Blog

Blog

Tuesday, October 27, 2020

Sumpah Pemuda


 Hari ini,

Seperti kau tanam berpuluh-puluh tahun

Benih sumpah itu masih saja menggaung

Terpatri mati, terkunci dalam hati, mengabadi

Seperti kau mau dalam sumpahmu:

Satu utuhnya negeriku

Satu utuhnya bangsaku

Terbalut mesra dalam bahasa yang satu

 

Hari ini,

Setelah berpuluh-puluh tahun

Benih sumpahmu tak lagi bertumbuh seperti kau mau

Anak-anak muda tak lagi bangga dengan negerinya

Anak-anak muda tak lagi tahu di mana harus berpijak

Terbius fakta yang tak lagi menginjak tanah

Seperti keranjingan setan

Tak peduli dia polisi hingga para pengadil

Tak peduli dia bupati hingga para menteri

Terseret arus badai, asyik bercerai dalam partai-partai

Beramai-ramai berkerumun dalam kenduri korupsi

Tak pernah grogi karena merasa terlindungi

 

Hari ini,

Aku dengar menggema sumpah serapa

Bukan lagi sumpah agungmu yang mendunia

Dari semua yang jelata dan melata

Di bumiku, di bumimu yang diporakporandakan (*)

 

Saturday, October 3, 2020

Ketika Cukong Politik Menyandera Pemerintahan


Catatan Pinggiran SUHARTOKO

Pertengahan September lalu, tepatnya 11 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap data cukup mencengangkan. Betapa tidak, menurut dia, 92% calon kontestan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dibiayai oleh para cukong politik. Dampakanya, jika terpilih dan memenangkan Pilkada, kepala daerah berpotensi melakukan korupsi kebijakan.

Dan, masih menurut Mahfud, korupsi kebijakan itu lebih bahaya ketimbang korupsi uang. Ya, jika yang dikuropsi berupa uang atau anggaran daerah, dampak ikutannya tak terlalu banyak dan skala cakupan masalah terdampaknya juga tak terlalu luas. Sebaliknya, jika yang dikorupsi ihwal kebijakan, dampaknya bisa ke mana-mana. Sebab, dalam satu kebijakan bisa menyangkut beberapa atau bahkan banyak sektor, bergantung pada bobotnya.   

Jika data yang diungkap Menko Polhukam dalam diskusi virtual bertajuk ‘Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi’ itu benar, maka ciut dan pupuslah harapan untuk mendapatkan kepala daerah (bupati/walikota dan gubernur) --dari hasil Pilkada langsung dan serentak Desember 2020-- yang kredibel dan bermartabat tanpa korupsi di dalamnya.

Jaring-jaring korupsi pun siap menjerat dan nyrimpeti roda pemerintahan yang terbentuk dari hasil kontestasi Pilkada. Pada gilirannya, kepala daerah tak bisa menghindar dari tekanan yang mengharuskannya menjalankan roda pemerintahan secara “apa adanya”, karena tersandera oleh kepentingan para pihak yang telah membantu memuluskan jalannya kontestasi Pilkada menuju kursi kemenangan.

Angka 92% yang diungkap Menko Pulhukam itu memang miris dan waow banget. Sebab, dari 100 Pilkada, misalnya, hanya akan didapatkan delapan saja kepala daerah yang berpotensi tidak melakukan korupsi kebijakan. Sisanya yang 92 kepala daerah, tersandera oleh para cukong politik yang telah mendanai Pilkada dan kemudi pemerintahan pun akan mengikuti “kemauan” mereka sebagai konsekuensi balas budi.

Ya, rezim politik balas budi akan mewarnai, bahkan mendominasi pengelolaan pemerintahan hasil Pilkada langsung yang dalam proses pelaksanaannya banyak bergantung pada para cukong politik. Para cukong politik umumnya berasal dari pemilik modal atau pengusaha besar yang telah mendanai kontestan Pilkada yang dijagokan. Maka, ketika jagonya menang, tentu ia akan minta konsesi berupa paket kebijakan yang mendukung dan menguntungkan bisnis mereka. 

