Blog

Blog

Thursday, October 31, 2013

Menumbuhkan Budaya Menulis bagi Guru



Oleh MAHYUDDIN AHMAD


Mahyuddin Ahmad
Menulis bagi guru bukan lagi sebatas kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan data Depdiknas tahun 2006, jumlah guru yang terhambat kenaikan pangkatnya dari golongan IVa ke IVb sebanyak 334.184 orang. Sementara terdapat 347.565 guru yang berstatus golongan IIId sedang antre naik golongan ruang IVa, justru jumlah guru yang bergolongan ruang IVb hanya 2.318 orang atau di bawah satu persen.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, bagaimana menumbuhkan budaya menulis di kalangan guru?

Ada baiknya jika menelisik tokoh pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Sebab, ternyata dia adalah seorang guru dan suka menulis. Tulisannya yang berjudul “Alk In Netherlands was” menjadi spirit of change dalam sejarah kemerdekaan bangsa. Menurut Ersis Warmansyah Abbas, membangun kemampuan menulis, ibarat belajar bela diri. Tidak dapat diraih secara instan. Dunia menulis bukanlah dunia sinetron. Belajar silat, karate atau Thaibox, dimulai dari bagaimana mengokohkan kuda-kuda. Tidak bisa langsung menjadi jagoan, pendekar.

Menumbuhkan budaya menulis berpangkal pada persoalan kapan memulai kebiasaan menulis. Hal ini perlu mendapat perhatian, walaupun seribu alasan dan hambatan akan siap membayangi keinginan tersebut. Namun bertolak dari prinsip memulai sekarang dan dari hal yang sederhana, apalagi sebagai penulis pemula. Memulai menulis tidak perlu rumit, mulai dari diri sendiri, sederhana dan familiar dengan keseharian sebagai seorang guru. Misalnya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, merangkum materi pelajaran, atau sebatas mencatat hal yang penting di buku harian. Boleh juga memulai dengan membuat jurnal pembelajaran, kondisi personaliti peserta didik di kelas, catatan khusus mengenai kendala peserta didik dan masih banyak lagi yang sangat familiar dengan aktivitas sebagai seorang guru.

Guru sebagai pendidik dan nara sumber bagi peserta didik, pada dasarnya mempunyai energi dan potensi yang strategis untuk menulis. Betapa tidak, dengan bekal ilmu dan pengalaman, dapat membuahkan sumber inspirasi bagi perbaikan strategi, metode atau model pembelajaran yang efektif. Bukan sesuatu yang mustahil, apa yang disampaikan dan dideskripsikan guru melalui tulisannya akan memberikan kontribusi bagi banyak kalangan. Suka duka menjadi seorang guru, plus minus sebagai pendidik, serba serbi kehidupan guru, alangkah eloknya jika ditulis oleh guru itu sendiri. Jadi jurus pertama adalah memulai menulis.
Sebelum memulai menulis, ada baiknya jika calon penulis memahami manfaat dari aktivitas menulis. Bagi seorang guru, manfaat menulis di antaranya sebagai berikut.
1. Menulis menjadi bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan, untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi jabatan guru.
2. Hasil karya tulis bagi profesi guru dapat diikutsertakan pada lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran atau lomba yang diperuntukkan bagi guru.
3. Mengungkapkan ide,gagasan dan pemikiran melalui aktivitas menulis akan memperbaiki metode, strategi dan model pembelajaran.
4. Menulis merupakan media untuk menemukan dan memberikan solusi dalam memecahkan masalah pendidikan.
5. Menulis bermanfaat untuk pengembangan materi atau bahan ajar dalam mata pelajaran yang diampunya.
6. Tulisan yang dibuat oleh guru akan menjadi investasi bagi dirinya untuk kepentingan akhirat.
7. Menulis akan mengikat pengetahuan yang dimiliki oleh penulis itu sendiri. Dengan menulis,guru dapat membuka kembali pemahamannya mengenai sesuatu yang ditulis dan mengembangkannya dengan lebih mudah.
8. Menulis juga dapat menambah pundi-pundi penghasilan. Banyak penulis yang kemudian menjadi unjuk kemampuan untuk menulis ide,pikiran dan gagasannya dalam bentuk tulisan yang menarik.Setiap tulisan yang dimuat dalam media cetak akan mendapatkan honor.
9. Menulis akan mengantarkan penulisnya menjadi orang yang terkenal. Karya novel “Ayat-Ayat Cinta” oleh Habiburrahman El Shirazy atau Joanne Kathleen Rowling penulis novel best seller, Harry Potter, membawanya dikenal publik.

