Blog

Blog

Tuesday, June 29, 2010

Menguji Kemandirian Muhammadiyah



Oleh BIYANTO

MUKTAMAR satu abad Muhammadiyah segera dilaksanakan di kota kelahirannya, Jogjakarta, 3-8 Juli 2010. Yang agak berbeda pada muktamar kali ini adalah ketidakhadiran Presiden SBY secara langsung. SBY dipastikan tidak menghadiri muktamar karena melakukan kunjungan kenegaraan di Turki dan Kanada. Setelah menjalankan tugas kenegaraan itu, SBY langsung melaksanakan ibadah umrah.
Sebagai gantinya, SBY akan membuka muktamar melalui sambungan telepon satelit dari Madinah. Ketidakhadiran SBY tersebut memunculkan sejumlah spekulasi. Sebagian warga persyarikatan menduga, itu pertanda SBY kecewa atas sikap kelewat kritis yang selama ini diperlihatkan elite Muhammadiyah. Bahkan, ada yang berpikiran lebih jauh bahwa SBY sudah tidak lagi menempatkan Muhammadiyah sebagai mitra dalam menyukseskan program pemerintahan.
Spekulasi tersebut langsung dimentahkan Din Syamsuddin. Dia meyakini tidak ada niat SBY untuk meremehkan atau merendahkan Muhammadiyah. Karena itu, ketidakhadiran SBY secara fisik di Jogjakarta seharusnya disikapi positif oleh warga Muhammadiyah (Jawa Pos, 26/6).
***
Meski penjelasan telah dikemukakan, ketidakhadiran SBY tetap menyisakan pertanyaan dan kekecewaan sebagian warga Muhammadiyah. Kekecewaan tersebut dapat dipahami karena dalam sejarah perkembangannya, Muhammadiyah selalu memiliki kedekatan dengan pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari keterlibatan kelompok profesional yang berlatar belakang Muhammadiyah dalam sejumlah jabatan penting pada pemerintahan.
Permintaan Din Syamsuddin untuk tidak mempersoalkan ketidakhadiran SBY rasanya sudah tepat. Muhammadiyah harus tetap menatap masa depan dengan rasa optimistis sehingga dapat melahirkan amal sosial sesuai dengan karakter ideologinya yang berprinsip pada gerakan amal (a faith with action). Apalagi muktamar ke-46 akan menjadi momentum untuk mengantar Muhammadiyah memasuki abad kedua. Bahkan, Muhammadiyah juga harus mulai terbiasa melaksanakan acara resmi organisasi, meski tanpa dihadiri perwakilan pemerintah. Bukankah muktamar satu abad Muhammadiyah itu telah dirancang untuk mandiri?
Bahkan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah me-launching program Gerakan Infak Rp 2000 (GI 2000) untuk muktamar mandiri. Sasaran program GI 2000 adalah siswa, guru, karyawan, dan pimpinan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah juga mengajak simpatisan dan dermawan untuk beramal melalui gerakan tersebut. Melalui program GI 2000, Muhammadiyah berkomitmen untuk melaksanakan muktamar mandiri dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.
Meski banyak yang mempersepsi bahwa program GI 2000 diluncurkan sebagai konsekuensi sikap kritis Muhammadiyah pada berbagai kebijakan pemerintah. Sikap kritis itu bahkan dipahami sebagai bentuk kekecewaan Muhammadiyah karena tidak diakomodasi pemerintah dalam pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.
Terlepas dari adanya faktor sosial politik yang melatarbelakangi, rasanya niat Muhammadiyah untuk menjadi organisasi yang mandiri layak diapresiasi. Sebab, sudah menjadi tradisi di pimpinan ormas senantiasa meminta dukungan pemerintah. Dukungan itu terutama berupa bantuan pendanaan dan kehadiran saat ormas menyelenggarakan berbagai acara. Bahkan, ada kesan kurang percaya diri dari pimpinan dan anggota ormas ketika acara-acara resmi organisasi itu tidak dihadiri wakil pemerintah.
Jika kultur bergantung pada pemerintah tersebut terus terjadi, kemandirian ormas jelas patut dipertanyakan. Sebab, ketergantungan ormas kepada pihak-pihak eksternal, termasuk pemerintah, dalam tingkat tertentu pasti mengurangi sikap independensinya. Apalagi jika ketergantungan itu berupa bantuan pendanaan untuk menggerakkan kegiatan organisasi.
***
Muhammadiyah sebagai salah satu pilar civil society diharapkan dapat memainkan peran penting di tengah kondisi sosial politik partai-partai besar yang telah mengambil posisi untuk berkoalisi dengan pemerintah. Padahal, dalam alam demokrasi yang sehat, jelas dipersyaratkan adanya kelompok oposisi sebagai penyeimbang pemerintah. Pada konteks itulah, sesungguhnya kita banyak berharap pada ormas dan pilar civil society lainnya di luar partai politik.
Karena itu, kesempatan muktamar satu abad itu sesungguhnya dapat dijadikan momentum untuk meneguhkan semangat kemandirian Muhammadiyah. Inilah saat yang tepat bagi Muhammadiyah keluar dari beban psikologis yang telah dijalani bertahun-tahun. Selama ini, dalam tingkat tertentu, Muhammadiyah merasa ewuh pakewuh ketika harus mengkritisi kebijakan pemerintah. Salah satu sebab yang sangat mungkin terjadi adalah Muhammadiyah masih sering bergantung pada pemerintah.
Dengan usia yang lebih tua dari negeri ini, Muhammadiyah berarti sudah berpengalaman dan teruji mengelola organisasi. Muhammadiyah tetap eksis dan tidak pernah mengubah jati diri gerakan. Jadi, kalau hanya untuk memenuhi keperluan menyukseskan program, sudah saatnya Muhammadiyah tidak lagi meminta belas kasihan pemerintah. Jika pemerintah memberikan fasilitas, itu harus dipahami sebagai timbal balik karena Muhammadiyah telah membantu tugas negara untuk turut mencerdaskan dan menyejahterahkan rakyat.
Yang penting diingat, komitmen untuk mandiri tersebut tidak harus diekspresikan dengan membusungkan dada karena itu menunjukkan kesombongan. Muhammadiyah harus tetap bersinergi dengan pemerintah untuk terus berkarya, memberi, dan tanpa berharap kembali. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah harus terus bergerak untuk melahirkan amal sosial yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Semoga muktamar satu abad ini dapat memberikan spirit bagi Muhammadiyah untuk menjadi organisasi yang mandiri. (*)

*) Dr Biyanto MAg, dosen IAIN Sunan Ampel dan aktif di PW Muhammadiyah Jatim
Sumber: Jawa Pos, Rabu, 30 Juni 2010

Vertical Housing dan Tantangan Kultur



Oleh SUHARTOKO

BESARNYA komitmen pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk mendorong percepatan pembangunan rumah-rumah susun (vertical housing) di wilayahnya perlu mendapat apresiasi dan dukungan maksimal dari para pemangku kepentingan (stake holder) kota ini. Pola ini perlu dikembangkan di kota-kota lain yang kepadatan penduduknya relatif tinggi sebagai antisipasi kian terbatasnya lahan dan konsekuensi industrialisasi yang kerap memicu serbuan kaum urban.

Komitmen Pemkot Surabaya untuk mempercepat tumbuhnya pembangunan rumah-rumah susun kini ditunjukkan dengan merevisi peraturan daerah (Perda) tentang izin mendidikan bangunan (IMB). Revisi tersebut memungkinkan berdirinya bangunan tanpa batasan ketinggian. Sayang, langkah Pemkot ini berpotensi berbenturan dengan rencana penerbitan peraturan gubernur (Pergub) Jatim yang justru mengisyaratkan adanya pembatasan ketinggian suatu bangunan, termasuk rumah susun atau gedung bertingkat (Jawa Pos, 2 November 2006).