Sinyal kuat berperannya cukong politik dalam Pilkada di banyak daerah, sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron. Menurut hasil kajian KPK, calon kepala daerah yang didanai oleh pihak tertentu berjumlah 82%, sedikit di bawah tengarai Menko Polhukam yang mencapai 92%. Pihak tertentu itu tak lain dan tak bukan adalah para cukong politik yang telah menebar jaring perangkap lewat skema sponsorship atau back up pendanaan.

Sebaran Pilkada

Seperti dilansir Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Pilkada serentak yang dijawalkan 9 Desember 2020, akan berlangsung di 270 daerah. Dari 270 daerah dimaksud, rincinya: di sembilan daerah provinsi akan digelar Pilkada untuk memilih gubernur/wakil gubernur, 224 kabupaten akan memilih bupati/wakil bupati, dan sisanya di 37 kota untuk memilih walikota/wakil walikota baru.

Untuk pemilihan gubernur, meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.Terdapat dua provinsi yang seluruh daerah kabupaten/kotanya sama sekali tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 2020. Keduanya, yakni Provinsi Aceh dan DKI Jakarta.

Sementara di Jawa Timur (Jatim), pemilihan bupati/walikota akan berlangsung di 19 daerah kabupaten/kota. Ke-19 daerah itu adalah: Kota Surabaya, Pasuruan, Blitar, Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Tuban, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Kediri, Blitar, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, dan Sumenep.

Ketika peran cukong politik sudah mewarnai calon kepala daerah dan terjadi kesepakatan awal sejak pra-Pilkada, di sinilah peluit penggadaian kekuasaan mulai ditiup. Secara bertahap dan masif “koalisi” ini akan menggerogoti marwah pemerintahan yang bermartabat dan berwibawa. Dampaknya, kontestan yang memenangi Pilkada tidak bisa leluasa menjalankan roda pemerintahan.

Jasa yang telah diberikan oleh para cukong politik, khususnya terkait pendanaan, membuat sang kepala daerah serba ewuh pakewuh, karena terjerat dan tersandera oleh politik balas budi.Sang kepala daerah merasa harus membalas budi baik para cukongnya yang telah menjadi donor dengan konsekuensi memasung sebagian kekuasaannya sebagai manifestasi "hadiah" atau konsesi politik yang harus diberikan.

Kalau sudah demikian, ujung-ujungnya rakyat akan menjadi korban. Sebab, tersanderanya proses penyelenggaraan pemerintahan akibat deal-deal politik dengan cukong politik, mau tidak mau kepala daerah harus mengembalikan modal atau mahar politis yang sudah diterima saat proses Pilkada berlangsung. Sampai di sini, sesungguhnya pengelolaan pemerintahan sudah tergadai. Out put pemerintahan yang seharusnya dinikmati oleh rakyat, harus beraih dan dipersembahkan kepada para cukong politik.

Lalu, masih layakkah kita berharap adanya pemerintahan yang kredibel dan bermartabat dengan mengagungkan kepentingan rakyat, sementara peran para cukong politik begitu kuat selama proses Pilkada berlangsung? Ini pekerjaan rumah besar bangsa ini yang secepatnya harus dibedah dan dicarikan jalan keluar.

Jika hati nurani para kepala daerah sulit diketuk, jika para kepala daerah sulit keluar dari jaring perangkap cukong politik, maka yang bisa dilakukan adalah mengerahkan kekuatan massa (people power). Tentu ini tidak dimaksudkan sebagai pengerahan massa untuk melakukan aksi demonstrasi anarkis, tetapi memaksimalkan partisipasi publik atau berbagai elemen masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan.

Partisipasi ini bisa berasal dari peran aktif anggota DPRD untuk melakukan kontrol ketat terbitnya setiap kebijakan oleh kepala daerah dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Partisipasi juga bisa dihimpun dari peran media massa dan pengguna media sosial, serta berbagai organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan kemajuan dan terciptanya pemerintahan yang kredibel, bermartabat, dan memilah kepentingan rakyat.  