Ketika babak baru untuk memulai menulis telah dikumandangkan, jangan berharap persoalan selesai. Akan muncul pertanyaan baru, bagaimana menuangkan gagasan atau ide ke dalam kerangka tulisan. Kendala ini dapat diminimalkan dengan jurus kedua, yaitu banyak membaca. Orang yang bisu pada awalnya dikarenakan tuli, sebab apa yang akan diucapkan kalau tidak pernah mendengarkan. Sama artinya apa yang mau diungkap, dinarasikan, diargumentasikan jika tidak punya referensi alias kurang membaca. Belum punya ide (gagasan) menjadi kendala klasik yang sering membuntuti perjalanan seorang guru yang telah memulai menulis. Apa yang mau ditulis? Banyak membaca dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi.

Sebagai langkah awal memulai menulis, untuk memuluskan aktvitas menulis, masih diperlukan jurus ketiga yang juga penting, yaitu berinvestasi dari sebagian penghasilan sebagai seorang guru untuk aktivitas menulis. Investasi tersebut digunakan untuk membeli buku, berlangganan surat kabar/koran, berselancar di internet, membeli komputer/laptop, serta alat dan bahan untuk aktivitas menulis. Tidak ada salahnya menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk investasi menulis. Toh pada akhirnya ada manfaat lebih besar dari investasi yang dikeluarkan.

Waktu yang masih tersisa adalah kesempatan emas untuk memulai menulis. Hambatan maupun kendala dalam memulai menulis segera diatasi. Semoga dengan berangkat dari niat yang ikhlas, keuletan dan kerja keras, ketiga jurus untuk menumbuhkan budaya menulis dapat diwujudkan. Menulis membutuhkan action bukan narasi. Good luck!

Thursday, October 24, 2013

Ujian Nasional dan Gerakan Meledek Guru



Oleh SUHARTOKO *)
 
Suasana bimbel
Sihir ujian nasional (UN) terhadap pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia begitu dahsyat. Tak heran jika sebagian perhatian dan energi para pemangku kepentingan (stake holder) dunia pendidikan banyak tersedot ke dalam pusarannya. Begitu juga dalam melahirkan kontroversi yang hingga kini tak juga kunjung padam, UN pun kerap hadir sebagai sosok yang bikin heboh dunia pendidikan.

 
Sebagai sarana evaluasi atas proses pembelajaran, UN kerap jadi bulan-bulanan dan olok-olok nasional. Perlawanan –dengan berbagai modusnya—marak di mana-mana, baik secara terang-terangan maupun tersamar..Bentuk dan model perlawanannya pun beragam. Ada yang melakukan lewat gerakan penolakan dan seruan boikot, aksi unjuk rasa, mengadu ke DPR, diskusi atau seminar dengan agenda penolakan UN, juga konvensi rakyat untuk mengevaluasi dan membedah kecurangan, hingga yudicial review ke Mahkamah Konstitusi atas produk kebijakan yang mendasari penyelenggaraan ujian di akhir jenjang pendidikan tersebut.