Tulisan ini tidak bermaksud masuk terlalu dalam apalagi membenturkan peluang konflik kebijakan antara Pemkot Surabaya dan pemerintahan provinsi (Pemprov) Jatim. Namun, fokus tulisan ini lebih pada membaca tren pembangunan perumahan di kota-kota besar, sekaligus potensi pasarnya, termasuk segmen yang mesti dibidik.

Sebernarnya, wacana pembangunan perumahan bertingkat yang dalam industri properti biasa dikemas dalam istilah rumah susun (rusun), apartemen, atau kondominium, sudah berkembang sejak tahun 1990-an. Bahkan, untuk “memprovokasi” pemerintah agar concern terhadap masalah tersebut, sejumlah pengembang (developer) yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI), termasuk yang difasilitasi DPD REI Jatim berkali-kali menimba ilmu dalam bentuk studi banding ke beberapa negara yang industri propertinya lebih maju ketimbang Indonesia.

Di antara rekomendasi yang sempat dikeluarkan oleh REI adalah mendorong dan menyemangati pemerintah untuk membangunan rumah-rumah susun di kota-kota besar yang memiliki tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi. Rekomendasi ini sebagai antisipasi terus menyusutnya luasan dan mahalnya harga tanah di Surabaya akibat maraknya pembangunan perumahan dengan konsep landed housing dan pesatnya industrialisasi dan perdagangan.

Pembangunan perumahan dengan konsep vertical housing merupakan sebuah tuntutan untuk diterapkan di Surabaya. Ini konsekuensi logis menjawab terus menipisnya stok lahan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warganya. Apalagi, sebagai kota besar yang menjadi serbuan kaum urban, keberadaan rumah-rumah susun tidak saja menampung warga asli Surabaya, tetapi juga mengakomodasi para pekerja yang tiap hari nglaju dari dan ke Surabaya, seperti mereka yang datang dari Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Pasuruan, juga Malang dan kota-kota lainnya.


Benturan Kultur

Ketika pasar apartemen (istilah rumah susun untuk segmen menengah-atas) booming di Surabaya tahun 1994/1995, sejumlah pengembang tergiur menggarap segmen pasar ini. Dalam waktu hampir bersamaan dalam periode tersebut sejumlah apartemen ditawarkan ke publik Surabaya. Maka, dalam waktu relatif singkat kita pun segera mengetahui beberapa proyek apartemen kelas A dibangun di kota ini. Di antaranya di kawasan Ngagel ada apartemen Adhistana (yang hingga kini terbengkelai akibat tergencet krisis moneter dan pengembangnya tak mampu melanjutkan pembangunan). Di kawasan Embong Malang berdiri apartemen Cystal Garden yang juga mengalami nasib serupa meski struktur gedungnya sudah berdiri kokoh.

Lalu bangunan apartemen lainnya yang sudah berdiri megah dan hingga kini dioperasionalkan, di antaranya Puncak Marina di kawasan Margorejo Indah, Royal di kawasan superblok Basuki Rahmat-Embong Malang, Grand Family di perumahan Graha Family, Paragon di Jl Mayjen Sungkono, Taman Beverly dan Puri Matahari di Jl HR Muhammad, juga apartemen Sejahtera di Kebonsari. Belakangan apartemen Metropolis di kawasan Surabaya timur (sekitar Ubaya) juga meramaikan pasar Surabaya. Demikian juga pengembang kawasan superblok City of Tomorrow (Cito) di bundaran Waru, Grup Ciputra yang juga membangun produk properti papan atas ini di Jl. Mayjen Sungkono, juga Grup Pakuwon Jati yang membangun di kawasan Surabaya barat dan Surabaya timur.

Unit-unit apartemen yang umumnya ditawarkan secara strata tittle itu serapan pasarnya tidak maksimal. Banyak unit apartemen yang dibangun di blok-blok gedung jangkung nganggur alias kosong. Tidak ada keseimbangan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand), sehingga kelebihan pasok (over supply) pun tak terhindarkan.

Hal ini memancing kreativitas pengelola apartemen, hingga sempat memunculkan konsep apartel, yakni apartemen yang dikelola ala manajemen hotel. Unit-unit apartemen yang tak terserap pasar, lalu disewakan dalam satuan waktu tertentu. Tren ini sempat memantik protes para pengelola hotel yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), karena dianggap sebagai ancaman dan menggerogoti pasar hotel. Meski secara umum pasar apartemen di Surabaya belum mampu mengimbangi besarnya pasokan, toh hal ini belum membuat jerah investor. Sejumlah pengembang masih menaruh harapan akan bangkitnya pasar apartemen seperti terjadi di Jakarta.

Berbeda dengan Jakarta yang daya serap pasar apartemennya relatif tinggi, untuk menerobos pasar Surabaya, perlu kerja ekstra. Dalam perspektif marketing, terlepas dari aspek daya beli, “menaklukkan” konsumen Surabaya agaknya butuh perjuangan, karena umumnya mereka (konsumen) dikenal kritis dan banyak pertimbangan sebelum memutuskan membeli.

Selain itu, aspek kultur punya andil besar dalam menentukan daya serap pasar apartemen. Umumnya masyarakat lebih suka tinggal di rumah yang luas plus ada halaman dan ruang keluarga, sehingga memungkinkan mereka melakukan sosialisasi secara maksimal. Mereka, terutama keluarga besar, merasa kurang nyaman tinggal di apartemen yang space-nya terbatas. Sebaliknya, mereka lebih suka tinggal di rumah dengan konsep landed housing ketimbang vertical housing.

Belum maksimalnya daya serap pasar apartemen kelas menengah-atas yang umumnya ditawarkan secara strata tittle, kiranya tak berlaku bagi rusun sederhana yang dikelola secara sewa (rusunawa). Di seluruh blok rusunawa yang berdiri di Surabaya tingkat hunian (okupansi)-nya selalu penuh. Tentu saja, relatif murahnya tarif sewa rusunawa jadi faktor penentu tingginya okupansi itu.

Fakta tersebut kiranya layak jadi pertimbangan bagi investor dan Pemkot Surabaya jika ingin mengembangkan rusun atau apartemen. Perlu penajaman segmen pasar dengan memperhatikan real market, sehingga produk yang dibangun tak sia-sia alias terserap oleh pasar secara maksimal. Tak kalah pentingnya, sistem pengelolaannya juga mesti memperhatikan sasaran pasar yang akan dibidik. Misalnya, jika hendak membidik pakerja kaum urban atau masyarakat yang kini kontrak di kawasan-kawasan padat dan kumuh, rusunawa merupakan pilihan tepat. Sementara untuk segmen menengah-atas, perlu kejelian membidik pasar dengan memperhatikan potential buyer yang ada.

Pengembang atau penyedia unit-unit apartemen seyogyanya merevisi kebijakan pemasarannya sesuai dengan potensi pasar secara realistis, bukan pasar semu. Jangan hanya karena demi mempertahankan prestise, lalu dibangun apartemen yang pada gilirannya tak terserap oleh pasar. Untuk maksud ini, Pemkot selaku institusi regulatif perlu selektif dalam menerbitkan izin pendirian apartemen.

Dalam situasi seperti sekarang ini, rencana pemerintah membangun delapan twin block rusunawa di Jatim (enam dialokasikan di Surabaya dan dua lainnya di Sidoarjo dan Gresik), merupakan pilihan realistis. Proyek senilai Rp 125 miliar yang bersumber dari APBN ini diproyeksikan menjaring para pekerja dan masyarakat menengah-bawah.