Upaya-upaya menggali partisipasi publik sebagai pengontrol dan pencegah lahirnya potensi korupsi kebijakan kepala daerah harus terus dilakukan. Kalau tidak, maka jangan menyesal dan meratapi nasib akibat cengkeraman para cukong politik yang memasung dan menjadi pengendali jalannya roda pemerintahan di daerah. (*)

Saturday, September 26, 2020

Muhammadiyah, Cuma Penonton atau Justru Penentu Kemenangan

Catatan Pinggiran SUHARTOKO


B
ahwa Muhammadiyah, secara organisatoris tidak akan terlibat dalam politik praktis-pragmatis, itu sudah menjadi sikap dan kebijakan politik persyarikatan. Bahwa secara institusi Muhammadiyah tidak melibatkan diri dalam aksi dukung-mendukung kontestan pemilihan umum (Pemilu), baik pada pemilihan bupati/walikota, gubernur, hingga presiden, itu juga tegas dilakukan. Bahwa secara kelembagaan, Muhammadiyah tidak akan memfasilitasi untuk kemudian berharap imbalan atau konsesi politik, itu juga sudah menjadi rambu-rambu yang tegas dan tabiat politik yang bisa dipahami.

Tetapi, bahwa Muhammadiyah memberikan hak politik dan memberikan kebebasan personal untuk memilih dan dipilih –dalam pesta demokrasi/Pemilu-- kepada anggotanya, itu keniscayaan yang tak terbantahkan. Karenanya, di lapangan, terutama di level akar rumput (grass roots) Muhammadiyah, adanya perbedaan sikap dan pilihan politik itu merupakan hal lumrah dan sah-sah saja.

Kedewasaan dan kematangan berpolitik warga Muhammadiyah umumnya relatif sudah teruji. Karena itu, agak susah menggiring dan menyatukan suara warga persyarikatan ini tanpa adanya argumentasi yang kuat dan rasional. Tradisi berpikir “merdeka” dan kebiasan komunikasi dialogis di semua level, membuat “merdeka” pula dalam hal menentukan pilihan, termasuk kemungkinan berbeda pilihan antara pimpinan dan warga di level akar rumput, sekalipun.

Bagaimana jika dalam sebuah hajatan politik, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada), semua calonnya adalah kader atau figur Muhammadiyah? Sudah barang tentu sokongan suara akan terbelah dan terdistribusi dalam kantong-kantong suara yang berbeda. Dalam konteks ini, situasi di lapangan tidak akan terlalu gaduh, dan kalaupun terjadi itu cuma berlangsung sesaat sebagai ekses pelaksanaan Pilkada.

Atau sebaliknya, bagaimana jika semua calon yang maju sebagai kontestan adalah kader atau figur yang nyel non-Muhammadiyah? Tentu ini akan menjadi fenomena menarik dan memunculkan dua kemungkinan. Pertama, warga Muhammadiyah cuma menjadi penonton dan tidak mengambil posisi tertentu. Kemungkinan kedua, suara warga Muhammadiyah justru menjadi penentu kemenangan kontestan.

Hal ini mengingat secara kuantitatif warga dan simptisan Muhammadiyah jumlahnya tak bisa dipandang sebelah mata. Artinya, jika suaranya bisa disatukan (wungkul) tentu sangat berpengaruh terhadap proses pemenangan peserta Pilkada. Dan, Pilkada Gresik yang akan memilih paket bupati-wakil bupati, nampaknya akan menjadi ujian bagi warga persyarikatan di Kota Santri ini.   

Sebabnya, dari dua pasang calon kontestan Pilkada Gresik yang resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Moh. Qosim-Asluchul Alif (QA) dan Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah (NIAT), keempat-empanya adalah lahir dan besar dari “rahim” dan kultur Nahdlatul Ulama (NU). Tak satu pun dari keempat kontestan Pilkada Gresik ini adalah kader, aktivis, atau berlatar belakang Muhammadiyah.

