Blog

Blog

Thursday, October 24, 2013

Ujian Nasional dan Gerakan Meledek Guru



Oleh SUHARTOKO *)
 
Suasana bimbel
Sihir ujian nasional (UN) terhadap pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia begitu dahsyat. Tak heran jika sebagian perhatian dan energi para pemangku kepentingan (stake holder) dunia pendidikan banyak tersedot ke dalam pusarannya. Begitu juga dalam melahirkan kontroversi yang hingga kini tak juga kunjung padam, UN pun kerap hadir sebagai sosok yang bikin heboh dunia pendidikan.

 
Sebagai sarana evaluasi atas proses pembelajaran, UN kerap jadi bulan-bulanan dan olok-olok nasional. Perlawanan –dengan berbagai modusnya—marak di mana-mana, baik secara terang-terangan maupun tersamar..Bentuk dan model perlawanannya pun beragam. Ada yang melakukan lewat gerakan penolakan dan seruan boikot, aksi unjuk rasa, mengadu ke DPR, diskusi atau seminar dengan agenda penolakan UN, juga konvensi rakyat untuk mengevaluasi dan membedah kecurangan, hingga yudicial review ke Mahkamah Konstitusi atas produk kebijakan yang mendasari penyelenggaraan ujian di akhir jenjang pendidikan tersebut.

Di daerah-daerah beda lagi model perlawanannya. Meski secara eksplisit mendukung, namun pelaksanaannya disiasati dengan mengondisikan agar hasil akhir UN peserta didik (siswa) bisa maksimal, apa pun caranya. Praktik ini sepertinya tersistem dan masif karena dikondisikan tidak saja oleh pengelola sekolah, tetapi melibatkan bupati/walikota atau dinas yang membawahkan bidang pendidikan. Secara politis para kepada daerah berkepentingan agar pelaksanaan UN di daerahnya berlangsung mulus dengan hasil memuaskan.

Karena itu, jauh-jauh hari pengondisian dilakukan dengan memberikan “pembekalan khusus” kepada para kepala sekolah. Ini dilakukan agar terhindar dari aib gagal UN, misalnya banyak siswa yang nilainya jeblok.  Tak heran jika di banyak daerah atau lokasi pelaksanaan UN ditemukan kecurangan dengan berbagai modus operandinya. Ada semacam restu,bahwa kecurangan boleh dilakukan untuk mengejar target bagusnya nilai UN para siswa.        

Meski penyelenggaraannya banyak mendapat perlawanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepertinya tak goyah dan terus akan memberlakukan UN di akhir jenjang pembelajaran. Sikap itu didasarkan pada perkembangan berbagai kasus seputar pelaksanaan UN yang dinilai terus membaik.
Seperti diungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, Khairil Anwar Notodiputro, meski kisruh UN terjadi nyaris di 33 provinsi, penurunan jumlah aduan, terutama untuk masalah kecurangan dan kebocoran yang masuk ke Posko UN justru mengalami penurunan drastis. Data di Kemdikbud menyebutkan, pengaduan terkait kecurangan UN tahun 2013 hanya 13 item. Padahal tahun sebelumnya, mencapai 258 aduan. Tentang aduan kebocoran, tahun lalu mencapai 85. Sementara tahun ini turun menjadi enam aduan. Hanya saja terkait laporan kekurangan naskah, tahun lalu sebanyak empat dan tahun ini meningkat menadi 16 aduan (KOMPAS.com, 26 April 2013).

Namun, Pusat Psikologi Terapan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membeber  fakta cukup mencengangkan. Disebutkan, dampak buruk UN terhadap pesertanya terkait dengan perkembangan kepribadian, mental, dan karakter. Hasil sigi (survei) pengalaman UN periode 2004 hingga 2013 menunjukkan, terdapat deteksi kecurangan dan tekanan psiokologis terhadap peserta UN, yang angkanya mencapai 75% (Duta Masyarakat, 25 September 2013).


Terbius Bimbel
Di luar pelaksanaan Unas yang kontroversial itu, yang tak kalah hebohnya adalah fenomena menjamurnya lembaga bimbingan belajar (bimbel) yang kerap memannfaatkan UN dan seleksi siswa atau mahasiswa baru sebagai momentum pengungkitnya. Bentuk dan modelnya beragam. Demikian pula sistem penyelenggaraan dan pendekatan yang dilakukan.
 