Mengembangkan permukiman dengan konsep vertical housing di Surabaya merupakan konsekuensi logis yang mesti dilakukan, baik oleh Pemkot maupun investor. Hanya saja, untuk merealisasikannya perlu kejelian dalam menentukan segmen pasar dan sistem pengelolaannya. (*)

Apa Kabar, SMF?



Oleh SUHARTOKO

Di era 1995-an, ketika secondary mortgage facility (SMF) masih diwacanakan dan kerap diperbincangkan dalam seminar-seminar, banyak pihak, terutama para pebisnis properti, menaruh harapan dan mendesak pemerintah agar lembaga atau fasilitas pembiayaan sekunder ini dibentuk di Indonesia. Desakan ini di antaranya untuk meminimalkan ketimpangan (mismatch) pembiayaan oleh bank-bank penyalur kredit properti, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR). Dengan demikian, penyaluran KPR bisa dioptimalkan dan bisnis perumahan akan lebih terpacu. Inilah harapan yang melandasi perlunya SMF.
Kuatnya keinginan pembentukan SMF cukup realistis mengingat sistem pembiayaan yang dilakukan perbankan dalam menyalurkan KPR cukup rentan dan berisiko bagi keamanan likuiditas. Padahal, 80-90% pembeli unit-unit rumah yang dibangun pengembang (developer) memanfaatkan fasilitas KPR yang disediakan bank. Sementara dari aspek tempo pengelolaan, ada ketimpangan cukup mencolok antara pengembalian dana pihak ketiga oleh bank dan masa angsuran (tenor) KPR debitur.
Ketimpangan itu terjadi karena sumber dana bank yang dihimpun dari pihak ketiga berupa giro, deposito, dan tabungan, umumnya berjangka pendek, kurang dari dua tahun. Sementara masa angsuran KPR cukup panjang, berkisar antara 5 hingga 20 tahun. Karena itu, hadirnya SMF yang didesain bisa mengambil alih risiko tersebut, paling tidak bisa melonggarkan nafas bank dalam mengelola dananya.
Di negara-negara yang sistem perbankannya relatif mapan, keberadaan dan peran lembaga semacam SMF sudah berlangsung puluhan tahun. Di Amerika Serikat, misalnya, Federal Home Loan Bank (FHLB) telah memberikan pinjaman yang dijamin (collaterilized) kepada penyalur kredit perumahan sejak 1930-an. Di Perancis, Caisse de Refinancement de Hypothecaire (CRH) juga melakukan fungsi yang sama. Demikian juga di negara-negara Asia seperti National Bank of India, National Home Mortgage Finance Corporation di Filipina, dan Cagamas di Malaysia (Budi Santoso, 2000:80).
Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 19/2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, di atas kertas sebenarnya bisa menjawab mismatch pembiayaan perbankan sekaligus menggairahkan penyaluran KPR di tanah air. Pada gilirannya, ceruk pasar perumahan akan terbuka karena bunga bank dimungkinkan relatif rendah, sehingga daya beli konsumen perumahan meningkat.
Komitmen pemerintah tampaknya tidak hanya sebatas menerbitkan PP 19/2005 sebagai payung hukum pelaksanaan fasilitas pembiayaan sekunder perumahan. Lewat Departemen Keuangan, dibentuklah perseoran yang secara khusus menangani masalah tersebut. Perseroan yang berdiri pada 15 September 2005 itu bernama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Namun, hingga kini perseroan itu belum menunjukkan peran konkretnya. PT SMF sepertinya masih sibuk menangani aspek legal dan persiapan transaksi, dan belum memasuki tahap riil action . Selain itu, belum kelarnya finalisasi RUU Sekuritisasi disebut-sebut juga sebagai batu sandungan pengoperasian PT SMF. Kapan SMF yang sudah 10 tahun lebih mengendap pada tataran wacana memberikan kontribusi konkret bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya subsektor properti?
Tanpa bermaksud menafikan pentingnya payung hukum yang akan melempangkan jalan pengelolaan pembiayaan sekunder perumahan, seyogyanya manajemen PT SMF tak hanya berpangku tangan menunggu implementasi RUU Sekuritisasi. Langkah-langkah progresif mesti dilakukan sebagai persiapan sebelum perseroan ini benar-benar tancap gas. Di antaranya, mengintensifkan komunikasi bisnis dengan bank-bank yang selama ini concern terhadap penyaluran KPR, khususnya Bank Tabungan Negara (BTN).
Selain itu, secara bertahap perlu diupayakan terus menambah modal kerja PT SMF yang awalnya dipatok hanya Rp 1 triliun. Penambahan modal ini perlu dilakukan karena potensi kapitalisasi pasar perumahan yang dilempar lewat mekanisme KPR jauh lebih besar ketimbang modal yang ditempatkan pada perseroan tersebut. Paling tidak, untuk mengoptimalkan peran perusahaan pelat merah ini dalam menjaga kelangsungan pasar perumahan, dibutuhkan modal Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun.

Pasar Lesu
Di tengah lesunya pasar properti akibat tingginya bunga bank dan kondisi makro ekonomi yang belum sepenuhnya kondusif, hadirnya PT SMF sebenarnya bisa jadi obat mujarab. Paling tidak, di saat bunga KPR yang cenderung fluktuatif, peran perusahan ini diharapkan mampu mengerem laju bunga bank, dan sangat mungkin malah menurunkannya. Sayang, konsep manis yang melekat pada SMF belum semanis rasanya, karena masih harus menunggu payung hukum berupa UU Sekuritisasi.
Masalahnya, kapan RUU Sekuritisasi ini kelar dan diundangkan sehingga bisa menjadi pijakan untuk mengembangkan fasilitas pembiayaan sekunder perumahan? Di tengah tarik-menarik kepentingan dan labilnya suhu politik di gedung DPR, siapa yang berani memberikan garansi, bahwa RUU tersebut bisa digolkan menjadi UU sesuai waktu yang kita inginkan, sementara roda perusahaan terus menggelinding?
Sebagai salah satu alternatif meminimalkan mismatch pengelolaan dana perbankan dan menjaga kesinambungan pasar perumahan yang sebagian besar memanfaatkan KPR, konsep secondary mortgage facility cukup ideal diterapkan di Indonesia. Karena itu sangat disayangkan jika PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang pendiriannya dihajatkan mengemban fungsi tersebut berlalu sia-sia, tanpa memberikan kontribusi konkret bagi perkembangan bisnis perumahan. ●

Pergeseran Paradigma Parpol


Oleh Salahuddin Wahid*

KEHIDUPAN kepartaian di Indonesia dalam belasan tahun terakhir mengalami perkembangan menarik, baik dari segi paradigma maupun partainya sendiri (nama dan kekuatan). Hal itu merupakan keniscayaan karena memang telah terjadi perkembangan sosial yang amat luar biasa beberapa puluh tahun terakhir. Tetapi, perubahan itu tidak sempat mewujud dalam kenyataan, karena kehidupan kepartaian kita dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah.

Ketika Presiden Habibie membuka kesempatan mendirikan partai baru, para politikus lama dan politikus baru beramai-ramai mendirikan partai. Dalam waktu cepat berdirilah lebih dari 100 partai. Setelah diverifikasi KPU, 48 partai berhak ikut pemilu.

Secara umum kita melihat bahwa para pendiri partai pada 1998 masih mengacu pada tipologi partai besar hasil pemilu (PNI, Masyumi, NU) dan partainya Orde Baru (Golkar). PKI, karena telah lama dilarang, tidak punya partai reinkarnasi. PNI, Masyumi, NU, dan Golkar, masing-masing menjelma menjadi sejumlah partai.