Mencermati serentetan pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah, baik untuk pemilihan bupati/walikota, gubernur, atau presiden sekalipun, konsekuensi atas pembebasan (secara personal) Muhammadiyah kepada warganya untuk menentukan pilihan politik, adalah menyebarnya suara ke para kontestan Pilkada.

Berapa komposisi penyebarannya, bergantung kepiawaian kontestan dan timnya untuk merayu dan mengambil hati warga Muhammadiyah. Inilah yang akan terjadi dalam Pilkada Gresik yang dua pasang kontestannya adalah benar-benar figur non-Muhammadiyah. Mereka lahir dari entitas dan kultur NU.

Bagaimana warga Muhammadiyah mesti mengambil sikap dan politik dalam Pilkada Gresik? Tentu ini berpulang pada pilihan pribadi masing-masing. Sebab, secara organisatoris Muhammadiyah telah menggaristegasi untuk tidak melibatkan diri dalam dukung-mendukung calon bupati/wakil bupati peserta Pilkada.

Sekali lagi, dalam Pilkada Gresik, warga Muhammadiyah kemungkinan cuma menjadi penonton dan tidak mengambil posisi sebagai pendukung pada kedua pasangan calon bupati/wakil bupati tersebut. Potensi suara mereka seperti bola liar yang bisa menggelinding ke mana saja, bergantung pemiliknya. Kalaupun pada akhirnya harus menjatuhkan pilihan ke salah satu kontestan, itu dilakukan dengan pertimbangan rasional dan nothing to lose.

Atau lebih ekstrem lagi, mereka sama sekali tidak melibatkan diri dan tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Konsekuensinya, mereka juga tidak memberikan suara kepada siapa pun calon bupati/wakil bupati alias mengambil posisi Golput, memilih untuk memilih.

Kemungkinan lain adalah, suara warga Muhammadiyah justru akan menjadi penentu kemenangan salah satu pasangan kontestan Pilkada. Ini bisa terjadi jika ada gerakan yang mampu menggiring opini untuk mengambil sikap dan persepsi yang sama terhadap pasangan calon bupati/wakil bupati yang diproyeksikan bisa berkontribusi dan akomodatif kepada Muhammadiyah dan warganya.

Tentu ini butuh kecermatan dalam menimbang-nimbang pilihan dengan berbagai aspek yang bisa dijadikan variabel penilaian, termasuk peran “insting langit” terhadap peri laku politik para calon, baik pasangan QA maupun NIAT. Jika itu bisa dilakukan secara maksimal, maka positioning warga Muhammadiyah tentu tidak cuma sekadar jadi penonton tanpa tiket politik, tetapi lebih dari itu, justru menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan bupati/wakil bupati Desember 2020.

Nah, dengan kemungkinan tersebut, maka pasangan QA maupun NIAT bisa bersiap-siap meramu dan memeragakan jurus andalan mereka. Untuk apa? Ya, untuk menaklukkan dan merebut hati dan simpati para kader, simpatisan, dan keluarga besar Muhammadiyah sebagai penyokong suara kemenangan, untuk Gresik yang lebih berdaulat dan bermartabat. (*)

 

 

 

 

 

     

Sunday, September 20, 2020

Berebut Berkat dalam Kenduri Politik Gresik

 


Catatan Pinggiran SUHARTOKO

Membincang proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Gresik, Desember mendatang, perhatian publik tentu tak bisa lepas dari peran Nahdliyin, baik secara struktural maupun kultural, baik secara organisatoris maupun personal. Hal ini terkait dominasi warga Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah Kabupaten Gresik, meski secara statistik belum ada data riil yang ter-publish terkait kontribusinya terhadap perolehan suara kontestan Pilkada.

