, perlu penjelasan komprehensif terkait pernyataan larangan pekik takbir: ‘Allahu Akbar’ itu kepada publik, sehingga bisa menutup peluang munculnya gesekan sosial/horizontal, juga mencegah kemungkinan adu domba sesama umat Islam oleh pihak-pihak yang senang umat Islam utuh dan kuat di negeri ini. Demikian juga, pimpinan Muhammadiyah tidak terlalu royal dalam merilis pernyataan, apalagi yang berpotensi memicu gesekan dengan kelompok atau organisasi lainnya.

Citra Muhammadiyah sebagai persyarikatan moderat mesti dipertahankembangkan. Karena itu, maksimalisasi peran amal-amal usaha Muhammadiyah (AUM), seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan dan lainnya, perlu dilakukan di semua lini untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. (*)

 

Gresik, 1 Maret 2018 .     

 


 

 



No comments:

Post a Comment

Blog Archive