Hasilnya sudah kita ketahui. PDIP sebagai pelanjut perjuangan BK (identik dengan PNI) menjadi pemenang (sekitar 34 persen suara). Di luar dugaan, Partai Golkar menjadi pemenang kedua (> 20 persen suara). Suara warga NU terbagi ke dua partai menengah: PKB (± 12 persen), PPP (± 10 persen), dan beberapa partai kecil. Suara warga eks Masyumi terbagi ke PAN (±7 persen), PPP (± 3 persen), PBB (± 2 persen), dan beberapa partai kecil.

Menurunnya "Islam Politik"

Sebenarnya di dalam kalangan warga NU telah terjadi perubahan dalam pandangan politik anak-anak muda NU akibat penerimaan Pancasila oleh NU dan juga pengaruh Gus Dur. Sementara itu, banyak kiai berpengaruh di Jatim dan Jateng masih mempunyai pandangan politik seperti pada era NU menjadi partai. Perbedaan inilah yang ikut memicu berdirinya PK NU (2006), selain ketidakcocokan para kiai tersebut di atas dengan langkah politik GD.

Di kalangan warga eks Masyumi juga terjadi perkembangan serupa. Amien Rais menolak tawaran menjadi ketua umum PBB dengan alasan PBB terlalu sempit. Lalu dia membentuk PAN yang dimaksudkan sebagai partai terbuka, seperti yang dimaksud oleh PKS saat ini.

Di dalam Pemilu 1999, jumlah suara partai Islam dan partai berbasis massa Islam di bawah perolehan partai Islam pada 1955. Pada Pemilu 2004 jumlah perolehan suara partai-partai tersebut sedikit meningkat, tetapi pada Pemilu 2009 jumlah tersebut merosot tajam, sekitar separo dari jumlah suara pada Pemilu 1955. Ormas Islam tidak mampu lagi menjadi pengikat dalam sikap politik warganya.

Dengan adanya niat PKS menjadi partai terbuka, pasti timbul pertanyaan, apakah "Islam politik" akan makin kecil pendukungnya. Bagi saya, belum jelas apakah PKS tetap mempertahankan prinsip Piagam Madinah yang selama ini dianutnya atau memilih prinsip-prinsip dalam Pancasila. PKS harus bekerja keras meyakinkan pemilihnya kalau meninggalkan Piagam Madinah. Langkah ini sebetulnya mengandung risiko cukup besar, tetapi tentu tokoh-tokoh PKS, termasuk yang di daerah, telah menghitungnya dengan cermat.

Partai Islam yang masih bisa bertahan adalah PPP, yang perlu bekerja keras mempertahankan jumlah suara kalau ambang batas 5 persen diberlakukan. Apalagi, ada suara lirih tentang niat Parmusi untuk bergabung dengan Golkar, walaupun lalu dibantah. Pemilih PKS yang kental keislamannya bisa digarap PPP. Partai Islam yang kecil (PBB dan PK NU) sulit diharapkan untuk bergabung sehingga praktis tidak akan terwakili di DPR.

Tokoh dan Dana

Tampak adanya perubahan besar pada paradigma partai. Kalau dulu bergantung pada ideologi atau gagasan besar, kini partai berkembang dengan bergantung pada tokoh. Yang tidak bergantung pada tokoh adalah Partai Golkar, PKS, dan PPP. PDIP amat bergantung pada Megawati. PKB bergantung pada GD. PAN bergantung pada Amien Rais. Gerindra bergantung pada Prabowo. Hanura bergantung pada Wiranto.

Yang paling mencolok dan fenomenal adalah ketokohan SBY. Partai Demokrat yang baru berdiri pada 2001 tiba-tiba memperoleh sekitar 7 persen (2004) dari jumlah suara, lalu melejit menjadi sekitar 20 persen (2009). Tidak heran kalau para tokoh PD berani mematok perolehan sekitar 30 persen suara pada 2014.

Kita tidak tahu apakah setelah SBY tidak menjabat presiden, suara PD akan merosot. Kita juga tidak tahu apakah PDIP akan merosot suaranya setelah Megawati tidak menjadi ketua umum. Tetapi, kecenderungannya seperti itu, kecuali kedua partai mempersiapkan diri dengan serius. Dalam hal ini, tampaknya, PD lebih siap dengan memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

Partai Golkar dalam perkembangan terakhir tampaknya tidak tergantung pada tokoh, tetapi pada kekuasaan dan dana. Ketika JK menjadi Wapres, dengan kekuasaan di tangan, JK mudah terpilih menjadi ketua umum. Terpilihnya Aburizal Bakrie menunjukkan bahwa faktor utama terpilihnya seseorang menjadi ketua umum PG adalah dana yang berlimpah.

Pragmatisme

Pergeseran paradigma partai itu sejalan dengan pragmatisme para tokoh yang ingin menjadi kepala daerah. Maka, yang muncul menjadi calon kepala daerah adalah mereka yang mempunyai dana dalam jumlah besar. Politik dinasti juga menjadi sesuatu yang menjamur. Kemampuan, apalagi karakter, sang calon kurang menjadi pertimbangan elite partai. Partai hanya menjadi kendaraan politik yang disewa para calon.

Kondisi di atas dilengkapi oleh perilaku negatif, yaitu maraknya politik uang. Pada Pemilu 1999, masalah itu belum muncul, pada Pemilu 2004 juga belum merata walaupun sudah ada, terutama pada pilpres. Tetapi, pada Pemilu 2009 praktik busuk itu sudah merata. Permainan uang itu mencakup pemberian uang kepada pemilih dan pembelian suara, terutama di PPK. Kondisi itu diperburuk dengan kinerja KPU dan KPUD, sehingga terjadi banyak kerusuhan di daerah.

Dengan perilaku pragmatis para pemilih dan praktisi politik seperti itu, sebenarnya tidak penting lagi apakah partai Islam masih ada atau tidak. Sebab, semua partai sudah tidak menunjukkan perilaku yang terpuji. Partai kebangsaan sudah tidak menunjukkan perilaku cinta bangsa dan partai Islam juga tidak menunjukkan perilaku islami. (*)

*)KH. Salahuddin Wahid, pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang

Menyatu rasa

Seperti mimpi
Ketika rasa menyatu dalam petualangan cinta
Aku pun tenggelam dalam tarikan nafas panjang surgamu
Lalu ku bawa terbang bersama cahya bintangmu
Hangat semerbak tebaran senyummu
melambungkan angan dan rasa

Seperti mimpi
Karang keangkuhan dan dinding kepongahan
berbalut harga diri pun luluh lantak oleh ketulusan cinta
Yang tak lagi tersekat ruang dan waktu
Dan, kita pun menyatu dalam pacu nafas surgawi
dalam jalinan cinta sejati nan abadi


Cak Suto

Hati Tak Bertuan

Ayunan kaki melangkah tanpa tujuan
Menyusuri jalan tanpa kepastian
Berlari
Berhenti
Tak menentu

Mata-mata yang hampir buta
Memandang suram
Terbuka
Terpejam
Meski tak mengerti

Lidah-lidah yang hampir kaku
Berkata tanpa ragu
Berucap
Terdiam
Seakan tahu segalanya

Telinga-telinga yang hampir tuli
Mendengar tiap hari
Segala suara
Tanpa batas
Namun tak berbekas

Langkah-langkah tanpa tujuan
Mata-mata yang memandang kegelapan
Lidah-lidah yang beruap tanpa perasaan
Telinga-telinga yang mendengar dalam ketulian
Dari hati tak bertuan


PujanggA

Kepada-Mu Jua

Setiap keindahan yang tumbuh bersemi
Subur berbunga dalam hati insani
KepadaMu jua yang hakiki kembali

Setiap kegelisahan di jiwa
Rasa takut dan berputus asa
KepadaMu jua segala pengharapan ditujukan

Setiap kesendirian di malam sepi
Berkawan dengan sunyi
KepadaMu jua segala ingatan yang meramaikan

