Blog

Blog

Tuesday, January 4, 2011

PGRI Nilai Pendidikan Nasional Tanpa Arah


JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo, menilai, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sepanjang tahun 2010 berjalan tanpa semangat reformasi seperti yang digaungkan selama ini.

"Tahun 2010 adalah tahun everything is usual (biasa-biasa saja), tanpa arus besar yang menunjukkan ke mana arah pendidikan nasional," ujar Sulistyo di Jakarta, Selasa, 4 Januari 2011.

Anggota DPDRI dari Jawa Tengah itu mengingatkan, pada 14 Januari 2010 silam Kementerian Pendidikan Nasional pernah menggelar acara Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Namun menurutnya, pendidikan karakter sepanjang 2010 seolah-olah menjadi arah dan muara pendidikan nasional.

"Padahal, kajian PB PGRI menggencarkan pendidikan karakter akan menjadikan pendidikan kita salah arah. Pendidikan watak, budi pekerti, dan akhlak mulia yang dicanangkan tidak memiliki makna baru," tegasnya.

Sulistyo juga menyinggung soal Ujian Nasional (UN). Menurut dia, UN selalu penuh kontroversi. Bahkan gugatan Citizen Lawsuit atas UN pernah digelar dan ternyata dimenangkan pengadilan. Upaya pemerintah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, juga ditolak.

Sulistyo menilai hal itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal UN. "Mestinya penolakan oleh MA itu dijadikan momentum untuk mengakhiri UN yang melanggar prinsip-prinsip pedagogis (mendidik), melawan perundang-undangan, melemahkan semangat belajar, dan berdampak sangat buruk itu. Yang dilakukan Kemdiknas dan DPR hanya mampu menambal sulam UN yang ada dengan menyebutnya "format baru" yang akan mengakhiri perdebatan,” tegasnya.

Demikian juga halnya dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) dan WCU (World Class University). Pada tahun 2010, RSBI/SBI dan WCU dinyatakan dievaluasi. Namun, sampai akhir tahun ini belum ada pemberitahuan bagaimana hasilnya, imbuh Sulistyo.

Hal lain yang juga menjadi kecemasan PGRI adalah tentang angka drop out. "Menurut data Kemdiknas, 1,7 persen dari 31 juta siswa SD drop out dan 19 persen lainnya tidak melanjutkan ke SMP. Sementara itu 59 persen lulusan SMA dan SMK tidak lanjut ke Perguruan Tinggi (PT). Angka Partisipasi Perguruan Tinggi kita baru sekitar 18 persen," ungkapnya.

Temuan lainnya adalah persoalan minimnya akses peserta didik ke dunia pendidikan, di mana sekitar 75 persen disebabkan oleh faktor ekonomi. "Padahal anggaran pendidikan kita sudah mencapai angka 20 persen dari APBN dan APBD," tandasnya.

Menyinggung soal profesionalisme guru, Sulistyo menyebut pada tahun 2010 Kemdiknas menyatakan ketidakpuasannya terhadap sertifikasi portofolio karena tidak berimplikasi signifikan terhadap perbaikan kinerja guru. "Namun, masyarakat belum melihat adanya upaya lain yang dirancang secara sistematis dan teruji untuk meningkatkan kompetensi guru dalam jabatan," pungkas Sulistyo. (fas/jpnn)

Sumber: jpnn, Rabu, 5 Januari 2011

No comments:

Post a Comment

Blog Archive