Namun dari keragaman tersebut, satu hal yang nyaris sama adalah kuatnya syahwat yang membius para  siswa dan orang tua/wali murid untuk mengikuti bimbel. Program bimbel seakan jadi menu wajib dan kerap diposisikan sebagai dewa penyelamat, sehingga cenderung menafikan peran guru di sekolah. Meski untuk itu semua, konsekuensi bagi orang tua/wali murid adalah harus mengalokasikan dana tambahan yang nilainya bisa mencapai jutaan rupiah. Persepsi yang terpatri pada siswa dan orang tua/wali murid, bimbel merupakan jalan utama menuju sukses UN dan menggapai jenjang pendidikan lanjutan, sekaligus cara jitu merebut sekolah atau kampus favorit.

Bagi pengelola bimbel, para siswa di jenjang akhir, baik kelas VI, IX, maupun XII merupakan ceruk pasar yang menggairahkan untuk mengembangkan bisnis jasa pendidikan ini. Tak heran, mendekati pelaksanaan UN tiap tahunnya, mereka berebut pasar dengan cara yang kadang-kadang "provokatif" untuk mendapatkan peserta program bimbel. Bahkan, tak jarang pengelola bimbel berani menerobos masuk ke sekolah-sekolah untuk menawarkan program unggulannya. Ada kesan, hanya pengelola bimbel yang mampu mengantarkan siswa meraih sukses UN dan melanjutkan ke sekolah atau kampus favorit.

Celakanya, banyak juga pengelola sekolah yang takluk dan bertekuk lutut mendapat serangan bimbel. Dan, bukan rahasia umum lagi, sekolah yang telah membuka jalan masuknya bimbel itu dipastikan menerima konsesi berupa marketing fee. Lebih Ironis lagi, sebagian pengelola sekolah yang telah merasakan manis dan lezatnya buah bimbel, pada akhirnya tak merasa cukup hanya menerima komisi dari pengelola bimbel, tetapi ikut-ikutan mengelola bimbel berbayar untuk para siswanya.

Perang iklan pun tak jarang mewarnai ruang-ruang publik dengan harapan mampu “menghipnotis” para siswa dan orang tua/wali murid untuk memilih penyelenggara bimbel yang dinilai terbaik untuk mengantarkan siswa sukses UN dan memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi di sekolah atau kampus favorit. Bahkan untuk meyakinkan calon peserta, ada lembaga bimbel yang berani menggaransi uang kembali jika gagal UN dan gagal masuk ke sekolah atau kampus favorit yang dituju. Sebuah gimik promosi yang lazim dilakukan oleh lembaga bisnis. Aroma transaksional sudah demikian menyengat dalam dunia pendidikan di negeri ini.

Bagaimana Peran Guru?
Yang menjadi pertanyaan adalah di mana dan bagaimana peran guru selama ini sehingga gurita bimbel begitu kuat membelit dan mencengkeram para siswa dan orang tua/wali murid? Bagaimana penerapan pendekatan ketuntasan materi yang dilakukan guru dalam proses belajar-mengajar (PBM)-nya sehingga takluk terhadap bimbel? Tidakkah fenomena menjamurnya bimbel itu sebagai bentuk ejekan atau ledekan terhadap guru pada bidang studi masing-masing?

Kuatnya positioning bimbel dalam mengambil peran untuk mendampingi siswa menuju sukses UN dan lolos seleksi di sekolah atau kampus favorit tak pelak telah memantik persepsi, bahwa guru belum maksimal dalam melaksanakan PBM-nya. Guru dinilai juga gagal merealisasikan penerapan pendekatan kertuntasan materi, sehingga oleh siswa dan orang tua/wali murid, bimbel diposisikan sebagai pilihan rasional untuk meraih sukses pembelajaran. Bahkan tidak terlalu berlebihan jika fenomena menjamurnya bimbel dianggap sebagai gerakan meledek guru. Sebab, bimbel berhasil mengambil alih peran guru dalam meraih sukses pembelajaran.

Menyikapi fenomena tersebut, sudah saatnya para guru, terutama yang mengampu bidang studi yang di-UN-kan merasa malu dan bangkit melawan kuatnya hegemoni bimbel. Dengan kemampuan yang dimiliki dan proses pendampingan selama PBM berlangsung, semestinya guru lebih mampu mengantarkan siswa sukses UN dan masuk ke sekolah atau kampus favorit ketimbang penyelenggara bimbel.
Guru juga harus mampu meyakinkan dirinya sendiri, siswa, dan orang tua/wali murid, bahwa tanpa mengikuti bimbel berbayar yang relatif mahal, siswa bisa sukses. Dengan demikian, stigma atau persepsi bahwa bimbel berbayar lebih bagus ketimbang pembelajaran yang dilakukan guru bisa dipatahkan dan wibawa guru bisa kembali ditegakkan. (*)

*) SUHARTOKO
Pemerhati Kebijakan Publik,
Pengelola Lembaga Pendidikan di Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YPSI) Al Huda &
Yayasan Al Ibrah Gresik, Jawa Timur


No comments:

Post a Comment

Blog Archive