Blog

Blog

Friday, March 11, 2011

Pengamat: RSBI Distop, Titik!


JAKARTA - Niat pemerintah mengevaluasi program rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional (RSBI/SBI) seharusnya tidak setengah hati. Evaluasi khusus terhadap RSBI/SBI sebaiknya bukan untuk mempertahankan, tetapi mengembalikan ke posisi semula, yaitu ke sistem pendidikan nasional.

Demikian diungkapkan beberapa pengamat pendidikan menanggapi dihentikannya pemberian izin baru pendirian (RSBI) mulai 2011 ini. Seperti diberitakan, pemerintah saat ini tengah mengevaluasi 1.329 SD, SMP, dan SMA/SMK berstatus RSBI yang izinnya diberikan pada kurun 2006-2010.

"Kalau mau evaluasi, ya, jangan tanggung-tanggung. Prinsipnya, RSBI/SBI itu jelas-jelas sudah menyimpang dari UU Sisdiknas. Dari sini kita melihat, pemerintah kita ternyata lebih menganggap kurikulum luar itu lebih baik dari kurikulum nasional," ujar pengamat pendidikan di Education Forum, Suparman, Kamis (11 Maret 2011).

Suparman mengatakan, anggapan itu akan terbuka dengan melihat lagi Permendiknas No.78 tahun 2009. Permendiknas tersebut menyiratkan kurikulum nasional tidak lebih baik dari kurikulum luar yang dalam hal ini diadopsi sebagai kurikulum SBI/SBI.

"Evaluasinya adalah kembali ke sistem pendidikan nasional dengan mementingkan keunggulan lokal dan nasional. RSBI distop, titik!" kata Suparman.

Romo E Baskoro dari Tim Advokasi Keadilan Pelayanan Pendidikan Dasar untuk Anak Bangsa menyatakan pendapat senada. Ia mengatakan, persoalan RSBI/SBI justeru semakin memantapkan pandangan masyarakat bahwa kebijakan pemerintah sampai saat ini tidak pernah disertai landasan berpikir yang kokoh.

"Pemerintah kita dalam banyak hal memang tidak dipikirkan dengan benar. RSBI/SBI ini kan alasannya biar kita kelihatan bersaing dengan di dunia internasional," tegas Direktur SMA Kanisius ini.

Ia mengungkapkan, alasan persaingan tersebut mestinya tidak ada lagi. Seharusnya pemerintah berpikir, lanjut dia, bahwa saat ini sudah tidak perlu bersaing, melainkan tapi justeru bermitra dengan sekolah lain di luar negeri.

"Bersaing itu dengan menunjukkan performance yang berkualitas ke negara lain. Tunjukkan pribadi anak-anak kita berkualitas, kualitas internasional, bukan cuma soal bahasa Inggris," papar Baskoro.

Namun, hal paling pokok perlu diperhatikan pemerintah adalah tatanan peraturan dan landasan berpikir untuk menjalankan program RSBI/SBI yang memang belum kokoh. Sampai saat ini, ujar Baskoro, permasalahan RSBI/SBI masih memperdebat soal penggunaan bahasa Inggris dan hal-hal teknis.

"Sementara landasan berpikirnya tidak ada. Kalau memang tidak siap, ya, RSBI/SBI tak usah diluncurkan. Selalu dikatakan demi menjawab UU Sisdiknas, nyatanya, semua hanya coba-coba," ucap Baskoro.

Sumber: Kompas.com, 11 Maret 2011

Akhirnya...Izin Baru RSBI Distop!


JAKARTA — Pemerintah menghentikan pemberian izin baru rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) mulai 2011. Pemerintah sedang mengevaluasi 1.329 SD, SMP, dan SMA/SMK berstatus RSBI yang izinnya diberikan pada 2006-2010.

"Ternyata sekolah bertaraf internasional tidak sederhana. Ini perjalanan panjang yang wajahnya sampai sekarang belum jelas. Karena itu, kami belum berani menyebut sekolah bertaraf internasional (SBI), tetapi masih rintisan SBI. Untuk itu, pemerintah menahan dulu pemberian izin baru RSBI," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, dalam acara "Simposium Sistem RSBI/SBI: Kebijakan dan Pelaksanaan" yang dilaksanakan British Council di Jakarta, Rabu (9 Maret 2011).

Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan baru soal standar SBI di Indonesia. Fasli mengatakan, dari kajian sementara, pendanaan RSBI sebagian besar ditanggung orang tua dan pemerintah pusat. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah justru minim.

RSBI pun sebagian besar siswanya dari kalangan kaya. Ini disebabkan biaya masuk untuk SMP dan SMA RSBI yang relatif mahal, berkisar Rp 15 juta dan uang sekolah sekitar Rp 450.000 per bulan.

Di sisi lain, alokasi 20 persen untuk siswa miskin yang mendapat beasiswa juga tidak dipenuhi RSBI. Dari kajian sementara juga terungkap, dana yang dimiliki RSBI sekitar 50 persennya dialokasikan untuk sarana dan prasarana, sekitar 20 persen untuk pengembangan dan kesejahteraan guru, serta manajemen sekolah berkisar 10 persen.

Adapun soal kemampuan bahasa Inggris guru juga masih belum memadai. Kajian pada tahun 2008, sekitar 50 persen guru di RSBI ada di level notice (10-250). Sementara untuk guru Matematika dan Sains kemampuan di level terendah notice dan elementary. Hanya kemampuan guru pengajar bahasa Inggris di RSBI yang memenuhi syarat di level intermediate ke atas. Kemampuan bahasa Inggris kepala sekolah RSBI sekitar 51 persen berada di level terendah.

Fasli mengatakan, SBI bukanlah tujuan akhir. "Jadi, tidak ada target Indonesia mesti punya berapa banyak SBI. Kami memfasilitasi sekolah untuk jadi RSBI dan SBI karena itu amanat UU Sistem Pendidikan Nasional. Tetapi, tentu nanti dibuat aturannya yang lebih baik lagi," katanya.(ELN)

Sumber: Kompas.com, 10 Maret 2011

SBI Salah Konsep, Salah Kaprah


JAKARTA — Terjadi salah konsep dalam pendirian sekolah bertaraf internasional (SBI) di Jakarta dan daerah lain. Karena itu, yang terjadi bukan kemajuan kualitas pendidikan, tetapi terjadi diskriminasi pendidikan, penyediaan sarana yang berlebihan, dan model pendidikan yang keliru.

Demikian pokok persoalan yang mengemuka dalam simposium "Sistem RSBI/SBI: Kebijakan dan Pelaksanaan" yang diselenggarakan British Council di Jakarta, Kamis (10 Maret 2011). Hermana Soemantri, dosen Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, yang juga anggota Tim Perumus Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), menyatakan terkejut dengan perkembangan rintisan SBI yang jumlahnya mencapai 1.329 sekolah dalam waktu empat tahun terakhir.

Namun, pendirian RSBI itu banyak yang melanggar panduan, misalnya kemampuan guru dalam berbahasa Inggris masih rendah, tetapi dipaksa mengajar dalam bahasa Inggris. Uang sekolah di RSBI juga sangat mahal sehingga menimbulkan diskriminasi pendidikan karena hanya siswa dari keluarga kaya yang sanggup membayar. Ketentuan kuota bagi siswa miskin juga banyak tak dipenuhi.

"Terjadi salah kaprah sehingga RSBI hanya status. Kualitas pendidikan justru masih jauh dari harapan," katanya.

Hermana menambahkan, pada awal perencanaan, SBI itu bukan mengubah status sekolah yang sudah ada.

"Namun, sejak awal mendirikan SBI dengan kualitas pendidikan dan guru di atas standar yang ditetapkan," ujarnya.(ELN)

Sumber: Kompas.com, 11 Maret 2011

Wednesday, March 9, 2011

Petisi IGI: SBI Pembohongan Publik

JAKARTA (IGImedia) - Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengeluarkan Petisi Pendidikan tentang Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Komisi X DPR RI diminta ikut menghentikan sementara seluruh program SBI.

Petisi dipaparkan oleh Ketua Umum IGI Satria Dharma di depan Komisi X DPR RI, Selasa (8 Maret 2011). Petisi ini berisi 10 alasan utama mengapa SBI harus dihentikan.