Di daerah-daerah beda lagi model perlawanannya. Meski secara eksplisit mendukung, namun pelaksanaannya disiasati dengan mengondisikan agar hasil akhir UN peserta didik (siswa) bisa maksimal, apa pun caranya. Praktik ini sepertinya tersistem dan masif karena dikondisikan tidak saja oleh pengelola sekolah, tetapi melibatkan bupati/walikota atau dinas yang membawahkan bidang pendidikan. Secara politis para kepada daerah berkepentingan agar pelaksanaan UN di daerahnya berlangsung mulus dengan hasil memuaskan.

Karena itu, jauh-jauh hari pengondisian dilakukan dengan memberikan “pembekalan khusus” kepada para kepala sekolah. Ini dilakukan agar terhindar dari aib gagal UN, misalnya banyak siswa yang nilainya jeblok.  Tak heran jika di banyak daerah atau lokasi pelaksanaan UN ditemukan kecurangan dengan berbagai modus operandinya. Ada semacam restu,bahwa kecurangan boleh dilakukan untuk mengejar target bagusnya nilai UN para siswa.        

Meski penyelenggaraannya banyak mendapat perlawanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepertinya tak goyah dan terus akan memberlakukan UN di akhir jenjang pembelajaran. Sikap itu didasarkan pada perkembangan berbagai kasus seputar pelaksanaan UN yang dinilai terus membaik.
Seperti diungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, Khairil Anwar Notodiputro, meski kisruh UN terjadi nyaris di 33 provinsi, penurunan jumlah aduan, terutama untuk masalah kecurangan dan kebocoran yang masuk ke Posko UN justru mengalami penurunan drastis. Data di Kemdikbud menyebutkan, pengaduan terkait kecurangan UN tahun 2013 hanya 13 item. Padahal tahun sebelumnya, mencapai 258 aduan. Tentang aduan kebocoran, tahun lalu mencapai 85. Sementara tahun ini turun menjadi enam aduan. Hanya saja terkait laporan kekurangan naskah, tahun lalu sebanyak empat dan tahun ini meningkat menadi 16 aduan (KOMPAS.com, 26 April 2013).

Namun, Pusat Psikologi Terapan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membeber  fakta cukup mencengangkan. Disebutkan, dampak buruk UN terhadap pesertanya terkait dengan perkembangan kepribadian, mental, dan karakter. Hasil sigi (survei) pengalaman UN periode 2004 hingga 2013 menunjukkan, terdapat deteksi kecurangan dan tekanan psiokologis terhadap peserta UN, yang angkanya mencapai 75% (Duta Masyarakat, 25 September 2013).


Terbius Bimbel
Di luar pelaksanaan Unas yang kontroversial itu, yang tak kalah hebohnya adalah fenomena menjamurnya lembaga bimbingan belajar (bimbel) yang kerap memannfaatkan UN dan seleksi siswa atau mahasiswa baru sebagai momentum pengungkitnya. Bentuk dan modelnya beragam. Demikian pula sistem penyelenggaraan dan pendekatan yang dilakukan.
 
Namun dari keragaman tersebut, satu hal yang nyaris sama adalah kuatnya syahwat yang membius para  siswa dan orang tua/wali murid untuk mengikuti bimbel. Program bimbel seakan jadi menu wajib dan kerap diposisikan sebagai dewa penyelamat, sehingga cenderung menafikan peran guru di sekolah. Meski untuk itu semua, konsekuensi bagi orang tua/wali murid adalah harus mengalokasikan dana tambahan yang nilainya bisa mencapai jutaan rupiah. Persepsi yang terpatri pada siswa dan orang tua/wali murid, bimbel merupakan jalan utama menuju sukses UN dan menggapai jenjang pendidikan lanjutan, sekaligus cara jitu merebut sekolah atau kampus favorit.

Bagi pengelola bimbel, para siswa di jenjang akhir, baik kelas VI, IX, maupun XII merupakan ceruk pasar yang menggairahkan untuk mengembangkan bisnis jasa pendidikan ini. Tak heran, mendekati pelaksanaan UN tiap tahunnya, mereka berebut pasar dengan cara yang kadang-kadang "provokatif" untuk mendapatkan peserta program bimbel. Bahkan, tak jarang pengelola bimbel berani menerobos masuk ke sekolah-sekolah untuk menawarkan program unggulannya. Ada kesan, hanya pengelola bimbel yang mampu mengantarkan siswa meraih sukses UN dan melanjutkan ke sekolah atau kampus favorit.

