Presiden SBY v Nasdem

Oleh HERDI SAHRASAD

ADA ''respons keras'' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas gerakan politik yang menimbulkan pesimisme. Presiden menyebut ada gerakan politik yang saat ini berkampanye keliling Indonesia menjelek-jelekkan pemerintahan. Gerakan itu menyatakan seolah-olah Indonesia akan hancur.

Presiden menyebutkan, kampanye itu mengingatkan pada gerakan politik 2006. Saat itu, banyak kampanye yang menyebut Indonesia sudah berada di jurang kehancuran. Kenyataannya, hingga kini hal itu tak terbukti.

SBY menyentil: ''Masak ada tayangan di televisi selama dua jam. Seluruh isinya tentang hal yang buruk semua. Saya pikir nggak jujur itu,'' tegasnya seraya menambahkan bahwa orang-orang yang melakukan tindakan itu adalah mereka yang pesimistis dan ingin menarik keuntungan. Dalam persepsi SBY, kampanye yang menyebut Indonesia saat ini dalam kondisi yang jelek akhirnya akan mengakibatkan tak berjalannya investasi di Indonesia.

Titik Pecah

Ada sinyal kuat bahwa respons miring SBY tersebut ditujukan ke Nasionalis Demokrat (Nasdem) karena televisi yang dimaksud dalam statemen SBY adalah Metro TV. Meski SBY dan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh sama-sama seorang nasionalis dan demokrat, ada titik pecah di antara keduanya.

Meski Nasdem mengklaim ingin membangun solidaritas nasional melalui jalur politik maupun nonpartai politik dengan memantapkan reformasi birokrasi serta menggerakkan potensi manusia yang produktif dengan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kewirausahaan, permodalan, dan pertanian pedesaan potensi maritim secara gotong-royong bernilai tambah, tetap saja sikap kritis Nasdem, tampaknya, membuat SBY tidak tahan atas berbagai statemen Paloh.

Ada beberapa sikap kritis Paloh yang, tampaknya, memicu SBY untuk merespons tajam. Pertama, Paloh menyatakan, sampai saat ini Kabinet Indonesia Bersatu II hanya diam terhadap stigma korupsi yang diberikan kepada Indonesia. Artinya, Indonesia menerima nasib sebagai negara terkorup di dunia tanpa perubahan tata kelola pemerintahan dari rezim yang berkuasa.

Kedua, Paloh sering mengingatkan ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipicu oleh public distrust (ketidakpercayaan masyarakat) terhadap lembaga-lembaga resmi negara. Dia sering mengartikulasikan, situasi masyarakat saat ini telah sampai pada tingkat memprihatinkan, pada potensi anarkis. Itu merupakan akibat terakumulasinya ketidakpercayaan publik terhadap institusi-institusi resmi negara. Paloh suka mengartikulasikan bahwa pihaknya tidak menginginkan Indonesia seperti Uni Soviet yang negaranya pecah hingga menjadi 15 negara.

Ketiga, Paloh sering mengingatkan, bangsa ini sedang dalam keadaan bahaya karena masyarakat tidak lagi memberikan ruang toleransi atas kemunafikan dan kebobrokan para elite negara. Dia juga suka mengingatkan, masyarakat telah jemu dengan segala hal yang bersifat artifisial. Mereka membutuhkan langkah dan tindakan konkret dari para pengambil keputusan/kebijakan.

Keempat, dia juga mengartikulasikan bahwa presiden telah dengan gamblang meminta agar skandal Century dibuka tuntas dan agar lembaga legislatif, yudikatif, serta eksekutif tidak terjebak pada kemunafikan.

Perbedan Visi

Perbedaan pendapat dan visi dalam era demokrasi merupakan hal yang lumrah. Dalam konteks kontrol demokratis, Nasdem memang berhak melancarkan kritik kepada pemerintahan SBY. Namun, SBY atau istana juga berhak meresponsnya. Dinamika demokrasi semacam itu perlu ditradisikan untuk mematangkan demokrasi tersebut. Sebab, saling kritik itu adalah wajar dan dinamis. Yang penting, respons presiden jangan ditanggapi berlebihan oleh Nasdem. Demikian pula sebaliknya, kritik Nasdem tidak usah ditanggapi berlebihan.

Sepanjang kritik tersebut merupakan kontrol yang rasional yang didasarkan fakta, tentunya pemerintah menghargai. Namun, Nasdem barangkali perlu mendengarkan kritik SBY juga karena mereka menggunakan Metro TV dan medianya sebagai alat politik. Penulis melihat, SBY tidak setuju jika Nasdem menggunakan Metro TV sebagai alat politik, sehingga SBY menyebut Nasdem menjelekkan pemerintah.

Walhasil, jika kasus SBY versus Nasdem bisa mematangkan demokrasi, itu merupakan gejala positif dan kondusif. Namun, jika justru melemahkan demokrasi, itu merupakan gejala negatif yang harus didekonstruksi agar jarum jam tidak kembali ke era otoriter lagi. Mengingat, SBY adalah alumnus Orde Baru yang otoritarian.

Gagal Capai Target

Di luar perang urat saraf SBY dan Nasdem itu, bagaimanapun, pemerintahan SBY-Boediono telah gagal mencapai target penurunan kemiskinan dalam lima tahun terakhir. Presiden lebih memilih ''mengurusi kekuasaan'' daripada memfokuskan tenaga dan pikiran untuk mengurangi jumlah orang miskin.

Berdasar laporan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2010 mencapai 31,02 juta orang atau 13,3 persen di antara total penduduk. Angka itu jauh dari target yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 yang menurunkan persentase orang miskin menjadi 11 persen pada 2009.

Angka-angka tersebut membuktikan bahwa pemerintah boros dan gagal memakai anggaran untuk mengurangi orang miskin. Padahal, jumlah anggaran itu terus dinaikkan dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir. Coba perhatikan, angka pengurangan kemiskinan di pedesaan yang lebih rendah dibanding di perkotaan. Faktanya, para petani di desa tetap menderita.

Harap dicatat, lebih dari 60 persen penduduk miskin berada di pedesaan dan orang-orang di perkotaan sedikit lebih beruntung karena laju pengurangan kemiskinannya lebih cepat. Itulah salah satu kelemahan pemerintah yang tak bisa dijawab dengan ''wacana dan politik pencitraan''. Karena itu, kritik Nasdem menjadi relevan dan mungkin menggelisahkan Cikeas lantaran melihat realitas bahwa popularitas SBY merosot dan ekspektasi publik menurun tajam, seakan melawan arah jarum jam.

Pada akhirnya, rivalitas antarelite strategis antara kubu Paloh dan SBY tersebut merefleksikan kuatnya politik dissent dengan segala dissonant voices yang beredar untuk berebut public sphere (ruang publik) yang mulai pengap. (*)

*) Penulis adalah peneliti ekonomi-politik Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina


Sumber: Jawa Pos, 31 Juli 2010