“Program SBI itu salah konsep, buruk dalam pelaksanaannya dan 90 persen pasti gagal. Di luar negeri konsep ini gagal dan ditinggalkan,” tegas Satria Dharma mengawali pemaparannya.

Sejumlah anggota Komisi X DPR RI yang memenuhi ruang sidang Komisi X secara intens menyimak pemaparan petisi ini. Di balkon, pemerhati pendidikan, orang tua siswa dan sejumlah LSM turut memantau jalannya sidang komisi. Di luar ruangan, seseorang yang mengaku sebagai korban kegagalan SBI memaksa masuk ke ruang sidang namun bisa dicegah petugas sekretariat.

Ada 10 kelemahan mendasar program SBI sehingga harus dievaluasi, diredefinisi, dan perlu dihentikan. “Pertama, program ini jelas tidak didahului oleh riset sehingga konsepnya buruk. Tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, diperdalam dalam SBI,” tegas alumni Unesa ini.

Kedua, SBI salah model. Kemdiknas membuat panduan model pelaksanaan untuk SBI baru (news developed) tetapi yang terjadi justru pengembangan pada sekolah yang telah ada (existing school).

Ketiga, salah asumsi. Kemdiknas mengasumsikan bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa Inggris maka guru harus memiliki TOEFL> 500. Padahal tidak ada hubungan antara nilai TOEFL dengan kemampuan mengajar hard science dalam bahasa Inggris. TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogik.

Keempat adalah terjadi kekacauan dalam proses belajar-mengajar dan kegagalan didaktik. Guru tidak mungkin disulap hanya dalam lima hari agar bisa mengajarkan materinya dalam bahasa Inggris. Akibatnya banyak siswa SBI justru gagal dalam ujian nasional karena mereka tidak memahami materi bidang studinya.

“Itulah fakta keras yang menunjukkan bahwa program SBI ini telah menghancurkan best practice dan menurunkan mutu sekolah-sekolah terbaik yang dijadikan sekolah SBI,” tambahnya. Hasil riset Hywel Coleman dari University of Leeds UK menunjukkan, penggunaana bahasa Inggris dalam PBM merusak kompetensi berbahasa Indonesia siswa.

Kelima, bahasa pengantar pendidikan yang salah konsep. Dianggapnya sekolah bertaraf internasional itu harus diajarkan dalam bahasa Inggris padahal di seluruh dunia seperti Jepang, China, Korea justru menggunakan bahasa nasionalnya tetapi siswanya memiliki kualitas dunia. Kalau ingin fasih dalam berbahasa inggris, perkuat bidang studi bahasa inggris dan bukan bahasa asing itu dijadikan bahasa pengantar pendidikan.

Keenam, SBI telah menciptakan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan. Ketujuh, SBI juga menjadikan sekolah menjadi sangat komersial. “Komersialisasi pendidikan inilah yang kita tentang karena hanya anak orang kaya yang bisa sekolah,” tandas Satria. SBI menabrak UU Sisdiknas karena pada tingkat pendidikan dasar seharusnya sekolah public itu wajib ditanggung pemerintah tetapi dalam SBI, ini tidak berlaku.

Kedelapan, penyesatan pembelajaran. Penggunaan piranti media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD juga menyesatkan seolah tanpa itu maka sebuah sekolah tidak bisa berkelas dunia. Program ini lebih mementingkan alat ketimbang proses. Padahal pendidikan adalah lebih ke masalah proses ketimbang alat.

Kesembilan, penyesatan tujuan pendidikan. Kesalahan konseptual SBI adalah terutama pada penekanannya pada segala hal yang bersifat akademik dengan menafikan segala hal yang non-akademik. Seolah tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan siswa sebagai seoarang yang cerdas akademik belaka. Padahal pendidikan bertujuan mendidik manusia seutuhnya, termasuk mengembangkan potensi siswa di bidang Seni, Budaya, dan olahraga.