Tetapi, stigma yang terpatri selama ini, siapa yang mampu merebut suara NU dialah yang berpotensi jadi pemenang. Ibarat kenduri, warga NU adalah tumpeng lezat yang layak jadi rebutan pengenduri (peserta hajatan). Warga NU adalah laksana gadis seksi nan menawan, yang mengundang decak gagum para pemuda yang ingin menyuntingnya. Sebaliknya, warga NU sebagai pemilik suara dalam Pilkada, tentu realistis jika menjatuhkan pilihannya kepada calon bupati dan atau calon wakil bupati yang lahir dari “rahim” jam’iyyah itu.

Deskripsi itu merupakan takaran atau pertimbangan-pertimbangan normatif yang lazim berlaku dalam kenduri politik dalam menentukan pilihan terhadap peserta Pilkda. Dalam perspektif tersebut, menjatuhkan pilihan politik tentu akan lebih gampang dilakukan jika calon atau kontestan Pilkadanya jelas “warnanya”, tidak bias atau abu-abu. Dalam konteks Pilkada Gresik, itu akan memberikan guide bagi warga pemilik suara tentang kadar ke-NU-an atau bahkan jika ada warna lain dari sang calon.

Masalahnya, dalam Pilkada di Gresik hanya menghadirkan kader NU sebagai peserta. Hingga catatan ini ditulis, cuma terdapat dua pasang bakal calon bupati/wakil bupati, yang nota bene semuanya berasal dari entitas NU. Kedua pasang bakal calon kontestan itu adalah Moch. Qosim – Asluchul Alif (QA) yang  diusung oleh PKB dan Gerindra dan pasangan Fandi Akhmad Yani – Aminatun Habibah (NIAT) yang akan diberangkatkan oleh multipartai: Golkar, PDIP, Demokrat, Nasdem, PPP, dan PAN. Kedua pasang bakal calon itu secara resmi sudah mendaftar ke KPUD Gresik sebagai kontestan Pilkada yang akan bertarung Desember 2020 mendatang.

Jika dikalkulasi dengan kekuatan masing-masing calon kontestan tersebut di kursi parlemen di DPRD Gresik periode 2029-2024, maka pasangan NIAT mendominasi dengan menguasai 29 kursi, sementara QA memiliki 21 kursi. Kursi koalisi NIAT dihimpun dari Golkar sebanyak 8 kursi, PDIP (6), Nasdem (5), Demokrat (4), serta PPP dan PAN masing-masing 3 kursi. Sementara 21 kursi dewan yang milik koalisi QA berasal dari PKB (13) dan Gerindra (8).

Memang, dalam pemilihan bupati/wakil bupati secara langsung, posisi atau komposisi perolehan kursi oleh partai-partai pengusung dan atau pendukung di parlemen belum menjadi parameter baku dan satu-satunya penentu kemenangan. Masih ada variabel lain yang bisa menjadi pilar penopang keterpilihan, di antaranya keterkenalan (popularitas) dan elektatabilitas para calon.

Namun, paling tidak dengan melihat komposisi perolehan kursi di parlemen oleh partai-partai pengusung/pendukung, ada gambaran awal untuk mengestimasi kekuatan. Tentu saja, jika mesin politik pada masing-masing partai berjalan maksimal. Sekali lagi, faktor popularitas dan elektabilitas dari masing-masing figur kontestan juga punya andil dalam pemenangan. Faktor lain, support para pendukung di luar partai yang juga memiliki basis massa. Yang terakhir ini bisa berasal dari organisasi masyarakat (Ormas), juga komunitas yang secara riil memiliki “warga negara”.

Jika menilik pada aspek popularitas dan elektabilitas para bakal calon, dari keempat kandidat tersebut, hanya Qosim yang memiliki rekam jejak politik paling kuat. Maklum, Ketua DPC PKB ini termasuk calon petahana (incumbent). Selama dua periode kepemimpinan (10 tahun) terakhir di Pemerintah Kabupaten Gresik, Qosim adalah wakil bupati, mendampingi Bupati Sambari Halim Radianto.  