Setiap kesedihan sebuah luka
Yang diringi tetesan air mata
KepadaMu jua segalanya kan terobati


PujanggA

Semerbak Tanpa Batas

Semerbak tumbuh mewangi
Seribu mahkota di taman pekerti
Mengiringi langkah-langkah angin yang bertiup di bumi
Harumi setiap penjuru yang disusuri

Tiadalah sendiri dalam sepi
Segala keindahan mengundang hati
Memikat mata dengan pesona hakiki
Yang berhias kemuliaan tiada tara
Kehadirannya serikan semesta
Agung setiap masa



PujanggA

Cermin

Di depan cermin kuberkaca
kulihat sesosok tubuh berdiri tanpa suara
matanya memandang hina
menatapku penuh cela
senyum tipis di bibirnya hampir sirna
berhias seribu cerca

Terbersit sebuah rasa di hati
tentang kekufuran diri
tentang syukurku yang telah pergi

Di depan cermin kuberkaca
kulihat sesosok tubuh berdiri tanpa suara
matanya memandang penuh puja
menatapku penuh makna
senyum tipis di bibirnya seakan berkata
kau sangat sempurna

Terbersit sebuah rasa di hati
tentang kesombongan yang singgah di dalam diri
tentang keangkuhan tanpa kesadaran nurani


PujanggA

Muhammadiyah dalam Politik Nasional (2-Habis)


Oleh Azyumardi Azra *

PERKEMBANGAN politik nasional pasca-Pileg dan Pilpres 2009 yang tidak terlalu lama jarak waktunya dengan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah yang akan dilangsungkan di Jogjakarta, 3-8 Juli mendatang, menampilkan gambaran campur aduk. Pemilu 2009 masih menyisakan berbagai dampak yang tidak selalu positif, baik pada tingkat nasional secara keseluruhan maupun dalam konteks Muhammadiyah.

Perkembangan politik nasional sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik kembali kali kedua pada 20 Oktober 2009 bahkan penuh gejolak karena munculnya berbagai kasus semacam ''Cicak versus Buaya'' (KPK versus Polri), kasus Bank Century, aksi massa pada Hari Antikorupsi 9 Desember 2009, mundurnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati, munculnya Sekretariat Bersama Koalisi, dan seterusnya.

Ketidakpuasan kalangan publik -termasuk kalangan Muhammadiyah- terhadap Presiden Yudhoyono karena sikap dan pernyataannya dalam merespons berbagai kasus tersebut justru meningkat. Dan, itu mengakibatkan berbagai program prioritas ''100 Hari'' pemerintahan Yudhoyono-Boediono kelihatannya sulit tercapai. Bahkan, kekisruhan politik sejak bulan dan tahun awal ini sangat boleh jadi mewarnai pemerintahan ini sepanjang masa kekuasaannya.

Muhammadiyah cenderung mengambil posisi berseberangan, kritis -untuk tidak menyatakan ''beroposisi''- terhadap rezim Yudhoyono-Boediono. Sikap kritis Muhammadiyah terhadap pemerintahan Yudhoyono terbentuk sejak tahun-tahun terakhir pemerintahannya periode pertama (2004-2009). Hubungan yang kian tidak mulus antara Muhammadiyah dan Presiden Yudhoyono kian meningkat ketika Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (seperti juga NU dan banyak ormas Islam lain), baik secara implisit maupun eksplisit, memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres M. Jusuf Kalla-Wiranto.

Sikap Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam tersebut kelihatannya sangat membekas dalam diri Presiden Yudhoyono. Akibatnya, Muhammadiyah dan NU khususnya, tidak lagi ''diundang'' untuk memberikan kadernya menjadi anggota kabinet. Bahkan, kini tidak ada lagi figur representasi Muhammadiyah dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Padahal, terdapat beberapa posisi menteri yang dalam kabinet-kabinet masa Pasca-Soeharto hampir selalu dipegang figur-figur Muhammadiyah. Terkatakan atau tidak oleh para pimpinan dan anggota Muhammadiyah, kenyataan itu merupakan sesuatu hal sangat pahit yang sedikit banyak menimbulkan resentment di lingkungan perserikatan.

Hasilnya adalah meningkatnya sikap kritis dan oposisional Muhammadiyah, setidaknya sebagaimana ditunjukkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan juga oleh dua mantan Ketua PP Muhammadiyah A. Syafi'i Ma'arif dan M. Amien Rais. Mereka pernah secara lugas menuntut Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani mengundurkan diri, paling tidak untuk sementara waktu ketika pengusutan ''kasus Century'' berlangsung. Lebih jauh, kenyataan bahwa rapat-rapat koordinasi di antara berbagai kalangan menjelang aksi massa pada Hari Antikorupsi 9 Desember 2009 diadakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, mengindikasikan sikap oposisional tersebut.

Dampak dan konsekuensi selanjutnya dari sikap kritis dan oposisional Muhammadiyah vis-a-vis Presiden Yudhoyono telah terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi, menjelang muktamar sekarang, mulai terlihat gejala rapprochement dan rekonsiliasi di antara kedua pihak. Indikasi rekonsiliasi itu adalah keinginan Muhammadiyah agar Presiden Yudhoyono membuka muktamar yang kemudian berbalas kesediaan RI 1 meresmikan muktamar lewat televideo dari Madinah al-Munawarah di sela-sela ibadah umrahnya.

Memang rekonsiliasi merupakan langkah lebih baik bagi Muhammadiyah. Sebab, jika dalam aktualisasi dirinya sebagai civil society dan interest group tetap bersikap oposisional, Muhammadiyah sedikit banyak bakal menghadapi kendala. Sebagai civil society, Muhammadiyah boleh saja memainkan peran sebagai counter-weight terhadap Presiden Yudhoyono. Tetapi, karena sikap kritis dan oposisional, Muhammadiyah tidak dapat memainkan peran mediating dan bridging di antara negara (tepatnya Presiden Yudhoyono) dengan masyarakat akar rumput. Sikap kritis Muhammadiyah terhadap Presiden Yudhoyono selama ini berujung pada peningkatan disharmoni dengan RI 1.

Muhammadiyah boleh jadi juga mengalami hambatan dan kesulitan dalam aktualisasi dirinya sebagai ''kelompok kepentingan''. Boleh jadi sikap oposisional Muhammadiyah membuat aparat pemerintahan dan birokrasi pada berbagai levelnya juga tidak lagi kooperatif dengan Muhammadiyah. Dan, tentu saja hal itu tidak menguntungkan Muhammadiyah dan umat secara keseluruhan. Mempertimbangkan semua itu, tidak ada pilihan bagi Muhammadiyah kecuali lebih rekonsiliatif dan kooperatif dengan kepemimpinan nasional di bawah Presiden Yudhoyono. Wallahu a'lam bish-shawab. (*)

Azyumardi Azra adalah direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah, Jakarta

Sumber: Jawa Pos, 29 Juni 2010

Monday, June 28, 2010

Bank Penggosong Nasabah

Oleh Atiek Adriana

Suatu saat, seorang pemuda desa jauh dari pegunungan pergi ke kota untuk keperluan menuntut ilmu di sebuah perguruan tinggi bergengsi di Surabaya. Nama pemuda itu Andre. Ketika senggang, hari pertama berada di Surabaya, siang itu Andre bersama dua teman sekampusnya jalan-jalan ke tengah kota di kawasan Jl. Pemuda. Seumur-umur, ya baru kali itu dia masuk jantung kota Pahlawan ini.