Kesepuluh, pembohongan publik. SBI memberikan persepsi yang keliru kepada orang tua, siswa, dan masyarakat. Dianggapnya SBI adalah sekolah yang ‘akan’ menjadi Sekolah Bertaraf Internasional dengan berbagai kelebihannya. Padahal kemungkinan tersebut tidak akan dapat dicapai atau bahkan akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada. “Dan ini adalah sama dengan menanam “bom waktu’. Masyarakat akan merasa dibohongi dengan program ini dan pada akhirnya akan menuntut tanggung jawab pemerintah yang mengeluarkan program ini,” pungkas Satria. Janji SBI sebagai sekolah berkelas dunia, dengan segala sistem manajemen, mutu guru, sarana, infrastrukturnya, dan kriterianya tidak akan bisa dipenuhi. (her)

Sumber: IGImedia, 8 Maret 2011

Komisi X Setujui SBI Dikaji Ulang


JAKARTA - IGImedia
Komisi X DPR RI menyetujui program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dikaji ulang. Penegasan ini dikemukakan sejumlah fraksi besar di Komisi X seperti Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi Gerindra. Program ini dianggap banyak terjadi penyimpangan di masyarakat. “Saya setuju SBI dikoreksi. SBI hanya menjadi market label. Subtansinya tidak memiliki mutu berkelas internasional,’ tegas Dedy Gumelar yang akrab disapa Miing dalam dengar pendapat bersama Ikatan Guru Indonesia (IGI), Selasa (8 Maret 20110).

Menurut Dedy, dialah orang pertama di parlemen yang menolak diberlakukannya SBI. “Sejak tiga bulan duduk di parlemen, saya sudah menolak program ini,” tandasnya. Hingga kini program ini dianggap semakin tidak jelas. Apalagi system tes Cambridge disalahartikan sebagai kurikulum internasional. Di lapangan, konsep SBI bahkan semakin tidak jelas. Selama ini banyak sekolah baik dengan kualitas siswa berkelas dunia tanpa harus dilabel sebagai sekolah internasional. Sekarang ini, semua sekolah, tanpa memiliki kualitas dilabel sebagai internasional.

Sementara itu, Rohmani dari Fraksi PKS menyatakan konsep pendidikan SBI juga tidak menumbuhkembangkan potensi siswa. Padahal, sejatinya pendidikan itu mengembangkan potensi anak agar mampu menjadi dirinya sendiri. “Tugas pemerintah adalah memastikan anak-anak ini mengembangkan pendidikan. Pendidikan itu kan hanya mengembangkan potensi dan itu belum dilakukan pemerintah,’ tandas Rohmani.
Rohmani bahkan mempersoalkan masuknya siswa miskin ke sekolah-sekolah SBI. “Seberapa siswa miskin masuk ke SBI. Jika tidak banyak, maka ini distorsi. Saya melihat pola pendidikan kita yang harus ditata secara keseluruhan, sehingga yang model begini tidak terjadi. Tidak dikotakkan seperti SBI ini,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah guru juga memberikan testimony bagaimana program SBI ini bisa menjerumuskan pendidikan ke arah yang lebih buruk. Itje Chotidjah, guru yang sering diminta mengajari guru-guru SBI belajar bahasa Inggris, mengaku sedih dan prihatin.

“Guru-guru SBI itu hanya belajar bahasa Inggris dalam lima hari dan mereka disuruh mengajar materi pelajaran dalam bahasa Inggris. Padahal hasil riset Jim Cummins, ahli bahasa dari University of Toronto (Kanada) menunjukkan kemampuan berbahasa untuk kegiatan sosial (Basic Interpersonal Communication Skills (BICS) ) perlu belajar dua tahun. Sedangkan untuk kegiatan belajar-mengajar akademik (Cognitive Academic Language Proficiency (CALP)) diperlukan lima hingga sepuluh tahun,” tegasnya.

BICS adalah kemampuan bahasa yang diperlukan dalam konteks sosial, misalnya percakapan dengan teman, transaksi jual beli di pasar, jamuan makan di restoran, dan lainnya. Percakapan sosial ini banyak memiliki petunjuk-petunjuk non-verbal (seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan objek acuan) dan tidak begitu memerlukan aspek kognitif secara dominan. Sedangkan CALP lebih mengacu kepada bahasa yang digunakan pada konteks pembelajaran akademik formal, yang meliputi kegiatan membaca, menulis, mendengar dan berbicara dalam sesuai dengan kaidah keilmuan tertentu, misalnya ilmu fisika, biologi, sosiologi, dan seni suara.(her)

Sumber: IGImedia

Blog Archive