Sementara tiga figur lainnya, yakni Asluchul Alif, Fandi Akhmad Yani, dan Aminatun Habibah, relatif baru dalam belantara politik. Bahkan, bakal calon Wakil Bupati Aminatun Habibah sama sekali tidak memiliki jejak politik. Perempuan yang masih keluarga ndalem di Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan, Bungah ini “hanyalah” guru di salah satu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah pesantren sepuh itu.

Tetapi, dunia politik itu penuh misteri. Terkadang keberadaannya susah ditebak dan pergerakannya sangat dinamis, bisa berubah dalam sekejap. Nah, siapa yang bakal tampil menjadi pemenang dalam hajatan politik, 9 Desember 2020 nanti, tentu ini masih dalam tanda tanya besar. Sebab, berbagai kemungkinan masih bisa terjadi.

Tentu ini menjadi pekerjaan berat tim pemenangan atau tim sukses kedua bakal calon tersebut. Kepiawaian dalam mengonsulidasi kekuatan, strategi dan taktik berperang untuk merebut simpati massa pemilik suara, termasuk kekuatan amunisi berupa penyediaan biaya untuk sosialisasi dan komunikasi publik, tentu akan diuji di panggung politik yang masih tersisa sekitar 2,5 bulan ini.

Terlepas dari siapa pun yang bakal menjadi pemenang dalam Pilkada langsung nanti, satu harapan tentu terpatri dari lubuk hati terdalam, agar Gresik ke depan mampu menjadi lebih baik yang akan membawa keberkahan, tidak saja bagi pemerintah dan para pejabatnya, terlebih untuk seluruh warga masyarakatnya. (*)

 

 

 

 

Monday, May 4, 2020

Elegi Ranting dan Debu


Ilustrasi: Wikipedia

Ketika reranting kering dalam pelukan api yang bergejolak
Maka, debu adalah puncak kemesraan

Reranting tak kuasa lagi melukiskan luka
Sementara sang api pun tak mampu menyengat dan membakar dengan murkanya

Keduanya seperti pertapa yang mengalirkan kesejukan penuh kelembutan
Dalam debu cinta abadi

Gresik, 14 Maret 2020

Balada Masjidku

Suasanya masjid yang sepi karena ditinggalkan oleh takmir dan jamaahnya.


Hari ini:
Shalat berjamaah di masjid mulai langka
Lewat takmir, penguasa menebar dalih meyakinkan dan setengah dipaksakan:
Jangan lagi ada shalat berjamaah di masjid
Lalu mengalihkannya ke rumah masing-masing
Yang diperbolehkan cuma kumandang adzan sebagai penanda datangnya waktu shalat
Meski seruan dan kumandang adzan itu
Bukanlah ajakan untuk shalat di masjid
Bukanlah ajakan berdzikir dan bermunajat kepada Tuhan
Bukan pula bermajelis taklim dan ihtiar memakmurkan rumah ibadah
Masjid dan jamaahnya pun diawasi, dibatasi gerakannya
Meski hanya untuk beribada kepada Tuhan
Seperti makhluk menakutkan yang perlu disingkirkan
Jamaah dan anak-anak pewaris dan kendali masa depan makin dijauhkan dari masjid  
Sungguh, ini pemandangan yang tak pernah terbayangkan

Thursday, February 13, 2020

Rezim Koalisi dan Pemerintahan yang Tersandera


Oleh SUHARTOKO*)

Salah satu tahapan Pilgub di Jatim. (Ilustrasi foto: Google)
TAHUN 2020 ini Indonesia bakal punya gawe besar dalam menjalankan roda demokrasi. Agendanya adalah memilih pucuk pimpinan di berbagai daerah. Tercatat ada 270 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan itu akan berlangsung secara serentak. Jika tidak ada aral melintang Pilkada serentak di 270 daerah itu berlangsung pada Rabu, 23 September 2020.
Seperti dilansir Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dari 270 daerah dimaksud, rincinya: di sembilan daerah provinsi akan digelar Pilkada untuk memilih gubernur/wakil gubernur, 224 kabupaten memilih bupati/wakil bupati, dan sisanya di 37 kota untuk memilih walikota/wakil walikota baru.


Blog Archive