Beribu tanya pun menggelayut di benak pemuda pencinta alam ini lantaran melihat banyaknya gedung menjulang tinggi. Sekali pun pemandangan ini tak pernah ia temui di kota, apalagi desanya. Ketika melintas di depan salah satu bank, mata Andre tertarik pada tulisan “OPEN” persis di pintu masuk bank itu. Ia pun menggumam pada dua temannya, “ Kalau OPEN-nya segini gedhe-nya, seberapa besar ya roti yang di-OPEN itu? (Andre mengira tulisan OPEN di pintu kaca itu sama artinya dengan OVEN untuk membakar kue atau roti).

Dalam hitungan detik, seorang bule dengan langkah setengah berlari hendak masuk ke bank itu. Dengan sigap Andre pun berusaha mencegahnya. Dengan lantang Andre teriak mengingatkan, “Mas, jangan masuk! Itu OPEN!”  Tanpa menggubris peringatan Andre, sang bule pun tetap ngotot menerobos pintu itu dan masuk bank. Sementara Andre nggerundel karena “niat baiknya” tak diindahkan.

Semenit kemudian, seorang negro keluar dari bank itu lewat pintu yang tadi dilalui sang bule. Melihat sang negro berjalan agak santai tanpa secuil pun senyum mengembang di bibirnya, Andre dengan penuh kemenangan spontan bilang, “Nah, iya kan. Tadi aku bilang apa? Dibilangin jangan masuk OPEN, kok ngeyel. Sekarang syukurin sampean gosong kabeh …!

Hah … Sang negro gosong akibat masuk bank?   

      

 

Muhammadiyah dalam Politik Nasional (1)


Oleh Azyumardi Azra

MENYONSONG Muktamar Muhammadiyah di Jogjakarta 3-8 Juli 2010, agaknya perlu disegarkan kembali bahwa Muhammadiyah adalah salah satu di antara dua non-government voluntary associations terbesar dalam lingkungan umat Islam Indonesia -bahkan juga sekaligus terbesar di dunia muslim. Dengan berbagai organisasi sayapnya, lembaga dan amal usahanya, Muhammadiyah memainkan banyak peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam dakwah, pendidikan, kesehatan, penyantunan sosial, ekonomi, dan seterusnya.

Peran Muhammadiyah dalam politik nasional juga sangat penting. Muhammadiyah memang bukan partai politik. Muhammadiyah lebih merupakan organisasi Islamic-based civil society (masyarakat madani) dan sekaligus sebagai interest group (kelompok kepentingan). Dengan begitu, Muhammadiyah memiliki posisi sangat penting dan strategis dalam dinamika politik nasional.

Besarnya Muhammadiyah dalam berbagai segi dan juga dengan keluasan ruang geraknya membuat daya tekan politik (political leverage) perserikatan ini dalam kancah politik nasional tidak bisa diabaikan. Meskipun, sekali lagi, ia bukanlah organisasi politik. Walau begitu, Muhammadiyah seyogianya tidak tampil ''terlalu politis'' dalam berbagai perkembangan dan dinamika politik nasional. Sebaliknya, Muhammadiyah mesti senantiasa lebih menampilkan diri sebagai civil society dan interest group, yang sekaligus memainkan peran sebagai pressure group (kelompok penekan).

Salah satu faktor kebertahanan dan keberhasilan Muhammadiyah sepanjang sejarah dalam menjalankan misinya adalah kemampuannya memelihara jarak (disengagement) dengan negara, kekuasaan (power), dan politik sehari-hari (day-to-day politics). Muhammadiyah dalam banyak perjalanan sejarahnya cenderung melakukan ''political disengagement'', menghindarkan diri dari keterlibatan langsung dalam politik, apakah ''politik negara'' (state politics) maupun ''politik kepartaian'' (party politics), atau politik kekuasaan (power politics). Dengan watak seperti itu, Muhammadiyah dapat terhindar dari kooptasi negara atau, lebih parah lagi, bahkan menjadi bagian dari negara itu sendiri. Begitu pula dengan sikap Muhammadiyah yang mengambil jarak dengan parpol-parpol sehingga tidak terjadi identifikasi Muhammadiyah dengan parpol tertentu. Hasilnya, Muhammadiyah dapat memelihara karakter dan muru'ah-nya sebagai organisasi civil society.

Sebaliknya, dalam ekspresinya sebagai organisasi civil society vis-à-vis negara, Muhammadiyah tidak menjadikan dirinya sebagai ''alternatif bagi negara'', berusaha menumbangkan kekuasaan negara untuk kemudian menjadi tulang punggung bagi negara itu sendiri. Namun, Muhammadiyah lebih cenderung akomodatif terhadap negara. Meskipun, dalam kasus-kasus tertentu, Muhammadiyah melakukan resistansi sangat kuat terhadap negara, seperti dalam hal asas tunggal Pancasila pada paro pertama dasawarsa 1980-an. Dengan demikian, ekspresi dan aktualisasi civil society Muhammadiyah berbeda dengan pemahaman klasik dan kovensional tentang civil society yang dipandang sebagai gerakan dan kelompok oposisional yang bertujuan menumbangkan rezim yang berkuasa.

Muhammadiyah sebagai Civil Society

Organisasi yang didirikan pada 1912 itu dengan segala perangkat yang dimilikinya merupakan civic resources sangat penting yang pernah dan terus dimiliki umat dan bangsa Indonesia hingga kini. Melalui jaringan organisasinya di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, Muhammadiyah membangun ''jaringan ikatan kewargaan'' (networks of civic engangement) berdasar keadaban (civility), kemandirian (independensi) vis-à-vis negara, toleransi dan respek pada pluralitas, serta harga diri (dignity). Ditambah lagi, sebagai organisasi Islam yang menekankan ukhuwwah Islamiyyah, ukhuwwah wathaniyyah, dan ukhuwwah basyariyyah, Muhammadiyah turut berperan penting sebagai salah satu faktor integratif negara-bangsa Indonesia.

Dengan demikian, Muhammadiyah telah menjadi aktualisasi ''civil Islam'' (Islam kewargaan) terpenting dalam masyarakat dan negara-bangsa Indonesia. Muhammadiyah menjadi salah satu pilar terpenting bagi pembentukan dan pengembangan civil society, bahkan sejak masa kolonialisme. Sebagai organisasi civil society Muhammadiyah memberikan kontribusi besar melalui berbagai usaha dan program dalam dakwah, pendidikan, penyantunan sosial, pengembangan ekonomi, dan lain-lain yang pada gilirannya menghasilkan better ordering of society, penataan kehidupan masyarakat lebih baik.

Pada tingkat wacana dan praksis, organisasi ini juga memainkan peran besar dalam eksposisi, eksplikasi, dan formulasi tentang kesesuaian serta kompatibilitas Islam dan demokrasi; Islam dan civil society; Islam dan pluralitas; Islam dan HAM; Islam dan kesetaraan gender; Islam dan toleransi, dan lain-lain. Dalam konteks semua itu, orang bisa menyaksikan peran penting dan strategis Muhammadiyah dalam konsolidasi dan penguatan demokrasi di Indonesia.

Muhammadiyah: Interest Group

Dalam literatur politik, ''kelompok kepentingan'' lazimnya dinisbahkan kepada kelompok, asosiasi, atau perhimpunan profesi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu sesuai dengan profesi para anggotanya. Karena itu, kelompok-kelompok kepentingan secara alamiah memiliki minat lebih terbatas kepada kepentingan kelompok sendiri, yang tidak selalu bersifat atau berkonotasi politik; atau bahkan tidak atau hampir tidak terkait dengan politik nasional Indonesia, misalnya.

Karena itu, dalam pengertian konvensional dan sempit tersebut tentang ''kelompok kepentingan'', Muhammadiyah tidak masuk ke ''kelompok kepentingan''. Tapi, Muhammadiyah dengan kompleksitas, keluasan amal usaha, dan bidang geraknya juga dapat dikategorikan sebagai sebuah ''kelompok kepentingan'' (interest group) yang berusaha dan memang seharusnya memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu lebih khusus.