Celakanya, banyak juga pengelola sekolah yang takluk dan bertekuk lutut mendapat serangan bimbel. Dan, bukan rahasia umum lagi, sekolah yang telah membuka jalan masuknya bimbel itu dipastikan menerima konsesi berupa marketing fee. Lebih Ironis lagi, sebagian pengelola sekolah yang telah merasakan manis dan lezatnya buah bimbel, pada akhirnya tak merasa cukup hanya menerima komisi dari pengelola bimbel, tetapi ikut-ikutan mengelola bimbel berbayar untuk para siswanya.

Perang iklan pun tak jarang mewarnai ruang-ruang publik dengan harapan mampu “menghipnotis” para siswa dan orang tua/wali murid untuk memilih penyelenggara bimbel yang dinilai terbaik untuk mengantarkan siswa sukses UN dan memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi di sekolah atau kampus favorit. Bahkan untuk meyakinkan calon peserta, ada lembaga bimbel yang berani menggaransi uang kembali jika gagal UN dan gagal masuk ke sekolah atau kampus favorit yang dituju. Sebuah gimik promosi yang lazim dilakukan oleh lembaga bisnis. Aroma transaksional sudah demikian menyengat dalam dunia pendidikan di negeri ini.

Bagaimana Peran Guru?
Yang menjadi pertanyaan adalah di mana dan bagaimana peran guru selama ini sehingga gurita bimbel begitu kuat membelit dan mencengkeram para siswa dan orang tua/wali murid? Bagaimana penerapan pendekatan ketuntasan materi yang dilakukan guru dalam proses belajar-mengajar (PBM)-nya sehingga takluk terhadap bimbel? Tidakkah fenomena menjamurnya bimbel itu sebagai bentuk ejekan atau ledekan terhadap guru pada bidang studi masing-masing?

Kuatnya positioning bimbel dalam mengambil peran untuk mendampingi siswa menuju sukses UN dan lolos seleksi di sekolah atau kampus favorit tak pelak telah memantik persepsi, bahwa guru belum maksimal dalam melaksanakan PBM-nya. Guru dinilai juga gagal merealisasikan penerapan pendekatan kertuntasan materi, sehingga oleh siswa dan orang tua/wali murid, bimbel diposisikan sebagai pilihan rasional untuk meraih sukses pembelajaran. Bahkan tidak terlalu berlebihan jika fenomena menjamurnya bimbel dianggap sebagai gerakan meledek guru. Sebab, bimbel berhasil mengambil alih peran guru dalam meraih sukses pembelajaran.

Menyikapi fenomena tersebut, sudah saatnya para guru, terutama yang mengampu bidang studi yang di-UN-kan merasa malu dan bangkit melawan kuatnya hegemoni bimbel. Dengan kemampuan yang dimiliki dan proses pendampingan selama PBM berlangsung, semestinya guru lebih mampu mengantarkan siswa sukses UN dan masuk ke sekolah atau kampus favorit ketimbang penyelenggara bimbel.
Guru juga harus mampu meyakinkan dirinya sendiri, siswa, dan orang tua/wali murid, bahwa tanpa mengikuti bimbel berbayar yang relatif mahal, siswa bisa sukses. Dengan demikian, stigma atau persepsi bahwa bimbel berbayar lebih bagus ketimbang pembelajaran yang dilakukan guru bisa dipatahkan dan wibawa guru bisa kembali ditegakkan. (*)

*) SUHARTOKO
Pemerhati Kebijakan Publik,
Pengelola Lembaga Pendidikan di Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YPSI) Al Huda &
Yayasan Al Ibrah Gresik, Jawa Timur


Blog Archive