Sebagai contoh, Muhammadiyah yang memiliki ribuan lembaga pendidikan yang juga mencakup ratusan ribu guru dan dosen dapat dan seharusnya memainkan peran sebagai kelompok kepentingan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan pendidikan dapat meningkatkan kiprah memperjuangkan kepentingannya dalam bidang pendidikan, sejak soal peningkatan share pemerintah dalam pendanaan pendidikan Muhammadiyah, hingga akselerasi peningkatan kualitas guru dan dosen Muhammadiyah. (bersambung)

Sumber: Jawa Pos, 28 Juni 2010

Sunday, June 27, 2010

Akuntabilitas dan Stigma Sekolah Mahal


Oleh Suhartoko

BARU saja dunia pendidikan dasar dan menengah menjalani  pergantian atau peningkatan jenjang sesuai tingkatan masing-masing, baik di level SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA, termasuk pada pendidikan anak usia dini (play group dan TK). Ini momentum tahunan yang tak jarang membuat para orang tua kelabakan. Selain harus berburu sekolah favorit pascakelulusan, mereka juga menyongsong kenaikan kelas. Konsekuensinya, dana ekstra pun harus disiagakan.

Meski tergolong klasik, masalah biaya sekolah tetap menjadi perhatian publik. Persepsi kerap mengemuka terkait proses pendidikan adalah masalah tingginya biaya yang harus dipikul oleh peserta didik/wali murid. Bahkan tak jarang stigma sekolah mahal yang diidentikkan dengan komersialisasi pendidikan mencuat ke ranah publik. Munculnya persepsi tentang mahalnya biaya pendidikan, mencerminkan kegelisahan sebagian wali murid dalam mengantarkan anak-anak mereka menapaki jenjang pendidikan. Tak bisa dimungkiri, kendala biaya menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka putus atau gagal sekolah. Ini konsekuensi masih rendahnya “daya beli” masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka.

Bisa memasukkan anak ke lembaga pendidikan atau sekolah yang bermutu merupakan harapan dan kebanggaan orang tua. Namun,  ketika dihadapkan pada besarnya biaya pendidikan yang ditetapkan pengelola sekolah, baik negeri maupun swasta, banyak orang tua yang harus mengelus dada. Dan, bagi yang taraf ekonominya tergolong pas-pasan, stigma sekolah mahal tak bisa dibantah.

Sebenarnya, mahal atau murah, tinggi atau rendahnya biaya pendidikan sangat relatif dan bergantung pada sudut pandang atau kepentingan para pihak. Bagi pengelola sekolah, untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang bermutu, konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari adalah menyangkut besarnya biaya. Sebab, untuk merealisasikannya perlu dukungan fasilitas dan infrastruktur yang  memadai. Masalahnya, haruskah seluruh biaya pendidikan itu dibebankan kepada peserta didik atau wali murid?

Kita memang tidak bisa menutup mata terhadap tingginya biaya pendidikan yang berlaku saat ini. Karena itu, pepatah jer basuki mawa bea, berlaku dalam mengantarkan anak-anak kita dalam mengenyam pendidikan. Tetapi, juga kurang sportif jika kita –secara membabi buta-- mengklaim biaya di sekolah tertentu mahal, tanpa mencermati spesifikasi layanan atau fasilitas yang diberikan sekolah kepada peserta didik.

 

 

Transparansi Pengelolaan

  Sangat mungkin, stigma sekolah mahal terbentuk karena publik tidak mendapatkan informasi secara tuntas, terutama menyangkut pengelolaan anggaran pada institusi pendidikan. Ini terjadi karena publik tidak selalu memiliki akses cukup memadai untuk mendeteksi aliran dana di sekolah. Juga bisa jadi, pihak sekolah sengaja menutup akses informasi alias tidak transparan dalam mengelola anggaran pendidikan.

Karena itu, untuk menghapus stigma sekolah mahal, sudah waktunya  institusi atau lembaga-lembaga pendidikan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Karena itu, dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan biaya sekolah (RAPBS), pihak sekolah juga harus melibatkan para orang tua/wali murid yang bisa direpresentasikan lewat Komite Sekolah. Partisipasi aktif wali murid tidak saja menyangkut besaran nilai SPP atau uang gedung, tetapi seluruh alur distribusi anggaran, termasuk pos-pos sumber dananya.

Untuk mengeliminasi kekhawatiran dan kecurigaan publik, secara periodik sekolah juga mesti membuat laporan tertulis tentang pengelolaan anggaran sekolah yang secara mudah bisa diakses, misalnya lewat penerbitan jurnal berkala atau web site.  Kalau perlu, tiap tahun pengelola melibatkan auditor independen untuk mengaudit kondisi keuangan sekolah.

Jika pola tersebut diterapkan, publik tentu tidak lagi mempertanyakan, atau bahkan mencurigai pengelolaan keuangan di sekolah. Pada gilirannya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah, terutama menyangkut aliran dana, secara bertahap akan menghapus stigma sekolah mahal. Sebab, publik akan bersikap objektif dan proporsional setelah mendapat kepastian, bahwa pengelolaan sekolah tidak ada yang ditutup-tutupi. (*)

 

 

Distorsi Pendidikan Kita

Distorsi Pendidikan Kita

Oleh Suhartoko 


DALAM satu kesempatan di sebuah pondok pesantren di Gresik, KH A. Mustofa Bisri sempat melontarkan kegelisahannya kaitan penyelenggaraan pendidikan di negeri ini. Pemangku Ponpes Raudlatut Thalibin Rembang, Jateng itu ngudarasa tentang carut-marut dan amburadul-nya pendidikan di Indonesia. Kiai yang akrab disapa Gus Mus ini menilai, masalah tersebut sudah mengakar mulai di tingkat satuan pengelola pendidikan (baca: sekolah) hingga pembuat kebijakan tertinggi di bidang pendidikan. Bahkan, menurut Gus Mus, ruwetnya dunia pendidikan terjadi secara sistemik, karena menyentuh hampir seluruh tahapan dalam proses pembelajaran di sekolah.

Kegelisahan sang kiai sebenarnya cukup beralasan jika melihat output pendidikan yang ternyata belum banyak menyentuh aspek sumber daya insani peserta didik secara tatol. Ini terjadi karena sejak awal terjadi distorsi dalam memaknai pendidikan, yang di dalamnya terdapat instrumen pendidik (orang yang mendidik atau guru), peserta didik (murid/siswa), dan pengelola sekolah.  Sinyalemen ini kian tak terbantahkan jika dikaitkan dengan sistem evaluasi akhir yang dijadikan acuan penentu kelulusan peserta didik.

Lihat saja kebijakan Ujian Nasional (Unas) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan dan hingga kini diberlakukan pemerintah. Terlepas dari kontroversi penerapannya di lapangan, dari sisi materi, ujian itu sesungguhnya belum cukup merepresentasikan pola pendidikan yang dalam perspektif pesantren dikenal dengan istilah tarbiyyah dalam arti sesungguhnya. Sebab, model atau materi ujian yang harus dikerjakan peserta didik umumnya tidak lebih dari pengajaran (ta’lim) bidang studi yang diajarkan di sekolah. 

Kalau mau jujur, sesungguhnya materi ujian yang disajikan kepada peserta Unas/UASBN itu hanya berisi materi-materi pelajaran yang lebih bersifat kognitif, tidak banyak menyentuh aspek pembangunan dan pemberdayaan daya insani peserta didik yang ditandai adanya perubahan perilaku moral/akhlak atau budi pekerti. Uniknya, Unas/UASBN yang hanya terdiri atas sebagian kecil dari total mata pelajaran, justru menjadi penentu kelulusan peserta didik. Perancang atau pembuat soal-soal ujian hanya berorientasi bagaimana peserta mampu mengerjakan soal-soal yang disodorkan, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau akhlak yang dimiliki peserta didik setelah lulus sekolah kelak.

Ini yang kemudian berpengaruh pada pola dan materi pembelajaran yang diberikan oleh pendidik (guru) kepada peserta didik (murid). Tak heran, banyak pengelola satuan pendidikan menerapkan sistem “kejar tayang” pada satu tahun terakhir pada tiap level pendidikan, yakni pada kelas VI untuk jenjang SD/MI, kelas IX untuk SMP/MTs, dan kelas XII untuk tingkat SMA/Aliyah. “Kejar tayang” yang dimaksud adalah, materi ajar dua semester dihabiskan (secara kuantitatif) dalam satu semester I. Sedangkan pada semester II, peserta dipacu dengan mengunsumsi soal-soal yang diproyeksikan setingkat dengan materi ujian akhir. Tidak hanya itu, pada periode akhir tiap jenjang pendidikan tersebut siswa masih harus menjalani berkali-kali try out, sebagai bekal menghadapi Unas/UASBN. Tujuannya, peserta didik memiliki kesiapan  dan terbiasa dengan pola pengerjaan soal-soal yang diprediksi selevel dengan yang akan mereka hadapi dalam ujian akhir.

Dalam kasus ini, baik guru maupun murid sepertinya telah menjadi korban teror oleh pembuat kebijakan pendidikan di negeri ini. Guru atau pengelola sekolah yang tidak mau menanggung malu akibat ada muridnya yang tidak lulus, akan mati-matian menyiapkan muridnya untuk bertempur dalam ujian. Meski tak jarang ditemui, demi kelulusan muridnya, sang guru atau penyelenggara satuan pendidikan “terpaksa” melakukan kecurangan (dengan berbagai modus) demi mengejar lulus 100%.

Lebih parah lagi, kecurangan itu bahkan dilakukan secara massal dan terorganisasi. Ini terjadi lewat pengondisian petinggi di Dinas Pendidikan di daerah kabupaten/kota. Demi nama baik daerah, para kepala sekolah diminta bekerja sama dalam mengawal murid-muridnya agar bisa lulus 100%. Karena itu, meski sistem pengawasan ujian dilakukan secara silang, biasanya antarpengawas yang sudah “dibekali” kepala sekolah masing-masing, terjadi kesepakatan untuk tutup mata terhadap peluang kecurangan yang terjadi. Akibatnya, misi pengawasan terhadap peserta ujian berubah jadi praktik perjokian, baik secara terang-terangan maupun  terselubung.

Para orang tua atau wali murid pun tak mampu menghindar dari pengondisian ini. Karena persepsi yang terbangun dan mengakar adalah bagaimana peserta didik mampu mengerjakan soal-soal yang mereka hadapi dalam ujian akhir, maka tak sedikit orang tua harus berburu lembaga bimbingan belajar (LBB). Meski untuk ini mereka harus mengalokasikan dana tidak sedikit. Tujuannya hanya satu: menyiapkan anak-anak mereka agar mampu mengerjakan soal-soal ujian secara maksimal. Dan, para pengelola LBB pun menangkap fenomena ini sebagai peluang bisnis menggiurkan. Tak heran, di mana-mana tumbuh LBB baik yang sudah teroganisasi secara rapi dan profesional maupun yang personal amatiran.  

Hakikat Pendidikan                                                                                                               

Kalau kita mencermati difinisi dan hakikat pendidikan, baik yang diungkap para pakar pendidikan klasik maupun modern, dalam beberapa dekade terakhir, sepertinya telah terjadi distorsi pemaknaan. Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia memaknai pendidikan sebagai upaya memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sementara pakar pendidikan Frederick J. Mc Donald memandang pendidikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah tabiat.

Makna hampir sama dapat diperoleh dari terminologi Jawa yang menempatkan pendidikan sebagai panggulawenthah (pengolahan), yakni mengolah atau mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan, dan watak, serta mengubah kepribadian sang anak. Deskripsi lebih lengkap dan gamblang dapat ditemui dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal (Sisdiknas). Pasal 1 ayat 1 UU ini menyebutkan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Dari paparan tersebut jelaslah, bahwa soal-soal Unas/UASBN yang dihadapi peserta didik  jauh dari makna serta maksud dan tujuan pendidikan. Karena itu, sudah saatnya para pemangku kepentingan (stake holder) pendidikan menyamakan persepsi tentang pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan para pakar pendidikan maupun payung hukum yang berlaku, dalam hal ini UU Sisdiknas. Kembalikan makna pendidikan sesuai dengan “fitrahnya” dan jangan ada lagi distorsi dalam memaknai dengan merancukannya antara pendidikan dan pengajaran.

Kita tentu tidak ingin para peserta didik hanya piawai menuntaskan soal-soal ujian dengan hasil gemilang, lalu menafikan perkembangan moral/akhlak atau budi pekerti sebagai bekal bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebaliknya, kita berharap peserta didik tumbuh dengan berbagai kecerdasan yang secara komprehensif dikembangkan lewat proses belajar mengajar. (*)

Thursday, June 24, 2010

Kumpulan Rubrik

Rubrik lengkap

Sekilas Mashartoko

Dilahirkan di sebuhan desa di wilayah administratif Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 20 September 1966, orang tuaku ingin agar anaknya kelak menjadi guru. Ini pula yang kemudian dikondisikan dengan menempuh pendidikan khusus keguruan di IKIP Surabaya (kini Unesa) pada 1986 dan lulus pada 1990 pada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, setelah sebelumnya aku menamatkan SMAN Krian (Sidoarjo), SMP, dan SD di desa kelahiranku.

Sayang, aku tidak bisa merealisasikan keinginan orang tua. Sebab, setelah lulus kuliah hingga kini aku belum pernah (secara resmi) menjadi guru di sekolah. Begitu lulus, aku lebih tertarik pada dunia jurnalistik. Karier di dunia tulis-menulis ini diawali dengan menjadi wartawan di Harian Sore Surabaya Post dan bertahan hingga koran yang pernah menjadi yang terbesar dan berpengaruh di Surabaya ini secara resmi dilikuidasi oleh pemiliknya, keluarga Toety Aziz pada 2002.

Semula aku ingin stop dari aktivitas jurnalistik setelah 12 tahun menjadi wartawan di Surabaya Post. Namun, untuk menghentikan niat ini tidaklah gampang, perlu perjuangan luar biasa untuk untuk mengubah mindset dan keluar meninggalkan jurnalis. Masa transisi ini bertahan hingga 3 tahun setelah terakhir tersandar di Harian Ekonomi Bisnis (Jawa Pos Group).Aku lalu memilih bekerja di perusahaan realestat dengan tetap menjadikan bidang komunikasi sebagai bekal berkarier, karena posisi yang aku ambil adalah bidang Corporate Communication. Bidang kehumasan ini bertahan hingga kini.

Sementara disiplin ilmu keguruan yang aku dapatkan di bangku kuliah aku lampiaskan dengan mengelola lembaga pendidikan dan sosial yang aku dirikan dengan beberapa jamaah masjid Al-Huda di desa kelahiranku, Lebaniwaras, Kec. Wringinanom, Gresik lewat Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YPSI) Al-Huda. Lembaga ini, kini mengelola pendidikan jenjang Play Group hingga SLTP, pesantren, panti asuhan, dan aktivitas dakwah lainnya. Masih di dunia pendidikan, aku juga ikut membidani berdirinya lembaga pendidikan Islam Terpadu (PGIT, TKIT, SDIT) lewat Yayasan Al Ibrah di kota Gresik.

Blog Archive